Pertarungan Para Dewa di OJK (Otoritas Jasa Keuangan)
oleh @TrioMacan2000
Eng iiing eeeng... Sebagian besar publik apalagi yg dikampung2 sana banyak yg ga tau tentang OJK. Apa itu? Binatang apa? Nama Bus Kota?
Karena tidak tau, sebagian rakyat cuek saja ketika UU OJK disahkan dan ketika para calon komisioner atau pimpinannya diseleksi menkeu/DPR. Padahal, OJK itu pny fungsi, tugas, kewenangan& tanggung jawab luar biasa besar serta sgt mempengaruhi kehidupan bangsa/rakyat
OJK sgt berpengaruh & berkuasa. Pd OJK tsb terdapat 50% fungsi pemerintah yg terkait dgn sektor keuangan yg menguasai hajat hidup rakyat. Itu artinya sebagian besar kewenangan pemerintah pd sektor keuangan "dipangkas" dan diserahkan kpd lembaga independen yg bernama OJK
Pemerintah "terpaksa" rela menyerahkan kewenangannya itu karena harus patuh pd kesepakatan dgn IMF yg dulu sdh ditandatangani RI. IMF dan RI sepakat bhw OJK harus dibentuk secepatnya sbg solusi bobrok atau rendahnya standar pengaturan, pemeriksaan dan pengawasan kita. Konsep OJK itu mengacu pada lembaga otoritas sejenis di barat utamanya ingris dan jerman yg punya 1 lembaga otoritas tunggal. Karena ada OJK, maka sebagian fungsi dan kewenangan depkeu dan BI (pemerintah) otomatis terpangkas dan diserahkan kepada OJK ini.
Sbg "kompensasi" pemangkasan kekuasaan pemerintah ini, pada OJK diberikan jatah 2 org pejabat tinggi BI & depkeu ex officio sbg pimp OJK. Namun pejabat tinggi dari BI & depkeu itu tdk menjabat sbg ketua atau wakil ketua OJK. Tapi hanya sebagai komisioner biasa OJK saja. Jumlah komisoner OJK ada 9 orang. 7 diantaranya dipilih oleh DPR berdasarkan nama2 hasil seleksi yg diajukan Menkeu sbg ketua pansel
Skrg ini seleksi pimp OJK sdg berlangsung dan sudah memasuki tahap tes kesehatan. Ada 38 orang yg dinyatakan lolos. DPR akan pilih 7. 7 nama pimp OJK ini diserahkan kpd presiden utk diangkat dan ditetapkan sbg pimp OJK yg bertugas 5 tahun. Mereka harus best of the best. Setelah itu presiden atas usul menkeu dan Gub BI tunjuk 2 orang lagi sbg wakil pemerintah ex officio sbg tambahan sehingga total 9 org. Saya sendiri pernah diminta scra tak resmi oleh teman2 di DPR utk beri masukan mengenai OJK ini. Tentu terkait dgn "bahaya& risiko" OJK
OJK ini superbody. Ditangan OJK terletak maju mundur, kejayaan & kehancuran ekonomi bangsa. Salah kelola atau salah pilih orang : kiamat
Selama 2 hari, di Hotel Mulia, saya beri masukan2 mengenai risiko OJK thdp bangsa & kesejahteraan rakyat. Risiko/bahaya utama adalah Terpilihnya atau dikuasainya OJK ini oleh pimp, pejabat2 (eselon I, II, III dst) yg memiliki agenda tersembunyi diluar agenda negara RI
OJK ini nanti akan menguasai asset 8000 Triliun dan terus semakin membesar sesuai pertumbuhan ekonomi / sektor keuangan
OJK punya hampir semua kewenangan terkait perbankan, pasar modal, jasa keuangan lainya ( pembiayaan, pegadaian, perumahan dst, dst )
OJK yg berhak menerbitkan aturan, memeriksa, mengawasi, menindak semua lembaga keuangan/pasar modal dst bahkan ikut menentukan pejabat2 Lembaga2 perbankan, pasar modal dan keuangan di seluruh indonesia melalui mekanisme fit n proper test yg jd kewenangan OJK
OJK punya kewenangan mulai dari menerbitkan sampai mencabut izin. Mulai dari menegur sampai menindak. Intinya OJK ini super body. Semua pihak, perorangan atau korporasi, harus patuh pd OJK. Jika melanggar bisa kena hukuman 2-6 tahun penjara. Denda 5-45 milyar
Singkatnya, OJK ini seperti KPK di sektor keuangan, perbankan dan pasar modal namun lebih berkuasa karena punya kewenangan mengatur.
Nah, seperti adagium dlm ilmu politik : power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely (lord acton), OJK ini sangat sangat berbahaya jika OJK dikendalikan oleh orang2 yg diragukan intergritas, nasionalisme dan kemampuan/kapabilitasnya. Negara hancur
OJK juga pertarungan antara negara versus Pasar ; Negara vs Kapitalis (pemilik modal) ; Negara vs Asing ; Negara vs Kriminal dst. Tak heran, ketika sy temui seorg tokoh bangsa dan diskusi ttg OJK, beliau berpendapat : OJK sarat kepentingan para "dewa" di Indonesia dan dewa2 di luar negeri. Para dewa di Indonesia itu : Presiden, ketua/elit politik, konglomerat2 dst..Para Dewa di luar negeri itu lembaga2 keuangan asing, negara2 asing, investor2 dan para kapitalis (pemilik modal) asing yg skrg ini merupakan hegemoni barat, yahudi dan China/Asia Timur. Para dea ini pasti akan bertarung mrebutkan kekuasaan dan pengaruhnya di OJK RI. Ada kepentingan mereka. Sebab itulah, ketika saya iseng2 tanya kans saya jd komisoner/pimp OJK, tokoh bangsa itu tertawa masam dan bilang : para dewa telah Kapling2 semua posisi komisoner bahkan pejabat2 dibawahnya. Fakta itu jg disadari oleh pemerintah. Itu sebabnya, pansel OJK yg Diketuai Menkeu "sengaja" loloskan sebagian besar calon komisioner OJK dari kalangan birokrat utk mencegah "intervensi" para dewa tadi
Tapi tentu saja, birokrat2 yg lolos pansel OJK itu tak bisa dijamin bersih 100%. sudah rahasia umum, birokrat2 kita utamanya di depkeu banyak yg selama ini menjadi agen atau antek2 asing utamanya IMF, WB, AS dan Barat. Meski SMI sdh tidak berkuasa di indonesia, SMI. SMI masih memiliki kader2, loyalis dan pengaruh yg besar dikalangan pejabat depkeu. Mereka masih berkomunikasi intensif serta selalu Konsisten memperjuangkan kepentingan barat dgn kedok globalisasi, pasar bebas, ekonomi pasar, dst..yg sgt berbahaya bagi negara/rakyat
Di dalam negeri sendiri, "para dewa" jg telah mengantongi calon2 pimp OJK yg bakal terpilih yg dipastikan dpt membela kepentingan mrka. Memang dari 38 nama yg maju utk tes selanjutnya, kita sdh dapat menduga2 siapa saja yg bakal lolos mengisi 7 kursi yg tersedia. Juga sdh dapat menduga2 siapa yg akan terpilih jadi ketua &wakil ketua dewan OJK yg akan sangat berkuasa meski bersifat kolektif/kolegial
Pertarungan seru menuju kursi Dewan Komisioner OJK ini tak akan beda jauh dgn pertarungan mengisi komsnr KPK yg terbukti calon kuat dari pemerintah seperti Yunus Husein dikalahkan oleh calon2 dari "oposisi". Tapi tentu pertarungan OJK ini lbh seru krn ada 2 kekuatan besar lain yg ikut bermain yaitu : konglomerat2 dan negara/lembaga asing. Jika DPR sbg penyeleksi akhir tidak diawasi. Maka, negara dan kekayaan negeri ini kembali jadi bancakan alias dirampok oleh para bajingan2, binatang ekonomi, penguasa hitam yang hanya mementingkan kepuasan nafsunya tanpa memikirkan kepentingan negara, bangsa dan rakyat Indonesia. DPR sebagai wakil rakyat pasti akan lebih menonjolkan posisi dan fungsinya sbg lembaga politik perpanjangan tangan partai drpd memperjuangkan kepentingan rakyat
Demkian sekilas OJK part 1 yg dpt saya sampaikan utk pencerahan bg yg belum mengetahuinya..sekian. Terima kasih telab menyimak..salam
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar