Kamis, 23 Mei 2019

[Media_Nusantara] Re: [nasional-list] Menelisik Rekam Jejak Ratusan Provokator Rusuh 22 Mei

 

HARGA YANG HARUS DIBAYAR .....oleh para PREMAN dan PENGACAU BAYARAN  
(Harga yang jauh lebih Mahal dari Upah  Bayaran yang didapat dari kubu Prabawo )

Bez virů. www.avast.com

On Thu, 23 May 2019 at 12:00, Sunny ambon ilmesengero@gmail.com [nasional-list] <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:
 



Melihat gambar ratusan provokator sepertinya mereka bukan orang-orang kurus kering karena kurang segalanya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi orang-orang berbadan sehat walafiat, jangan-jangan mereka ini orang-orang yang ada kaitannya dengan pihak intel rezim neo-Mojopahit yang ditugaskan untuk mendiskekritkan para demontran demi mengharumkan pemenang Pemilu 2019. Jangan dilupakan praktetk intel dalam kasus "Munir" yang dibunuh dalam perjalanan antara Singapura dan Amsterdam.Rezim neo-Mojopahit mempunyai fasilitas untuk melakukan segala hal atas nama menjaga kestabilan dan keselamatan rezim.



Https://kumparan.com/@kumparannews/menelisik-rekam-jejak-ratusan-provokator-rusuh-22-mei-1r8JybLYuOX

23 Mei 2019 7:03 WIB


Menelisik Rekam Jejak Ratusan Provokator Rusuh 22 Mei

TNI-Polri mengamankan ratusan perusuh bayaran di Kawasan Thamrin. Foto: Twitter/@TMCPoldaMetro


Pasukan gabungan TNI-Polri hingga hari ini, Kamis (23/5), telah mengamankan 300 orang provokator atau pelaku kerusuhan di Bawaslu, Gambir, dan Petamburan. Foto-foto mereka diunggah di media sosial oleh akun-akun milik kepolisian.

Dari foto-foto tersebut terlihat tampang-tampang pelaku kerusuhan. Tak sedikit di antara mereka yang bertato.

Hasil penelisikan kumparan, dari informasi yang diperoleh di kepolisian, para perusuh ini sebagaian besar ber-KTP di luar Jakarta. Dan mereka memang sengaja datang ke Ibu Kota.

Siapa yang memerintahkan? Apakah benar motifnya murni menyampaikan aspirasi?

Menjawab pertanyaan tersebut, Karopenmas Divisi Humas Polri mengatakan, 300 orang - bertambah dari angka 257 yang dirilis Polda Metro Jaya semalam -- yang ditangkap merupakan provokator bayaran. Mereka datang ke Jakarta setelah difasilitasi seseorang. Di Jakarta juga disiapkan alat perangnya berupa molotov hingga senjata tajam.


TNI-Polri mengamankan ratusan perusuh bayaran di Kawasan Thamrin. Foto: Twitter/@TMCPoldaMetro

"Sudah 300 lebih (yang ditangkap). Mereka massa bayaran untuk buat kerusuhan," kata Dedi kepada kumparan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/5).

KTP mereka mulai dari Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, hingga dari Sumatera, dan Kalimantan.

Dedi menyebut dari hasil penggeledahan polisi pada orang-orang itu ditemukan uang dolar, bom molotov, anak panah, dan beberapa lainnya. Mereka benar-benar menyiapkan diri untuk membuat rusuh.

"Terbukti dengan barang bukti yang disita ada uang baik dalam pecahan dolar maupun rupiah," kata Dedi.

Dua petugas kepolisian menggiring seorang terduga provokator saat terjadi keributan yang dilakukan sekelompok warga di Jembatan Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (22/5). Foto: ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang

Sebagian besar pekerjaan orang-orang ini pengangguran atau tak memiliki pekerjaan tetap.

Sementara itu dihubungi terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan, polisi prihatin pada orang-orang ini yang bersedia jadi provokator datang ke Jakarta.

"Sedih kalau begitu," ujar Argo singkat.

Sebelumnya, saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya pada Rabu (22/5) malam, dari 257 provokator yang diamankan, polisi memperlihatkan tubuh 2 orang provokator yang dipenuhi tato. Keduanya berasal dari Jawa Barat yang ditangkap di Petamburan, kawasan perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang menjadi titik rusuh.

Argo menyebut pelaku kerusuhan mendapat bayaran Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Uang itu ditemukan di amplop yang bertuliskan nama-nama pelaku kerusuhan. Juga ditemukan uang jutaan rupiah yang ditengarai sebagai dana operasional rusuh.

Polisi dan warga menangkap seorang yang diduga menjadi provokator pembakaran mobil di Komplek Asrama Brimob. Foto: Antara/Sigid Kurniawan

NewsAksi 22 MeiBawaslu

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan

Tim Editor

drop-down

like

Suka




Bez virů. www.avast.com

__._,_.___

Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[Media_Nusantara] Re: [nasional-list] Ketika Hatta Menolak Papua

 


  ....

Topic: Ketika Hatta Menolak Papua....
 Hatta Menolak Papua... karena Takut untuk dituduh sebagai ''IMPERIALIS'' atau cenderung terpengaruh dan Tidak Kuat menghadapi Tekanan  Psikologi Politik dan Tekanan Diplomasi Negara Besar (Barat) ...... 
Tetapi dari Pernyataan bung Hatta di bawah ini - Nampaknya KETAKTUAN DAN KEKHAWATIRAN YANG BERLEBIHAN DAN TAK MENDASAR dari seorang POLITIK KAWAKAN  seperti Drs.Hatta. 
>Lalu APA yang MENJADI DASAR ARGUMEN seorang HATTA  dalam kecenderungan Opininya  untuk lebih baik mempertimbangkan  Papua Barat menjadi Bagian Malaya dan Borneo Utara itu  ?? 
>  Apakah nanti jika Malaya dan Borneo memasukkan Papua Barat Tidak akan dicap sebagai IMPERIALIS ....? ( Whahhaahha.... Kenapa justru Indonesia (Hatta) begitu Takut dan khawatirnya jika Indonesia sampai dicap Imperialis ...? 
> LALU Bagaimana Kedudukan Pem.Kerajaan Belanda yg sejak  saat itu (sejak thn 1602 melalui Misi Dagangnya  > V.O.C)  sudah sejak saat itu  merupakan Negara KOLONIALIS, yang berhasil menguasai Kepulauan Nusantara Indonesia termasuk Papua Barat sebagai Negara Jajahan Belanda ? Apakah juga (kecuali sebagai Negara Kolonialis ) Mereka tidak harus Ketakutan  ( seperti Bung Hatta ) untuk  disebut ''NEGARA IMPERIALIS ''  
> Yang jelas itu semua adalah STRATEGI POLITIK INGGRIS JANGKA PANJANG  (+- 5O s/d 1OO thn Kedepan !!) . Nyatanya bahwa Malaysia dan Borneo Utara ( Serawak,Berunai )
dicaplok Malayasia di sekitar thn 6O' han sebagai bagian dari Federasi Kerajaan Malaysia Raya  -  dimana jelas se-jelas2- nya bahwa sejak tgl 15 Agustus 1945 ( Hari kemerdekaan Malaysia yang dihadiahkan Kerajaan Inggris Raya ) Federasi Kerjaan Malaysia resmi tergabung dalam '' THE BRITISH OVERSEAS COMMONWEALTH ''   ..... dan nampaknya Jauh didalam Lubuk Hati Bung HATTA pun terkilas (atau sempat di belakang layar ) di-iming2 oleh Pihak Inggris agar Irian Barat lebih baik diserahkan kpd Malaysia shinnga Indonesia tidak harus menanggung Dosa untuk  ''di cap Dunia sbg Agresor dan Imperialis'' 
NOTE: Jika sampai demikian  Faktanya maka / Tak disangka dan tak dikira , bhw BEGITU KERDILNYA sikap BUNG HATTA dalam memperjuangkan KEDAULATAN R.I umumnya dan Maslah Irian/Papua Barat khususnya di muka KONFERENSI MEJA BUNDAR di PBB , dimana untuk kesekian kalinya Pem.Kolonial Belanda selalu mengundur-undur dan mengulur-ulur  Janjinya  untuk melakukan SERAH -TERIMA IRIAN BARAT dalam KEDAULATAN PEM.R.I dimuka sidang Konferensi Meja Bundar PBB yang berlangsung secara berturut-turut 
di sekitar tahun 1955 DAN selanjutnya, dimana setelah Proces yang lama dan berliku-liku dan  dengan Tekanan dan Intrik Politik pihak Inggris dan sekutunya dan dengan melalui  Perluasan Kekuasaan Kerajaan Malaysia atas Borneo Utara (Serawak+Berunai)  sebagai Intrik dan Maneuver Politik dan Diplomasi Global Inggris dan Perluasan hegemonie Kekuasaan ''Imperialis''  UK di kawasan Pasifik ..... maka akhirnya Pres.Soekarno dan Menteri  LN R.I. - Mohammad Ali saat itu,  sudah tak sabar lagi untuk mengikuti Perundingan
 '' CARA DAMAI'' Meja Bundar di PBB  dan sudah jenuh  menghadapi SANDIWARA POLITIK dan SANDIWARA DIPLOMACY PIHAK INGGRIS,BELANDA dan sekutunya di sidang  KEAMANAN PBB tentang Papua Barat yang sengaja dibuat ber-tele2 (Juga akibat Sikap bung Hatta di-persidangan  PBB yang ketakutan disebut sebagai Imperialis...), Maka akhirnya Bung Karno membuat Keputusan Politik > Merebut kembali Irian Barat dengan kekerasan dari tangan Belanda ( seperti juga Para Penjajah Dunia yang se-enaknya  sendiri dan Tanpa Alasan dengan kekerasan Menjajah Banyak Negara di banyak bagian Dunia yang Penduduknya pun sama-sekali bukan Etnis Mereka sama sekali  serta dari Budaya  yang juga beralaian dan tidak serupa dengan Budaya Mereka ...dan lebih2 merupakan Kawasan yang dari segi Geografis sangat Jauh atau sangat berjauhan letaknya dari Asal dan Batas Negara merka sendiri....  LALU timbul lah sebuah Pertanyaan yang sebaliknya  - dalam benak kita semua dan Kitapun Kembalikan Argument t kita pada Mereka   : '' Jiak demikian APA PULA  HAK MEREKA untuk MENDUDUKI DAN MEJAJAH DAERAH2 dan atau NEGARA2 LAIN  didunia ini yang dari segi ETNIS, BUDAYA DAN GEOGRAFIS  - sama sekali berbeda dan TIDAK ADA HUBUNGANYA  dengan MEREKA   Berikut ini adalah Negara2 atau Kerajaan2 yang pernah merupakan  Para Kolonisator saat itu  - (Portugis, Spanyol , Perancis, Inggris, Belanda)  yang pernah menduduki,  menjajah dan Meng- ANEKSI dengan Paksa dan kekerasan  Negara2 dan atau daerah2 Afrika, Amerika Latin , Asia dan Pasifik,  yang juag sama sekali dan Tak pernah merupakan Bagian dari Kekuasan Negara2 tsb / baik dari segi ETNIS, BUDAYA , POLITIS, ADMINISTRATIF  atau bahkan dari segi GEOGRAFIS  pun ..( yang notabene sangat berjauhan satu sama lainnya .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SELANJUTNYA adalah Masalah SIKAP DAN OPINI POLITIK dari setiap MEREKA yang merasa sebagai atau menjadi tokoh2 POLITIK.....
Saya tutup Diskusi ini dengan sebuah  Motto :
'' THE WEAKNESS OF ATTITUDE will bring NOTHING , but THE WEAKNESS of CHARAKTER '' 

Selamat Malam dan Selamat SAUR kembali....


On Thu, 23 May 2019 at 06:12, Sunny ambon ilmesengero@gmail.com [nasional-list] <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:
 


https://historia.id/politik/articles/ketika-hatta-menolak-papua-vqjeJ


Ketika Hatta Menolak Papua

Bung Hatta menolak Papua sebagai bagian Indonesia. Selain berbeda etnis, dia mengkhawatirkan Indonesia akan dicap negara imperialis.

Martin Sitompul

17 May 2019


Ketika Hatta Menolak Papua Mohammad Hatta saat diwawancarai oleh beberapa media asing. (Perpusnas RI).


BERBEDA dengan mayoritas anggota  BPUPKI yang menginginkan Indonesia merdeka meliputi seluruh negeri Hindia Belanda, Malaya, Borneo Utara, Timor Portugis, dan Papua, Hatta adalah kekecualian. Menurutnya Indonesia cukup meliputi negeri Hindia Belanda saja. Adapun Papua – yang di sebut-sebut kaya dan punya ikatan sejarah dengan Nusantara – tidaklah masuk dalam keluarga besar Republik Indonesia..

"Saya sendiri ingin mengatakan bahwa Papua sama sekali tidak saya pusingkan, bisa diserahkan kepada bangsa Papua sendiri. Bangsa Papua juga berhak menjadi bangsa merdeka," kata Hatta pada sidang BPUPKI 11 Juni 1945  yang tercatat dalam Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945—19 Agustus 1945.

Menurut Hatta memasukan Papua yang secara etnis berbeda dapat menimbulkan prasangka bagi dunia luar. Bertolak dari hukum internasional yang berlaku, tuntutan atas wilayah ini akan memberi kesan Indonesia memiliki nafsu imperialistis. Kecuali rakyat Papua sendiri yang menginginkan untuk bergabung, Hatta tidak menolak.  

"Jadi jikalau ini diterus-teruskan, mungkin kita tidak puas dengan Papua saja tetapi (kepulauan) Salomon masih juga kita minta dan begitu seterusnya sampai ketengah laut Pasifik. Apakah kita bisa mempertahankan daerah yang begitu luas?," tanya Hatta kepada hadirin sidang.

Baca juga: Debat Pendiri Bangsa Soal Papua

Hatta juga menentang pandangan Yamin yang bersikukuh mengatakan Papua bagian dari Indonesia sejak zaman kerajaan Nusantara. Yamin secara panjang lebar menguraikan pendapatnya soal Papua lewat analisis historis, politik, dan geopolitik. Bagi Hatta, semua itu omong kosong.

"Kalau sudah ada bukti, bukti bertumpuk-tumpuk yang mengatakan bahwa bangsa Papua sebangsa dengan kita dan bukti-bukti itu nyata betul-betul, barulah saya mau menerimanya. Tetapi buat sementara saya hanya mau mengakui, bahwa bangsa Papua adalah bangsa Melanesia, " kata Hatta.

Ketimbang Papua, Hatta lebih cenderung mempertimbangkan Malaya dan Borneo Utara. Pasalnya, rakyat di kedua wilayah  ini  - yang kini menjadi negeri Malaysia – sama-sama beretnis serumpun Melayu seperti halnya Indonesia. Oleh karena itu, Hatta mempertahankan usulannya agar wilayah Indonesia terdiri dari Hindia Belanda dan Malaya minus Papua.

Akhir kata dalam sidang, Hatta menghimbau rekan-rekannya di BPUPKI agar bersikap realistis dalam membangun bangsa dan negara. Ini menurut Hatta, penting sebagai teladan bagi generasi muda. Menghilangkan nafsu ekspansi ke luar dan mengubahnya untuk mempertahankan kedaulatan.

"Marilah kita mendidik pemuda kita, supaya semangat imperialisme meluap ke dalam, membereskan pekerjaan kita ke dalam, yang masih banyak harus diperkuat dan disempurnakan," pungkas Hatta.  

Baca juga: Duri dalam Daging Bernama Irian Barat

Sayangnya, gagasan Hatta harus kandas dalam pemungutan suara. Konsep kesatuan gagasan Yamin dan Sukarnolah yang diterima dengan perolehan suara terbanyak. Meski kalah dalam BPUPKI, Hatta tetap konsisten dalam pendapatnya soal Papua. Ini pun disampaikan Hatta kepada Menteri Luar Negeri Belanda, Dirk Stikker, dalam sebuah perundingan pada November 1948.

Sejarawan Belanda, Pieter Drooglever mencatat, Hatta mengulangi kepada Stikker pendiriannya yang bertahun-tahun silam sudah diutarakan dalam BPUPKI, yaitu bahwa ia tidak berminat terhadap Papua, karena tidak termasuk Indonesia. Bagi Stikker, pernyataan Hatta ini merupakan ucapan penting.

"Ia segera menarik kesimpulan dari situ, bahwa wilayah ini dapat direservasi untuk Belanda," tulis Drooglever dalam Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.

Baca juga: Demi Pengakuan Kedaulatan

Sikap Hatta tidak berubah ketika memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada Oktober 1949 di Den Haag, Belanda. Hatta tampak enggan beradu klaim menghadapi Menteri Urusan Negeri Hajahan Belanda, Henricus van Maarseven yang begitu menginginkan Papua. Hatta bersedia menangguhkan status kepemilikan wilayah itu dan membicarakannya lagi setahun kemudian.

Hatta kembali pulang ke Indonesia membawa oleh-oleh pengakuan kedaulatan. Namun Papua masih jauh dari genggaman Republik - sebagaimana yang dipesankan oleh Sukarno. "Dalam keadaan semacam itu, jalan sebaiknya ialah menunda penyelesaian. Orang yang berpendirian semuanya harus tercapai 100% sekaligus, tentu tidak puas dengan cara begitu. Tapi adakah jalan untuk mencapai tuntutan itu sekarang juga?," kata Hatta di depan Badan Pekerja KNIP, 25 November 1949 dikutip Soebandrio dalam Meluruskan Sejarah Irian Barat.

Menurut Mavis Rose dalam Indonesia Free: A Political Biography of Mohammad Hatta, Hatta tahu mengapa Belanda ngotot mempertahankan kekuasaannya di Papua. Alih-alih meneruskan tuntutan, Hatta lebih memilih untuk menyelesaikan perundingan lewat kompromi. Misi pengakuan kedaulatan menjadi yang terpenting sedangkan masalah Irian Barat dapat diselesaikan di kemudian hari.

Bagi Hatta, revolusi telah selesai dengan memperoleh kedaulatan politik meski tanpa Papua. Seiring dengan itu, tibalah saatnya membangun negara. Namun tidak demikian halnya dengan kaum Republiken lain yang mendambakan kekuasaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kendati sudah menjadi bagian dari Republik Indonesia, siapa nyana soal Papua malah menjadi batu sandung Indonesia dalam pergaulan internasional hingga kini. 

Baca juga: Bersama Indonesia atau Mati


Bez virů. www.avast.com

__._,_.___

Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[Media_Nusantara] Re: [temu_eropa] Ambulans Berlogo Gerindra yang Berisi Batu Belum Bayar Pajak

 

Lihat dan Baca juga ini BERITA MENARIK  dalam Link terlampir di bawah ini:

Note : Jejak Digital TIDAK BISA BOHONG !! >  Coba cari P.T. ARSARI PRATAMA  itu milik Siapa....?? 

Bez virů. www.avast.com

On Thu, 23 May 2019 at 20:36, 'j.gedearka' j.gedearka@upcmail.nl [temu_eropa] <temu_eropa@yahoogroups.com> wrote:
 


https://oto.detik.com/mobil/d-4561823/ambulans-berlogo-gerindra-yang-berisi-batu-belum-bayar-pajak


Kamis, 23 Mei 2019 10:29 WIB

Ambulans Berlogo Gerindra yang

Berisi Batu Belum Bayar Pajak

Rangga Rahadiansyah - detikOto
Polisi Amankan Ambulans Gerindra yang Membawa Batu untuk          Aksi 22 Mei. Foto: dok.istimewa Polisi Amankan Ambulans Gerindra yang Membawa Batu untuk Aksi 22 Mei. Foto: dok.istimewa
Jakarta - Saat unjuk rasa 22 Mei di Jakarta kemarin, sebuah ambulans berlogo partai diamankan karena mengangkut batu. Polda Metro jaya mengonfirmasi bahwa itu adalah ambulans berlogo partai Gerindra.

Mobil ambulans tersebut diamankan di sekitar kawasan Sabang, Jakarta Pusat. "Iya betul (milik Gerindra, red)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono dikutip detikNews.

Di media sosial beredar viral foto-foto ambulans Gerindra yang diamankan tersebut. Ambulans itu memiliki nomor polisi B 9686 PCF. Di pintu tertulis Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Tasikmalaya.



Ketua DPC Gerindra Kota Tasikmalaya Nandang Suryana membenarkan ambulans tersebut milik pihaknya, namun membantah sengaja membawa batu untuk massa 22 Mei.

Namun, dari foto yang beredar, ada yang ganjil di ambulans tersebut terutama di nomor polisinya. Tertera dalam pelat nomor di bawah B 9686 PCF tertulis angka 02.18 yang berarti masa berlaku STNK hanya sampai Februari 2018.

Artinya, masa berlaku STNK tersebut sudah habis setahun lebih. detikcom melakukan pengecekan melalui laman Samsat Jakarta yang menyajikan informasi data kendaraan dan pajak kendaraan bermotor Provinsi DKI Jakarta.



Hasilnya, tertera bahwa mobil Daihatsu GranMax blind van putih bernopol B 9686 PCF itu belum membayar pajak. Statusnya tertulis "Jatuh Tempo > 1 Tahun (Proses ke Samsat Induk)".

Status Pajak Ambulans Berlogo Partai Gerindra.Status Pajak Ambulans Berlogo Partai Gerindra. Foto: Screenshot


Dalam situs itu tertera bahwa mobil tersebut telah jatuh tempo pajak sejak 25 Februari 2015. Alhasil, mobil itu harus dikenakan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp 390.600 di luar pajak pokok. Selain itu, mobil juga dikenakan denda SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) sebesar Rp 100.000. Menurut statusnya, total biaya belum termasuk SKP (Surat Ketetapan Pajak).

Sementara itu, menurut Argo mobil ambulans itu diamankan saat polisi membubarkan massa. Saat dicek, ambulans tersebut membawa sejumlah batu.

"Isinya ya ada batu-batu," imbuh Argo.


Simak juga video 'Fadli Zon: Ambulans Berisi Batu Bukan Milik Gerindra':









Bez virů. www.avast.com

__._,_.___

Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___

[Media_Nusantara] Re: [nasional-list] Alasan Anies Tak Larang Aksi 22 Mei: Bagian Kebebasan Berpendapat

 

=   Suatu Hal yang selam Jabatannya  Tak perlu dikerjakannya .... Jika saja .................. 

....ANISE BASWEDAN  - GUBERNUR DKI JAKARTA  sebagai ''KORBAN dan BAGIAN ( YANG TAK TERPISAHKAN ) ''  dari '' KEBEBASAN BERPENDAPATNYA '' ....dan atau
AKIBAT yang Sangat Tepat dari SIKAP yang TIDAK TEPAT  [  .. dan bahkan yang lebih Tragisnya lagi ialah:  ''Salah menyimpulkan Pendapat (Opini ) dan Keliru dalam menilai Suatu Peristiwa ...]

  
Kumaha atuh Kang Gubernur .... boga Sikap teh sok mirng jeung salah wae ... ( Gimana sih Bang Gubernur ...Punya Sikap /Pendapat nya kok selalu Miring  dan Salah........
===========================================================================================================================================
Thursday. 23.May 2019 at 20:57, 'j.gedearka' j.gedearka@upcmail.nl [nasional-list] <nasional-list@yahoogroups.com> wrote:

 

https://metro.tempo.co/read/1208703/alasan-anies-tak-larang-aksi-22-mei-bagian-kebebasan-berpendapat/full&view=ok

Alasan Anies Tak Larang Aksi 22 Mei: Bagian

Kebebasan Berpendapat

Reporter:

M Julnis Firmansyah

Editor:

Dwi Arjanto

Kamis, 23 Mei 2019 20:58 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut membersihkan            jalan sisa demonstrasi dan huru hara di depan Gedung Bawaslu,            Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Mei 2019. TEMPO/M Julnis            Firmansyah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ikut membersihkan jalan sisa demonstrasi dan huru hara di depan Gedung Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Mei 2019. TEMPO/M Julnis Firmansyah

TEMPO.CO, Jakarta -Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasannya tak mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tak melakukan Aksi 22 Mei. Menurut Anies, aksi tersebut merupakan bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.

"Setiap warga negara (berhak) untuk mengungkapkan pandangannya. Di manapun mereka berada," ujar Anies Baswedan di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Mei 2019.

Baca juga : Anies Terus Laporkan Jumlah Korban Kerusuhan, Ini Alasannya

"Jadi kebebasan berserikat, berkumpul, dilindungi undang-undang dan kami tidak bisa justru memangkas hal paling mendasar di demokrasi," ujarnya.

Selain tak mengeluarkan imbauan pelarangan Aksi 22 Mei, Anies juga tak mengeluarkan imbauan agar masyarakat luar kota tak datang ke Jakarta usai Idul Fitri. Menurut dia, Jakarta bukan wilayah tersendiri dan merupakan Ibukota Indonesia.

Massa Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat memenuhi jalanan sekitar kantor Bawaslu saat menggelar aksi, di Jakarta, Selasa, 21 Mei 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat

Menurut Anies, tugasnya sebagai gubernur adalah memastikan semua kegiatan warganya berjalan aman, baik, dan tentram. Ia mengklaim Aksi 22 Mei relatif berjalan dengan baik dan kerusuhan hanya terjadi di beberapa tempat saja.

Sebelumnya, Persatuan Alumni 212 menjadwalkan Aksi 22 Mei atau Ifthor Akbar 212 pada 21 dan 22 Mei 2019 di KPU, Jakarta Pusat. Aksi itu akan dihadiri oleh sejumlah tokoh pendukung Prabowo - Sandiaga Uno.

Juru bicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan Aksi 22 Mei akan menuntut KPU menghentikan pengumuman hasil pemungutan suara Pilpres 2019.

Baca juga :
Begini Anies Bandingkan Rusuh 22 Mei dengan Rusuh Mei 1998

Namun, di lapangan aksi tersebut berakhir ricuh karena disusupi para provokator.

Kericuhan berujung rusuh itu berupa bentrok antara massa, diduga bukan dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, dengan aparat polisi, dan berlangsung dari Selasa malam, 21 Mei hingga Rabu subuh, 22 Mei 2019. Akibat kerusuhan itu, sebanyak delapan orang dinyatakan tewas dan ratusan orang terluka.









Bez virů. www.avast.com

__._,_.___

Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)

SPONSORED LINKS
.

__,_._,___