Rabu, 28 Maret 2018

Perusahaan Pudak Scientific Beri Penawaran Menarik Untuk Pembelian Produk Komputer

Perusahaan Pudak Scientific Beri Penawaran Menarik Untuk Pembelian Produk Komputer
Pudak Scientific sebuah perusahaan yang berkantor pusat di Jl. Pudak no. 4, Bandung memberikan penawaran menarik kepada masyarakat & instansi pemerintah.

Sebagaimana surat dan brosur yang dikirimkan pada instansi pemerintah di daerah2, penawaran menarik itu adalah untuk pembelian produk komputer melalui E-Catalog Axiqoe.Com.

Instansi pemerintah sebenarnya memang bisa secara langsung melakukan proses pembelian produk komputer langsung dengan mengakses E-Catalog Axiqoe.com, akan tetapi jika melakukan pembelian secara langsung itu tentunya konsumen ada kemungkinan mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses untuk nilai lebih dari produk, fasilitas, promo dll.

Maka jika ingin mendapatkan promo, fasilitas, kemudahan dan berbagai nilai lebih lainnya, maka diharapkan penawaran menarik ini akan bisa memberi kepuasan dan kenyamanan bagi konsumen yakni pembelian produk komputer secara E-Catalog Axiqoe.Com melalui perusahaan Pudak Scientific.

Bahkan untuk produk komputer untuk keperluan dunia pendidikan yakni UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer), dari penawaran yang disampaikan, Pudak Scientific berani menyatakan bahwa untuk produk komputer merk Lenovo dan Acer, hanya Pudak Scientific yang ready stock.

Untuk wilayah seluruh Indonesia tentunya bisa menghubungi Operasional Area di wilayah masing2 atau langsung menghubungi kantor pusat Pudak Scientific, Jl. Pudak no. 4 Bandung, Jawa Barat, Indonesia, Tlp. 022-7231046 (hunting), email: contact@pudak.com
atau bisa langsung menghubungi:
Ibu Tris, HP: 08122325633
Bapak Zainal, HP: 081327678263, 08122005797

Sedangkan untuk pembelian khusus di wilayah Jawa Timur, bisa menghubungi:
Bapak Eko Hendroyono ST yang telah ditunjuk secara resmi sebagai Operasional Area Jawa Timur oleh Bapak Rony Nasrullah yang merupakan Operasional Area Nasional,
Alamat Pudak Scientific Area Jawa Timur: Ruko Grand Park Regency GG 12 Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia.

Diharapkan penawaran menarik ini tentunya bisa memberi kemudahan, kenyamanan & kepuasan pada konsumen dalam melakukan pembelian produk komputer secara E-Catalog



Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rabu, 21 Maret 2018

[Media_Nusantara] 4 Pegawai Bank Jatim Jadi Terdakwa, Pembobol Rp. 147 Milyar Masih Bebas

 

4 Pegawai Bank Jatim Jadi Terdakwa, Pembobol Rp.. 147 Milyar Masih Bebas
Rp 4,9 Triliun Dana Rekening Pemda Nganggur di Bank Jatim
ALAMAK = Aliansi Masyarakat Anti Koruptor memberi apresiasi positif kepada Mabes Polri yang mengusut pembobolan Bank Jatim sebesar Rp. 147,4 milyar, dimana sudah ada 4 (empat) terdakwa yakni para pegawai Bank Jatim, yang disidangkan di pengadilan Tipikor Surabaya.
 
Alamak berharap agar kasus ini diusut tuntas, karena yang dijadikan tersangka dan saat ini sudah menjadi terdakwa baru para pegawai Bank Jatim. Sedangkan pihak yang diduga membobol Bank Jatim dan yang menikmati hasil pembobolan sebesar Rp. 147,4 milyar, yakni pemilik PT SGS (Surya Graha Semesta)  malah terkesan kebal hukum dan belum dijadikan tersangka.
 
"Akan terkesan lucu, jika pemilik PT SGS sebagai pihak yang diduga membobol Bank Jatim sebesar Rp. 147,4 Milyar yang terindikasi secara terang-terangan dengan cara memalsu dokumen dll serta menikmati uang pembobolan itu malah tidak ditindak secara hukum", ujar Budi Ketua Alamak Jawa Timur.
 
"Agar nama baik Polri terjaga, dan tidak menimbulkan anggapan negatif di masyarakat, maka kami berharap agar pembobol Bank Jatim itu juga dijadikan tersangka dan nantinya menjadi terdakwa di pengadilan Tipikor", katanya
 
"Karena akan sangat mengherankan, jika pembobol Bank Jatim sebesar 147,4 milyar itu malah bebas dan yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu hanya para pegawai rendahan di Bank Jatim. Masyarakat bisa bertanya-tanya, ada apa ini?, tutur Budi

Sebagaimana diberitakan berbagai media sbelumnya, kasus korupsi dengan modus pemberian kredit macet oleh Bank Jatim pada PT Surya Graha Semesta (SGS) Rp 147,4 miliar disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Terdakwanya empat pejabat Bank Jatim. Yakni Wonggo Prayitno (bekas Kepala Divisi Kredit Modal Kerja/KMK), Arya Lelana (bekas Kepala Sub Divisi KMK), Harry Soenarno (Kepala Cabang Pembantu Bangil-Pasuruan) dan Iddo Laksono Hartano (Asistant Relationship and Manager).

Terdakwa Wonggo Prayitno disidang bersama Arya Lelana. Sedangkan terdakwa Harry Soenarno bersama Iddo Laksono Hartanto. Para pejabat Bank Jatim itu didakwa melakukan korupsi dalam pengucuran kredit kepada PT Surya Graha Semesta.

Dalam surat dakwaan jaksa, perbuatan keempat terdakwa terancam pidana sebagai Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP (dakwaan primair). Sedangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP..

Menurut jaksa, para terdakwa berperan dalam pemberian fasil­itas kredit ke PT Surya Graha Semesta yang menyalahi prose­dur dan tak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 048/203/KEP/DIR/KRD ter­tanggal 31 Desember 2010.

"Di mana pada proses pembe­rian penasabahan plafon kredit standby loan kepada PT Surya Graha Semesta dari nilai awal Rp 80 miliar jadi Rp 125 miliar," jelas jaksa pada sidang pengadilan tipikor.

Selain melanggar SK Direksi, pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan DER (Debt, Equity Ratio) dan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) proyek.

Berdasarkan fakta, ternyata PT Surya Graha Semesta tidak pernah mendapatkan proyek-proyek APBD. Namun mengaju­kan penambahan plafon kredit.

"Proses pemberian kredit pada PT Surya Graha Semesta tidak sesuai dengan Pedoman Perkreditan Menengah dan Korporasi. Perbuatan para ter­sangka merugikan keuangan negara sebesar Rp 147 miliar yang terdiri dari Rp 120 miliar yang merupakan selisih antara nilai pencairan kredit delapan proyek yang terminnya dijadi­kan jaminan utama pada pem­berian kredit PT Surya Graha Semesta," kata jaksa.

Kasus kredit macet PT Surya Graha Semesta dilaporkan ke Mabes Polri pada 2016 lalu. Dalam laporan yang dibuat LSM itu disebutkan, dugaan penyim­pangan kredit standby loan atau dana cadangan yang disediakan Bank Jatim kepada PT Surya Graha Semesta dapat diguna­kan bila terjadi suatu musibah, atau hal yang tidak diinginkan oleh pihak kreditor dengan cara pembayaran revolving atau re­volving loan.

Pembayaran revolving loan adalah salah satu bentuk fasili­tas kredit yang bisa dilakukan berulang-ulang sepanjang masih dalam batas maksimum plafon yang disetujui oleh bank.

Pada tahun 2010, Rudi Wahono Direktur Utama PT Surya Graha Semesta menandatangani doku­men perjanjian kredit standby loan (SL) sebesar Rp 306 miliar dengan pejabat Bank Jatim.

PT SGS mengajukan kredit ke Bank Jatim untuk delapan proyek pembangunan. Yakni pembangunan jembatan Brawijaya di Kota Kediri, jembatan Kedung Kandang Kota Malang, proyek RSUD Gambiran Kota Kediri, gedung Poltek II Kota Kediri, kantor terpadu Kabupaten Ponorogo, kantor Setda Madiun dan kantor PT Bank BPR Jatim, serta pasar Caruban Madiun. Padahal, PT SGS tidak pernah mendapatkan proyek-proyek itu.




Virus-free. www.avast.com

__._,_.___
Posted by: Hery Dono <herydono@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Senin, 19 Maret 2018

Kejati DKI Tetapkan 5 Tersangka Korupsi KUR Bank Jatim

Kejati DKI Tetapkan 5 Tersangka Korupsi KUR Bank Jatim
Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menetapkan lima orang tersangka kasus dugaan penyimpangan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jatim Cabang Wolter Mongonsodi Jakarta Selatan sebesar Rp 72,832 miliar.
 
Asisten Pidana Khusus Kejati DKI, Sarjono Turin mengungkapkan,Benar, sudah ada (tersangka), dengan total lima orang."

Menurut Turin, kelima tersangka itu berasal dari unsur pemerintah dan swasta. Namun, mantan Kajari Jakarta Selatan itu belum membeberkan nama kelima tersangka tersebut. 

"Nanti saya cek nama-namanya. Intinya, dua tersangka merupakan kepala cabang dan analis kredit Bank Jatim dan tiga tersangka lainnya dari koordinator debitur," terangnya singkat. 

Lebih lanjut, dia juga mengaku masih menunggu pertimbangan dari penyidik untuk menahan para tersangka. Sebelum menetapkan tersangka dilakukan, diketahui, mantan Kasubdit Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus itu memimpin penggeladahan di kantor Bank Jatim cabang Jakarta berlokasi di Jalan Thamrin Boulevard dan di cabang pembantu di Wolter Mongonsidi. 

Turin menyebutkan penggeladahan tersebut dimaksudkan untuk mencari bukti tambahan guna memperkuat penetapan tersangka. "Dari penggeledahan dan pemeriksaan didapat fakta hukum kuat."

Dalam kasus ini sendiri penyidik sudah memeriksa lebih dari 20 saksi, termasuk saksi ahli dari kalangan Akademisi dan Ditjen Keuangan. Sementara enam orang saksi merupakan Kepala Cabang dan Mantan Kepala Cabang Bank Jatim Cabang Wolter Mongonsidi dan empat orang debitur. 
 
Kasus ini terbongkar setelah adanya pencairan kredit (pinjaman) BPD Jatim Cabang Wolter Mongonsidi, Jakarta Selatan. Pinjaman itu dilakukan oleh empat orang,  namun mengatasnamakan 172 orang debitur. Namun para debitur tersebut diduga fiktif
 
Padahal pencairan pinjaman kredit mencapai Rp500 juta. Dengan perhitungan debitur (penerima kredit)  sebanyak 172 orang, maka total adalah Rp72, 832 miliar. Kredit itu juga diasuransikan kepada PT Jamkrindo,  namun pada bulan kedua pembayaran terhenti



Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Sabtu, 17 Maret 2018

Menjegal Keadilan Bagi Ahok

Menjegal Keadilan Bagi Ahok
Foto: Dwi Tjahjono Putro alias Rambak, HP: 081357652508 & 082231381969 Yang Ramai Jadi Pembicaraan Masyarakat Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur Karena Mengaku Saudara Kepala Kejaksaan Negeri Setempat
TUNTUTAN sejumlah orang yang menyebut dirinya Alumni 212 sungguh tak masuk akal. Mereka mengancam akan menurunkan massa besar-besaran dalam sidang peninjauan kembali (PK) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Mereka menuntut agar hakim PK tidak mengabulkan permohonan itu. Hakim Mahkamah Agung yang nanti memutus perkara ini tak boleh terintimidasi. Jangan mengulang vonis pada Ahok yang dijatuhkan majelis karena tekanan massa.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memvonis Ahok dua tahun penjara pada Mei tahun lalu. Hakim menilainya bersalah telah melakukan penodaan agama dalam pernyataannya soal Surat Al-Maidah ayat 51. Vonis ini turun menyusul tekanan massa dari kelompok "Pembela Islam" yang melakukan serangkaian aksi demo besar di Ibu Kota. Puncak tekanan adalah aksi pada 2 Desember 2016 (belakangan disebut sebagai aksi 212) yang diikuti ratusan ribu orang.
Rangkaian tekanan massa itu tak lepas kaitannya dengan proses hukum yang dijalani Ahok.
Kecut oleh tekanan massa, polisi menetapkannya sebagai tersangka. Pengadilannya berlangsung supercepat. Setelah divonis, Ahok sayangnya memutuskan mencabut memori banding. Dia beralasan tak ingin kegaduhan politik terus berlanjut akibat proses banding itu.
Ahok telah dipenjara. Ia juga kalah dalam pemilihan gubernur. Kini Ahok bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang terpidana yang mengajukan haknya untuk mendapat keadilan..
Peninjauan kembali adalah hak yang dijamin hukum. Dan Ahok punya alasan kuat. Bukti baru yang dia ajukan adalah vonis satu setengah tahun penjara dari Pengadilan Negeri Bandung terhadap Buni Yani. Dosen sebuah perguruan tinggi di Jakarta ini dinyatakan bersalah telah mengedit video pernyataan Ahok soal Surat Al-Maidah. Video suntingan ini yang kemudian menjadi viral dan memicu aksi demo menyerang Ahok. Tim hukum Ahok yakin, tanpa video itu, ledakan kasus Al-Maidah tak akan terjadi..
Selayaknya para hakim di Mahkamah Agung yang kelak menguji PK mempertimbangkan bukti baru itu. Tak hanya vonis Buni Yani, Mahkamah juga harus mempertimbangkan serangkaian kejanggalan dalam proses persidangan Ahok sebelumnya. Lemahnya tuntutan sehingga jaksa gagal membuktikan dakwaan primer, atau sejumlah saksi menguntungkan Ahok yang diabaikan oleh hakim, merupakan sebagian dari kejanggalan itu.
Kita berharap hakim PK mampu berpikir jernih dan tak terintimidasi. Kasus Ahok bukan sekadar perkara kriminal biasa. Nuansa politik sangat terasa dalam vonis yang harus diterima Ahok. Sidang PK itu sekali lagi akan menjadi ujian penting bagi sistem hukum kita: beranikah para hakim di MA memutuskan perkara sepenuhnya berdasarkan pertimbangan hukum, bukan karena ada intimidasi massa.
Tak kalah mendasar, ini juga akan menjadi ujian: janganlah negara terseret menjadi mobokrasi--istilah bagi negara yang mudah ditekan oleh aksi massa. 
Para penggagas aksi juga semestinya menahan diri. Melakukan kesalahan dengan memaksakan kehendak lewat aksi massa, mereka hendaknya menyadari: PK adalah hak hukum terdakwa untuk membela diri. Kekhawatiran bahwa PK Ahok akan mengantarkan sang terpidana ke panggung politik adalah sikap kekanak-kanakan dan tidak percaya diri.

Sumber: https://kolom.tempo.co/read/1070339/menjegal-keadilan-bagi-ahok

Virus-free. www.avast.com
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 16 Maret 2018

[Media_Nusantara] KPPU Kritik Proses Lelang ERP DKI Jakarta

 



KPPU Kritik Proses Lelang ERP DKI Jakarta
Penerapan Electronic Road Pricing
Penerapan Electronic Road Pricing
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan meneruskan lelang perangkat sistem jalan berbayar atau electronic road pricing ( ERP ) yang sudah berjalan. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah menyatakan akan menyampaikan alasan melanjutkan lelang jalan berbayar itu kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Andri berkukuh Peraturan Gubernur DKI Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Pembatasan Kendaraan Bermotor Melalui Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang menjadi dasar lelang ERP tidak melanggar aturan. Menurut Andri, banyak perusahaan tetap bisa mengikuti lelang ERP dengan syarat teknologi yang sudah harus teruji di negara lain.
"Sekarang apakah (teknologi ERP) yang teruji atau proven itu cuma satu? Banyak dan itu kan (artinya) kami open teknologi," ujarnya di Balai Kota, kemarin.
Menurut Andri, teknologi ERP harus telah teruji di kota-kota di negara lain. Apalagi Jakarta merupakan kota pertama di Indonesia yang akan menerapkan pembatasan jumlah kendaraan dengan sistem jalan berbayar tersebut.
Andri khawatir akan ada banyak masalah jika menggunakan teknologi ERP yang belum teruji. Apalagi pemerintah DKI akan memungut biaya bagi sepeda motor dan mobil pribadi yang melintasi kawasan jalan berbayar elektronik itu. "Kami enggak berani coba-coba teknologi ERP," tuturnya.
Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengungkapkan, dalam Pergub DKI Nomor 25 Tahun 2017, tertutup kesempatan bagi perusahaan teknologi ERP yang alatnya belum pernah digunakan di kota-kota di negara lain. Seharusnya, dia melanjutkan, pemerintah DKI memberikan kesempatan bagi seluruh perusahaan untuk mengikuti lelang ERP.
"Enggak apa-apa dia (teknologi ERP-nya baru) belum proven, asalkan disertifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya.
Menurut Syarkawi, teknologi ERP yang sudah teruji di negara lain belum tentu berhasil diterapkan di Jakarta. Sebab, karakteristik kendaraan, jalan, dan perilaku sopir di Jakarta berbeda dengan negara lain yang telah menerapkan ERP.
Kepala Bagian Humas KPPU Zulfirmansyah telah menyampaikan surat saran dan pertimbangan ihwal Pergub DKI Nomor 25 Tahun 2017 itu ke pemerintah DKI pada 21 Februari lalu. Dalam surat itu, KPPU menyarankan agar pemerintah DKI menghapus frasa "telah digunakan di area perkotaan dunia" dan mengubahnya menjadi "dapat digunakan di area perkotaan dunia".
Zulfirmansyah menambahkan, saran dari KPPU itu tidak wajib diikuti. Namun, jika KPPU telah memberikan saran, artinya ada potensi dugaan pelanggaran. "Ke depannya dikhawatirkan akan bermasalah," tuturnya.
Sebelumnya, pada 2016, KPPU juga meminta pemerintah DKI mengulang lelang ERP karena berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Sebab, Pergub Nomor 149 Tahun 2016 yang mendasari lelang ERP kala itu hanya memperbolehkan satu teknologi ERP, yakni dedicated short-range communications (DSRC) frekuensi 5,8 GHz.
Pada Februari lalu, pemerintah DKI mengulang lelang sistem ERP untuk kedua kalinya karena jumlah peserta lelang yang lolos tahap prakualifikasi kurang dari tiga perusahaan. Sedikitnya jumlah peserta lelang yang lolos prakualifikasi diduga karena terganjal syarat yang ditetapkan oleh panitia lelang. Syarat itu adalah perusahaan yang ingin mengikuti lelang ERP harus punya aset lebih dari Rp 5 triliun.


Sumber: https://fokus.tempo.co/read/1070184/kppu-kritik-proses-lelang-erp-dki-jakarta
Posted by: "j.gedearka" <j.gedearka@upcmail.nl> 08121715833



__._,_.___
Posted by: joko harsono <jokoharsono@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Re: [Media_Nusantara] Penipuan & Pemerasan Dengan Mencatut Nama Kepala Kejaksaan Negeri Magetan

 

Cuming bertanya lho......😏, bolehkan ...
Nah lho lalu .... Apakah UUMD3 lupa memasukkan LARANGAN KRITIK terhadap Pejabat2 dari Jajaran lain diluar Parlement ...? ..🤔

2018-03-16 20:54 GMT+01:00 joko harsono jokoharsono@yahoo.com [Media_Nusantara] <Media_Nusantara@yahoogroups.com>:
 

Penipuan & Pemerasan Dengan Mencatut Nama Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
Terkait info akan adanya oknum yang mengaku sebagai saudara dari kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan dan diduga melakukan penipuan dan atau pemerasan kepada beberapa pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) Magetan, menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

Kabarnya beberapa pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemkab Magetan telah menjadi korban dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

Pejabat yang dikabarkan menjadi korban, diantaranya adalah direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr Sayidiman kabupaten Magetan, yakni dokter Yunus Mahatma dan beberapa pejabat maupun pegawai negeri disana.

Akan tetapi entah kenapa para korban tampaknya terindikasi tidak berani melaporkan pada pihak yang berwajib dan membuat peristiwa itu tidak terbuka. Seperti misalnya direktur RSUD Magetan yakni dokter Yunus Mahatma ketika dihubungi ponselnya 081234356789 tidak berani mengungkap secara terbuka, demikian juga pejabat yang lain.

Demikian juga oknum yang diduga mengaku sebagai saudara Kajari Magetan, yakni Dwi Tjahyono Putro yang menurut direktur RSUD, oknum itu juga punya nama panggilan "Rambak" ketika dihubungi ponselnya 081357652508 & 082231381969 belum memberi respon.

Ketua LP4 - Lembaga Pemantau Penyelenggara Pelayanan Publik, Amir Rudini menyarankan, jika benar para pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemkab Magetan memang ada yang menjadi korban pemerasan dan atau penipuan dari oknum yang mengaku (mencatut) sebagai saudara dari Kajari, sebaiknya mereka melapor pada yang berwajib.

Jika mereka tidak berani melapor, mungkin saja malah timbul anggapan masyarakat, bahwa mereka punya kesalahan dalam hal terkait masalah hukum, sehingga mereka bisa menjadi korban pemerasan dan atau penipuan.;

Sedangkan bapak Siswanto, Kajari Magetan yang diduga namanya dicatut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab , belum bisa dikonfirmasi, karena saat masalah ini mulai terdengar, ternyata dipindah tugas sebagai staff di Kejaksaan Agung di Jakarta



Sumber: http://pemburu-koruptor.blogspot.co.id/2018/03/penipuan-pemerasan-dengan-mencatut-nama.html


__._,_.___
Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (2)
Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Penipuan & Pemerasan Dengan Mencatut Nama Kepala Kejaksaan Negeri Magetan

 

Penipuan & Pemerasan Dengan Mencatut Nama Kepala Kejaksaan Negeri Magetan
Terkait info akan adanya oknum yang mengaku sebagai saudara dari kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Magetan dan diduga melakukan penipuan dan atau pemerasan kepada beberapa pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemerintah kabupaten (pemkab) Magetan, menjadi bahan pembicaraan masyarakat.

Kabarnya beberapa pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemkab Magetan telah menjadi korban dengan total kerugian ratusan juta rupiah.

Pejabat yang dikabarkan menjadi korban, diantaranya adalah direktur RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) dr Sayidiman kabupaten Magetan, yakni dokter Yunus Mahatma dan beberapa pejabat maupun pegawai negeri disana.

Akan tetapi entah kenapa para korban tampaknya terindikasi tidak berani melaporkan pada pihak yang berwajib dan membuat peristiwa itu tidak terbuka. Seperti misalnya direktur RSUD Magetan yakni dokter Yunus Mahatma ketika dihubungi ponselnya 081234356789 tidak berani mengungkap secara terbuka, demikian juga pejabat yang lain.

Demikian juga oknum yang diduga mengaku sebagai saudara Kajari Magetan, yakni Dwi Tjahyono Putro yang menurut direktur RSUD, oknum itu juga punya nama panggilan "Rambak" ketika dihubungi ponselnya 081357652508 & 082231381969 belum memberi respon.

Ketua LP4 - Lembaga Pemantau Penyelenggara Pelayanan Publik, Amir Rudini menyarankan, jika benar para pejabat dan pegawai negeri di lingkungan pemkab Magetan memang ada yang menjadi korban pemerasan dan atau penipuan dari oknum yang mengaku (mencatut) sebagai saudara dari Kajari, sebaiknya mereka melapor pada yang berwajib.

Jika mereka tidak berani melapor, mungkin saja malah timbul anggapan masyarakat, bahwa mereka punya kesalahan dalam hal terkait masalah hukum, sehingga mereka bisa menjadi korban pemerasan dan atau penipuan.;

Sedangkan bapak Siswanto, Kajari Magetan yang diduga namanya dicatut oleh oknum yang tidak bertanggungjawab , belum bisa dikonfirmasi, karena saat masalah ini mulai terdengar, ternyata dipindah tugas sebagai staff di Kejaksaan Agung di Jakarta



__._,_.___
Posted by: joko harsono <jokoharsono@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Fwd: 1 perkembangan terbaru dari petisi yang kamu dukung, Seno Haribowo

 


---------- Forwarded message ----------
From: Change.org <change@mail.change.org>
Date: 2018-03-16 5:06 GMT+01:00
Subject: 1 perkembangan terbaru dari petisi yang kamu dukung, Seno Haribowo
To: 
Minggu lalu pada petisi-petisi yang kamu dukung
Petisi Tersorot
Kamu menandatangani pada Feb14, 2018

Tolak revisi UU MD3, DPR tidak boleh mempidanakan kritik!

1 update petisi
Hari ini resmi UU MD3 bisa diterapkan. Dipenjara karena kritik DPR? »
18 komentar baru
Lihat semua komentar »

Orang (atau organisasi) yang memulai petisi ini tidak berafiliasi dengan Change.org. Change.org tidak membuat petisi ini dan tidak bertanggung jawab atas isi petisi.

Berhenti berlangganan  ·  Kelola preferensi email mu  ·  Kebijakan privasi

Email ini dikirim oleh Change.org kepada comoprima45@gmail.com, karena kamu telah registrasi sebagai pengguna Change.org pada 17/02/2013. Kami ingin mendengar ceritamu! Hubungi kami kepada Pusat bantuan kami.

Change.org  ·  548 Market St #29993, San Francisco, CA 94104-5401, AS

Bertanya-tanya bagaimana kabar petisi-petisi yang kamu dukung?


Virus-free. www.avast.com

__._,_.___
Posted by: Marco 45665 <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Have you tried the highest rated email app?
With 4.5 stars in iTunes, the Yahoo Mail app is the highest rated email app on the market. What are you waiting for? Now you can access all your inboxes (Gmail, Outlook, AOL and more) in one place. Never delete an email again with 1000GB of free cloud storage.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)