Penjahat Anggaran di DPR-RI
by @LegislatorWatch
Banggar atau badan anggaran adalah salah satu kelengkapan DPR-RI. Dulu namanya Panggar atau Panitia Anggaran. Fungsinya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Dengan statusnya sebagai Badan, Banggar menjadi lebih permanen dibandingkan ketika masih bernama panggar. Ketika masih menjadi Panggar, sifatnya ad hoc. Jadi, sifatnya sementara dan tidak tetap.
Ketua Banggar sekarang adalah Melkias Mekeng dari Golkar yang menggantikan Harry Azhar Azis yang juga dari Golkar. Wakilnya : Olly Dondokambe, Tamsil Linrung dan Mirwan Amir.
Banggar itu sangat berkuasa karena melaksanakan salah satu fungsi DPR : budgeting disamping legislasi dan pengawasan. Selain banggar yang formal, ada juga istilah banggar kecil yaitu tim penyusun anggaran di tingkat komisi-komisi. Jadi ada istilah banggar besar dan banggar kecil. Finalisasinya semua di banggar besar tentu saja melewati sidang paripurna DPR.
Anggota banggar (besar) berjumlah 85-87 orang, diisi secara proporsional sesuai dgn peroleh kursi DPR masing2 partai. Kata "Banggar" jadi sangat terkenal ketika wa ode secara tak sengaja buka borok banggar di acara "mata najwa". Saat itu, Wa Ode mengungkap tentang Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Padahal mengenai borok dan korupnya Banggar DPR itu, sebenarnya sudah berlangsung lama. Hanya saja sekarang baru jadi sorotan publik.
DPID 2011 yang besarnya 7.7 triliun ini, ternyata ada masalah. Berdasarkan dengan rumus fiscal (resume keuangan daerah) maka disetujui 491 kabupaten yang medapatkan dana DPID. Kesepakatan daerah yang mendapatkan DPID dilaksanakan pada rapat banggar dan menkeu tanggal 6 S/D 9 oktober 2010. Tapi kemudian,secara sepihak pimpinan Banggar menolak tanpa alasan yang jelas dan merevisi menjadi 298 kabupaten/Kota. Dikurangi/hilang 193 kabupaten/kota. Pengurangan daerah ini dilakukan tanpa melalui mekanisme rapat Banggar.
MenKeu Agus DW Martowardojo sempat kaget,bingung & heran kenapa surat DPR beda dgn hasil rapat banggar yg dihadirinya. Maka pada tanggal 13 Desember 2010, menkeu mengirim surat kepada pimpinan Banggar. Nomor : S-662/MK.07/2010. Ini adalah foto suratnya. Dari Menkeu yang ditujukan kepada Pimpinan Banggar. #PENJAHATANGGARAN http://pic.twitter.com/J4X0cBqQ, Yang inti dari surat tersebut adalah meminta klarifikasi Anggota Banggar mengenai daerah yang harusnya mendapatkan alokasi DPID dan telah melakukan pengusulan tetapi tdk mendapatkan alokasi.
Pimpinan banggar tidak sendiri dalam hal ini. Mereka Berkerja sama dengan Wakil Ketua DPR RI Anis Matta. Anislah yang menandatangani surat DPR tanggal 27 Desember 2010 Nomor : AG /9473/XXII/2010. utk menjawab surat menkeu. Ini adalah foto surat balasan Anis Matta kepada Menkeu. #PENJAHATANGGARAN http://pic.twitter.com/DwDNbUGF. Anis tegaskan dalam surat jawabannya ke menkeu bahwa Pimpinan Banggar DPR-RI berpendapat DPID sudah Final. sehingga tidak mungkin dilakukan perubahan,
Akhirnya Menkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID tahun anggaran 2011 yang lampirannya hanya 298 daerah mendapatan DPID dari 491 yang sudah disepakati di rapat kerja Banggar dan Menkeu. Ini adalah salinan Peraturan Menkeu tersebut. #PENJAHATANGGARAN http://pic.twitter.com/AoGqJCAk
Pemerintah dlm hal ini Menkeu mengeluarkan peraturan trsbt berdsarkan Lap Banggar yg sbnarnya tk ssuai dgn hsil raker. Menkeu tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena anggaran memang ditentukan oleh DPR, pemerintah hanya mengusulkan.
Selain dikurangi daerahnya, ada juga beberapa daerah yang terjadi pembengkakan dan pengurangan anggaran. Alokasi dana yang diajukan itu sebesar 7,7 T. Jadi, seharusnya dengan dikurangi/hilang 193 kabupaten/kota, maka alokasi anggaran lebih rendah dari 7,7 T. Tapi yg terjadi tidak seperti hal tersebut. Dengan hanya 298 Kabupaten/kota, anggaran tetap dikeluarkan sebesar 7,7 T. Sebenarnya, masalah ini sudah tercium oleh KPK. Tapi, ketika KPK mau panggil dan periksa pimpinan Banggar, langsung KPK diancam mau dibubarkan.
Public pasti ingat kasus ombusdman RI (ORI) yg tahun lalu tidak dapat anggaran APBNP krn tdk mau suap anggota Banggar. Untuk segarkan ingatan kita, ORI diminta uang oleh anggota banggar F. Hanura dari komisi II. Karena Suap tidak dikasih, anggaran dicoret.
Di banggar DPR itu juga ada istilah "anggaran kriting". Ini murni ciptaan Tamsil Linrung, raja mafia anggaran DPR. Anggaran keriting itu adalah anggaran sisa, setelah anggaran yg diajukan dan daerah-daerah dikurangi sekian persen. Sisa-sisa itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, lalu didistribusikan ke pemohon-pemohon baru. Maka, harus bayar fee lagi dan biasanya agak mahal di atas 6%.
Akibat mafia banggar ini, perencanaan pembangunan nasional berantakan. Program yang disusun oleh pemerintah/bapenas, tidak bisa jalan.Pemerintah capek susun prioritas pembangunan, tapi banggar tidak perduli.
Program yang dikasih anggaran oleh Banggar adalah program yang mau sediakan fee. Bahkan ada kejadian tragis. Ada satu kabupaten di kalimantan setiap tahun ajukan tambahan APBNP tidk pernah disetujui. Sedangkan kabupaten kaya tentangganya setiap tahun dapatkan anggaran APBNP berlebih dua kali lipat.
Untuk kasus DPID, uang suap/korupsi diperkirakan minimal sekitar 15-21 triliun. nilai ini lebih besar dan sampai 3X lipat talangan Century 6,7 Trilyun yang juga pernah diributkan oleh pansus di DPR. Sungguh menyedihkan karena banggar sebuah institusi harusnya menjalankan hak-hak rakyat terhadap anggaran. Ini menunjukan bahwa legislatif telah mengkhianati amanat rakyat bahkan hak rakyat dikorupsi.
Dari paparan di atas, terlihat korupsi di banggar tidak dilakukan seorang atau hanya beberapa orang. Diduga kuat, telah terjadi korupsi berjamaah yang didukung budaya permisif. Momentum pengungkapan mafia anggaran merupakan kesempatan bagi rakyat untuk bersatu menuntut hak-haknya. Big bang dari rakyat cepat atau lambat akan terjadi.
Kalau tidak ada jalan lain, maka alam yang berbicara dan itu tidak bisa dihindari dan dipandang remeh. SEKIAN.
Sumber : Kultwit akun Twitter @TrioMacan2000 -tentang-mafia-anggaran
Sumber : Salinan Resume kondisi Keuangan Daerah
Salinan Hasil Simulasi Perhitungan alokasi DPID TA 2011 yg disepakati dalam rapat panja Tanggal 6 S.D 11 Oktober 2010.
Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID TA 2011. Beserta Lampiran Rincian Alokasi DPID T.A 2011 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.
Majalah Tempo 12 Juni 2011 hal 32 "Buka Kartu Calo Anggaran.
Demikian kultwit kami tentang PENJAHAT ANGGARAN di DPR dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat.
by @LegislatorWatch
Banggar atau badan anggaran adalah salah satu kelengkapan DPR-RI. Dulu namanya Panggar atau Panitia Anggaran. Fungsinya menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). Dengan statusnya sebagai Badan, Banggar menjadi lebih permanen dibandingkan ketika masih bernama panggar. Ketika masih menjadi Panggar, sifatnya ad hoc. Jadi, sifatnya sementara dan tidak tetap.
Ketua Banggar sekarang adalah Melkias Mekeng dari Golkar yang menggantikan Harry Azhar Azis yang juga dari Golkar. Wakilnya : Olly Dondokambe, Tamsil Linrung dan Mirwan Amir.
Banggar itu sangat berkuasa karena melaksanakan salah satu fungsi DPR : budgeting disamping legislasi dan pengawasan. Selain banggar yang formal, ada juga istilah banggar kecil yaitu tim penyusun anggaran di tingkat komisi-komisi. Jadi ada istilah banggar besar dan banggar kecil. Finalisasinya semua di banggar besar tentu saja melewati sidang paripurna DPR.
Anggota banggar (besar) berjumlah 85-87 orang, diisi secara proporsional sesuai dgn peroleh kursi DPR masing2 partai. Kata "Banggar" jadi sangat terkenal ketika wa ode secara tak sengaja buka borok banggar di acara "mata najwa". Saat itu, Wa Ode mengungkap tentang Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Padahal mengenai borok dan korupnya Banggar DPR itu, sebenarnya sudah berlangsung lama. Hanya saja sekarang baru jadi sorotan publik.
DPID 2011 yang besarnya 7.7 triliun ini, ternyata ada masalah. Berdasarkan dengan rumus fiscal (resume keuangan daerah) maka disetujui 491 kabupaten yang medapatkan dana DPID. Kesepakatan daerah yang mendapatkan DPID dilaksanakan pada rapat banggar dan menkeu tanggal 6 S/D 9 oktober 2010. Tapi kemudian,secara sepihak pimpinan Banggar menolak tanpa alasan yang jelas dan merevisi menjadi 298 kabupaten/Kota. Dikurangi/hilang 193 kabupaten/kota. Pengurangan daerah ini dilakukan tanpa melalui mekanisme rapat Banggar.
MenKeu Agus DW Martowardojo sempat kaget,bingung & heran kenapa surat DPR beda dgn hasil rapat banggar yg dihadirinya. Maka pada tanggal 13 Desember 2010, menkeu mengirim surat kepada pimpinan Banggar. Nomor : S-662/MK.07/2010. Ini adalah foto suratnya. Dari Menkeu yang ditujukan kepada Pimpinan Banggar. #PENJAHATANGGARAN http://pic.twitter.com/J4X0cBqQ, Yang inti dari surat tersebut adalah meminta klarifikasi Anggota Banggar mengenai daerah yang harusnya mendapatkan alokasi DPID dan telah melakukan pengusulan tetapi tdk mendapatkan alokasi.
Pimpinan banggar tidak sendiri dalam hal ini. Mereka Berkerja sama dengan Wakil Ketua DPR RI Anis Matta. Anislah yang menandatangani surat DPR tanggal 27 Desember 2010 Nomor : AG /9473/XXII/2010. utk menjawab surat menkeu. Ini adalah foto surat balasan Anis Matta kepada Menkeu. #PENJAHATANGGARAN http://pic.twitter.com/DwDNbUGF. Anis tegaskan dalam surat jawabannya ke menkeu bahwa Pimpinan Banggar DPR-RI berpendapat DPID sudah Final. sehingga tidak mungkin dilakukan perubahan,
Akhirnya Menkeu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID tahun anggaran 2011 yang lampirannya hanya 298 daerah mendapatan DPID dari 491 yang sudah disepakati di rapat kerja Banggar dan Menkeu. Ini adalah salinan Peraturan Menkeu tersebut. #PENJAHATANGGARAN http://pic.twitter.com/AoGqJCAk
Pemerintah dlm hal ini Menkeu mengeluarkan peraturan trsbt berdsarkan Lap Banggar yg sbnarnya tk ssuai dgn hsil raker. Menkeu tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena anggaran memang ditentukan oleh DPR, pemerintah hanya mengusulkan.
Selain dikurangi daerahnya, ada juga beberapa daerah yang terjadi pembengkakan dan pengurangan anggaran. Alokasi dana yang diajukan itu sebesar 7,7 T. Jadi, seharusnya dengan dikurangi/hilang 193 kabupaten/kota, maka alokasi anggaran lebih rendah dari 7,7 T. Tapi yg terjadi tidak seperti hal tersebut. Dengan hanya 298 Kabupaten/kota, anggaran tetap dikeluarkan sebesar 7,7 T. Sebenarnya, masalah ini sudah tercium oleh KPK. Tapi, ketika KPK mau panggil dan periksa pimpinan Banggar, langsung KPK diancam mau dibubarkan.
Public pasti ingat kasus ombusdman RI (ORI) yg tahun lalu tidak dapat anggaran APBNP krn tdk mau suap anggota Banggar. Untuk segarkan ingatan kita, ORI diminta uang oleh anggota banggar F. Hanura dari komisi II. Karena Suap tidak dikasih, anggaran dicoret.
Di banggar DPR itu juga ada istilah "anggaran kriting". Ini murni ciptaan Tamsil Linrung, raja mafia anggaran DPR. Anggaran keriting itu adalah anggaran sisa, setelah anggaran yg diajukan dan daerah-daerah dikurangi sekian persen. Sisa-sisa itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, lalu didistribusikan ke pemohon-pemohon baru. Maka, harus bayar fee lagi dan biasanya agak mahal di atas 6%.
Akibat mafia banggar ini, perencanaan pembangunan nasional berantakan. Program yang disusun oleh pemerintah/bapenas, tidak bisa jalan.Pemerintah capek susun prioritas pembangunan, tapi banggar tidak perduli.
Program yang dikasih anggaran oleh Banggar adalah program yang mau sediakan fee. Bahkan ada kejadian tragis. Ada satu kabupaten di kalimantan setiap tahun ajukan tambahan APBNP tidk pernah disetujui. Sedangkan kabupaten kaya tentangganya setiap tahun dapatkan anggaran APBNP berlebih dua kali lipat.
Untuk kasus DPID, uang suap/korupsi diperkirakan minimal sekitar 15-21 triliun. nilai ini lebih besar dan sampai 3X lipat talangan Century 6,7 Trilyun yang juga pernah diributkan oleh pansus di DPR. Sungguh menyedihkan karena banggar sebuah institusi harusnya menjalankan hak-hak rakyat terhadap anggaran. Ini menunjukan bahwa legislatif telah mengkhianati amanat rakyat bahkan hak rakyat dikorupsi.
Dari paparan di atas, terlihat korupsi di banggar tidak dilakukan seorang atau hanya beberapa orang. Diduga kuat, telah terjadi korupsi berjamaah yang didukung budaya permisif. Momentum pengungkapan mafia anggaran merupakan kesempatan bagi rakyat untuk bersatu menuntut hak-haknya. Big bang dari rakyat cepat atau lambat akan terjadi.
Kalau tidak ada jalan lain, maka alam yang berbicara dan itu tidak bisa dihindari dan dipandang remeh. SEKIAN.
Sumber : Kultwit akun Twitter @TrioMacan2000 -tentang-mafia-anggaran
Sumber : Salinan Resume kondisi Keuangan Daerah
Salinan Hasil Simulasi Perhitungan alokasi DPID TA 2011 yg disepakati dalam rapat panja Tanggal 6 S.D 11 Oktober 2010.
Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DPID TA 2011. Beserta Lampiran Rincian Alokasi DPID T.A 2011 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.
Majalah Tempo 12 Juni 2011 hal 32 "Buka Kartu Calo Anggaran.
Demikian kultwit kami tentang PENJAHAT ANGGARAN di DPR dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat.
Mafia Banggar
by @TrioMacan2000
Pagi ini saya coba utk twitkan ttg mafia banggar...sambil juga coba respon teman2 yg mau info lanjutan soal Nazar, Anas & demokrat
Banggar atau badan anggaran adalah salah 1 kelengkapan DPR. Dulu namanya Panggar atau panitia anggaran. Fungsinya menyusun APBN(P). Dgn statusnya sbg Badan, Banggar menjadi lbh permanen dibandingkan ketika masih bernama panggar yg bersifat ad hoc
Ketua Banggar skrg adalah Melkias Mekeng dari Golkar yg menggantikan Herry Azhar Azis yg jg dari Golkar. Wakilnya : Olly, Tamsil & Mirwan
Banggar itu sangat berkuasa karena melaksanakan salah satu fungsi DPR : budgeting ... disamping legislasi dan pengawasan. Selain banggar yg formal..ada juga istilah banggar kecil yaitu tim penyusun anggaran di tingkat komisi2. Jadi ada istilah banggar besar dan banggar kecil. Finalisasinya semua di banggar besar tentu saja melewati sidang paripurna DPR
Anggota banggar (besar) berjumlah 85-87 orang. diisi secara proporsional sesuai dgn peroleh kursi DPR msg2 partai. PD sendiri pny 22 org. Kalau tdk salah, pimp komisi2 DPR secara ex officio langsung merangkap sbg anggota banggar
Ketua banggar ditentukan sesuai kespakatan masing2 fraksi di awal DPR hasil pemilu terbentuk. Ada jatah2an sesuai peroleh kursi partai. Jadi anggota banggar itu merupakan impian aggta DPR. Karena dianggap tempat yg sangat basah dan pasti dapat sampingan sepanjang tahun
Kata "Banggar" jd sangat terkenal ketika wa ode secara tak sengaja buka borok banggar di acara "mata najwa" Dan semakin lebih terkenal lagi ketika Pius "mark up" lustrilanang cs coba2 rampok uang rakyat via proyek renovasi ruang banggar. Padahal mengenai borok dan korupnya Banggar DPR itu, sebenarnya sdh berlangsung lama..hny saja skrg baru jd sorotan publik
Gara2 banggar ini juga saya sempat mau dibunuh oleh org suruhan agtta DPR yg gagal jd banggar karena saya laporkan korupsinya pd ketum
Selain pasti dapat setoran suap, anggta banggar juga punya kewajiban utk isi kas partai. Kadang2 malah ditargetkan oleh ketum partai. Yg menarik adalah : bgmn cara banggar korupsi? Ada beberapa modus. Modus yg umum adalan dgn penentuan alokasi anggaran K/L & daerah2. 80% korupsi banggar adalah melalui APBN-P. Kalau melalui APBN cara korupsinya agak ribet..tapi nanti juga akan coba saya uraikan. Kalau APBN-P hampir 100% kewenangan anggaran ada di banggar. Mulai dari mengusulkan smpi menentukan jumlah dan peruntukannya. APBN-P itu adalah Anggaran tambahan atas APBN tahun berjalan. Dananya berasal dr sisa anggaran, kelebihan penerimaan, dana cadangan dst. APBN-P setiap tahun pasti alami kenaikan .. apalagi 3 tahun belakangan ini dimana sisa anggaran /silpa semakin besar krn gagal terserap. Disamping itu, sumber APBNP jg berasal dari kelebihan anggaran dari proyeksi asumsi2 makro yg ditetapkan pemerintah saat pengajuan RAPBN. Proyeksi Asumsi2 makro yg dimaksud adalah : tingkat pertumbuhan ekenomi, inflasi, kurs valuta, lifting minyak bumi dst. Dari semua itu td, didapatlah total anggaran APBNP yg dapat disusun dan disahkan oleh DPR. Utk mudahnya kita asumsikan saja 300 Triliun. Nah..yg 300 triliun inilah yg jadi bancaan para anggota banggar. Tentu saja setelah dikurangi pengeluaran2 anggran non proyek utk anggaran, tamsil berkuasa di seluruh RI. Agar tertib korupsinya, pimp banggar terlebih dahulu bagi2 jatah alokasi anggaran utk para anggota banggar, pimp banggar dan pimp DPR
Jatah alokasi utk pimp. DPR disebut2 : 250 milyar per orang, pimp Banggar 100 Milyar per orang dan anggota 25-50 milyar/ orang. Jatah alokasi anggaran ini bebas "dijual" sendiri ybs atau dikembalikan ( jika jujur) atau dititipkan ke teman (jika takut hehe). Bagi2 jatah alokasi anggaran APBNP biasanya terjadi di awal penyusunan APBN yaitu di bulan2 maret- April tahun berjalan. Nah..lalu dimana korupsi atau permainannya ? Karena jumlahnya APBNP itu terbatas, maka tentu saja jd rebutan K/L dan daerah2
Sesuai dgn hukum ekonomi : jika ada supply dan demand akan tercipta pasar dan harga ..di banggar DPR juga begitu hehe
Bagaimana caranya dapat alokasi anggaran? Contoh bupati atau walikota ingin dapatkan anggaran 25 milyar utk bangun jalan di daerahnya
Langkah pertama, bupati/ walikota tsb harus ajukan permohonan /proposal lengkap yg ditujukan ke Pimp Banggar DPR, cc : Gub, Menkeu dst
Langkah kedua : copy proposal tsb, dibawa ke jakarta dan mulailah cari anggota banggar yg bisa bantu. Biasanya pakai calo anggaran.
Siapa saja calo anggaran itu? Boleh siapa saja yg mau dan mampu. Umumnya mrka adalah staf ahli, staf DPR, PNS DPR, kader partai dll
Jika bupati/walkot atau pengusaha yg jadi rekanannya kenal baik dgn aggta banggar, ya langsung aja..harga jd lbh murah hehe. Harga disini maksudnya fee yg harus dibayar oleh bupati/ pengusaha utk golkan permohonan anggaran yg mereka ajukan ke banggar
Berapa harga beli atau suap atau fee ke banggar? Antara 4-7% dari total nilai anggaran yg diajukan. Bayar didepan. Cash. Ga blh utang. Jadi jika bupati mau dapatkan anggaran 25 milyar, ya tinggal kalikan saja. Sekitar 1-1.5 milyar. Harus cash dan didepan.
Dimana negosiasi & transaksi jual beli anggaran dilakukan? Ya dimana2.. Di DPR, hotel2, di rumah dst. Hotel2 penuh saat APBNP disusun
Jadi dapat dihitung, berapa fee/ suap yg diberikan kpd banggar setiap tahun jika Total APBNP 300 triliun? Sekitar 15 - 21 triliun !!!
Apakah ada fee yg lbh besar. ada ! Contohnya kayak fee utk DPPID transmigrasi yg kemaren ditangkap KPK. Feenya 10% dari anggrn 500 M. Kenapa PPID transmigrasi kemaren lbh besar? Karena itu "mainan" baru banggar dan diciptakan diujung2 deadline pengesahan APBNP
Jadi silahkan teman2 hitung berapa kekayaan para anggota banggar jika fee yg diterima setiap tahun 15-21 triliun !!
Setelah semua proposal pengajuan anggaran dari K/L dan daerah2 masuk ke pimp banggar, mulailah disaring satu persatu.mana yg disetujui.
Tentu saja persetujuan pimp banggar adalah atas permohonan yg sdh diterima pembayaran fee nya dari pihak pemohon. Yg ga bayar, dicoret ! Pada proses inilah sering terjadi tarik menarik bahkan pertengkaran hebat sesama anggta banggar. Apalgi jika permohonan lbh besar dari alokasi total anggaran APBNP yg tersedia. Byk pengusaha/ kepala daerah yg jadi korban ketika proposalnya dicoret pdhl sdh setor. Bahkan ada teman saya yg sdh bayar 6 milyar kpd salah seorg aggta banggar, tapi proposalnya ga lolos. Sampe skrg uangnya ga dibalikan..
Setelah semua proposal disaring/sortir, lalu semuanya dibawa ke rapat banggar. Utk disahkan..dan kemudian akan diteruskan ke menkeu Oleh sbb itu, jika anda pengusaha..ya jgn mimpi bs dapat proyek apbnp jika anda tidak "kawal" anggaran proyek dari awal penyusunan APBNP. Semua proyek2 APBNP itu sdh ada yg punya. Yg namanya lelang atau tender itu ya hanya boong2an aja. Sdh ada komitmen dari awal.
Kembali ke banggar...jadi kita dapat bayangkan bgmn Nazar bermain atau korupsi..sbg mafia anggaran terbesar di DPR bersama Nasir, angie. Umumnya mafia utama di banggar adalah para bendahara2 atau wakil bendahara partai. Posisi mrka di banggar sgt stretegis. Cari uang. Namun tentu saja, yg paling berkuasa adalah pimpinan banggar itu sendiri. Mereka berhak menyetujui atau menolak setiap permohonan agran
Intermezo...hotel2 yg sering dijadikan tempat transaksi anggaran : mulia, grand melia, atlet century, sultan, bidakara, midplaza dst
Umumnya utk pengurusan proposal ke banggar pake calo. Byk calo2 berkeliaran di DPR. Mulai calo kecil sampai calo besar. Calo- calo anggaran ini sering kumpul di kantin2 DPR atau di ruang2 para anggota DPR. Cari informasi dan atur deal2 transaksi
Berurusan dgn calo besar lbh enak. Biasanya mereka sdh punya "jatah" anggaran yg bisa dijual. Didapatkan dari agta banggar langganannya. calo2 besar ini rata2 punya jatah anggaran 100- 1 triliun per tahun. Jika margin fee yg diperoleh rata2 1% saja, keuntungannya 1-10 M. Namun calo2 kecil jg diberi kesempatan hidup..ini ujud rasa kasihan dari banggar pd para staf yg nyambi kd calo anggaran. Rejeki tambhan
Karena bulan depan sdh masuk Maret, maka hiruk pikuk "pasar anggaran" akan dimulai.. berakhir di bulan juni atau juli.
Siapakah yg terkenal paling hebat di banggar DPR? Disebut2 Tansil Linrung adalah jagoan no. 1. Dia wakil ketua. Berani, cerdas, licin
Kenapa ada yg tertangkap KPK? Karena ga hati2, kurang pengalaman, serakah, ribut2 dan tidak koordinasi dgn pimpinan. Oleh sebab itu, politisi demokrat sering tertangkap. Krna ya itu tadi..serakah, ga komit, bikin ribut, main sendiri2, ga pengalaman dst
Dengan jumlah anggota banggar sbyk 22 orang, alokasi anggaran partai demokrat adalah yg terbesar. Min. 50 M x 22 = 1.1 triliun, maks.. Maksimalnya? 300 triliun x 80% x 22/87 = ....itulah "jatah partai/fraksi demokrat. Tinggal kalikan saja dgn 5-7 %. itulah income PD
Kembali ke nazar sbg contoh kasus..tahun 2010 Nazar borong anggaran APBNP 7 triliun. Dia beli dari agtta banggar yg lain. Sebagian...Dia jual dgn ambil margin 1-2%, sbgn lagi dia kerjakan sendiri proyeknya. 90% proyeknya berantakan. Ga sanggup kerjakan saking banyaknya. Apa yg dilakukan nazar itu mmg keluar dari pakem atau tradisi yg ada. Biasanya, bendum2 partai itu hanya jual anggran saja..ga kerjakan. Tapi dasar nazar..dia malah kerjakan sendiri sebagian besar proyek yg dia punya atau nyg dia beli dari agtta banggar yg lain..ribut donk
Yg paling rapi itu golkar dan geindra. Golkar karena pengalamannya dan kualitas kadernya yg unggul. Gerindra krn jual gelondongan.
Jual gelondongan itu maksudnya adalah geindra kumpulkan semua anggran jatah agta banggarnya dan jual kpd satu org saja. Tertib tib tib
Kita singgung kasus wa ode.. kenapa bisa terjadi? Wa ode anggota banggar dari PAN. Dia tentu saja punya jatah anggaran APBNP. Disamping jatah pribadi sbg aggta banggar, dia jg bisa beli punya teman atau perjuangkan anggaran tambahan di banggar.
Disebut2 wa ode berjanji urus golkan anggaran sejumlah kabupaten. Sbgmn biasa dia terima fee di depan. Total 16 milyar. Anggaran yg dijanjikan digolkan wa ode adalah Dana PPID infrastruktur atas perimbangan fiskal daerah. Totalnya 7.7 triliun.
Sejatinya, semua kabupaten yg jumlahnya 425 itu menerima dana PPID ini. Hanya saja, besar kecilnya tergantung lobi/fee yg diberikan. Nah..utk Dana PPID 2010 yg besarnya 7.7 triliun ini, ternyata ada masalah. Wa ode tdk setor sbgn feenya ke Banggar. 16 dimakan sendiri. Praktek serakah ini sering terjadi. Ada aggta banggar yg lakukan hal yg sama. Tp jumlahnya ga besar seperti wa ode. pimp banggar MARAH Untuk "menghukum" wa ode sekaligus beri "pelajaran" kpd aggta2 banggar ygbga setor itu, pimp banggar revisi daftar nama daerah penerima. Dari 425 kabupaten yg sdh disetujui pada rapat banggar dan menkeu, secara sepihak pimp Banggar revisi. Dikurangi/hilangi 124 kabupaten. Tentu saja wa ode panik. Uang suap sdh diterima dan dibelanjakan, nama daerah nyg diperjuangkannya hilang. Dia ngomong kemana2.
Pimp banggar ga sendiri dalam "mengerjai" wa ode. Brkjsama dgn pimp DPR utamanya Anis Matta. Anis lah yg ttd surat DPR tgl 27 Des 2010. Surat pimp DPR yg ditandatangani anis matta ke menkeu pd tgl 27 Des 2010 itulah yg menghilangkan 124 kabupaten penerima dana PPID
Menkeu sempat kaget, bingung dan heran..kok surat DPR beda dgn hasil rapat banggar yg dihadirinya. menkeu kirim surat tanyakan hal itu Eh..rupanya anis matta tersinggung dgn pertanyaaan menteri, lsg saja anis matta kirim surat ke menkeu yg intinya :" ini urusan kami !" Anis tegaskan dlm surat jawabannya ke menkeu bhw urusan anggaran adalah kewenangan DPR sepenuhnya, pemerintah tinggal jalankan saja. Akhirnya menkeu bertekuk lutut sama anis matta. Percuma lawan DPR, ga ada yg bisa menang. Anggaran mereka yg tentukan sih.
Pimp banggar / DPR ternyata ga puas hny sampai disitu "mengerjai" wa ode. Harus dihukum lbh berat lagi. Maka disusunlah skenario baru. Skenario ini utk hancurkan wa ode. Opini dibentuk seolah2 wa ode adalah maling tunggal. semua elit DPR kecam dia habis2an. PPAT dikontak. Ketika Yunus Husein diminta utk berikan laporan rekening Wa Ode oleh Nudriman Munir, Yunus sempat menolak. Minta pengajuan scra resmi. nudirman munir cs segera hubungi Marzuki ali cs utk buatkan surat permohonan laporan rek wa ode ke PPATK. Marzuki langsung teken hehe.. Maka terjadilah peristiwa lucu dalam sejarah RI. DPR minta PPATK beri informasi rek mafia banggar tapi hny khusus pnya wa ode hehehe
Lalu diaturlah orang2 tertentu yg jd korban wa ode utk melaporkan kasus suap/mafia banggar ke BK DPR, agar wa ode bisa diproses pecat. Diantaranya adalah haris dan Fadh Arafiq. fadh ini juga merupakan staf priyo budi santoso wakil ketua DPR dr Golkar. fadh A rafiq akhirnya Jadi TSK bersama wa ode. Skrg kasus suap/ mafia banggar wa ode sdg diproses KPK. Jika KPK berani, akan...Tersangka2 baru. Tapi kayaknya mustahil. Pesimis. Tempo hari, ketika KPK mau panggil periksa pimp Banggar, lgsg KPK mau dibubarkan
Dgn omset uang suap/korupsi min. 15-21 triliun, ga mungkin DPR mau ngalah. Siapa pun akan disikat termasuk KPK. Sdgnkan aggaran KPK...juga ditentukan oleh banggar. Jd mau bilang apa? Kecuali KPK berani gebrak banggar scara all out dan tangkap semua mafia banggar.
Jika KPK berani pasti rakyat mendukung. Masalahnya KPK kita juga lebay...jongos partai dan dikendalikan oleh partai2 politik..nasib9x..
Kita msh ingat kasus Hadi jamal, al amin nasution dan jhony allen marbun. terima suap fee PPID infrastruktur. Tp jhony allen selamat. Kenaoa jhony allen selamat? Intinya karena dia ga tertangkap tangan. Ga serakah kayak hadi jamal dan al amin yg teima suap scra lngsung. Oleh sbb itu, kalau terima suap, jgn langsung .. suruh aja org lain yg ambil. Jika tertangkap, tinggal bantah org itu bukan suruhan hehe
Oh ya..ada yg kelupaan..pimp KPK jilid II kemaren sebenanya ada deal dgn pimp partai. Ga akan tangkap mafia banggar yg disuap/terima fee. Namun, syaratnya..jika ada aggta banggar yg ketahuan indikasi terima suap/fee, pimp partai harus tindak ybs setelah terima laporan KPK. PAN, PPP diantaranya ... ketum partainya terima warning ttg kader2nya di DPR yg terindikasi suap. Langsung dimutasi/copot dari banggar
Kembali ke banggar...publik pasti ingat kasus ombusdman RI (ORI) yg tahun lalu ga dapat anggrn APBNP karena ga mau suap agta Banggar. Untk segarkan ingatan kita, ORI diminta uang oleh aggta banggar F. Hanura dari komisi II. Suap ga dikasih, anggaran dicoret. Bukan hnya ORI yg dicoret anggarannya, 12 K/L jg ga dapat anggaran tambahan. Ga mau ataunga sanggup bayar fee. Eeh kodong hehe
Oh ya..di banggar DPR itu juga ada istilah "anggaran kriting"..ini murni ciptaan tamsil linrung, raja mafia anggaran DPR. Anggaran keriting itu adalah anggaran sisa, setelah anggaran yg diajukan K/L, dan daerah2 dikurani sekian persen. Sisa2 itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, lalu didistribusikan ke pemohon2 baru.. ya bayar fee lagi.. biasanya agak mahal. Di atas 6% hehe
Akibat mafia banggar ini, perencanaan pembangunan nasional beranakan. Program yg disusun oleh pemerintah/bapenas, ga bisa jalan. Pemerintah capek susun prioritas pembangunan, tp banggar cuek. Program yg dikasih anggaran oleh Banggar ya program yg mau sediakan fee. Bahkan ada kejadian tragis. Ada satu kab di kalimantan yg setiap tahun ajukan tanbahan anggran via APBNP tp ga pernah disetujui. Sedangkan kabupaten kaya tentanganya setiap tahun dapatkan anggaran APBNP berlebih2/ double. Bupati itu curhat pd SBY. Dicuekin hehe. Habis itu bupati juga curhat di media massa...juga dicuekin. Kata banggar..eh emangnya gue fikirin..kalo ga ada fee ya jgn minta2 hehe. Kasus mark up anggaran BURT yg mengehebohkan minggu yl, salah satu contoh angta DPR yg bukan banggar ikut2an cari uang haram. Ga mau kalah dgn aggra banggar, anggta BURT yaitu pius lustrilanang cs ikut2an mark up anggaran rumah tangga DPR. 90% mata anggaran alias proyek BURT dimark up 200-300%. pimp DPR tahu tapi diam aja. Mungkin kasihan sama agta BURT yg belum kecipratan. Mulai dr renov ruang banggar, toilet, tempat parkir, papan reklame, kalender, taman, perjalanan dinas, dll semuanya di mark up gila2an. BURT bikin mark up tsb sbg kompensasi atau mau bayar utang uang suap ygvsdh terlanjur diterima ketika proyek gedung baru DPR gagal?
Sdh jadi rahasia umum, sejumlah aggta DPR terkait telah terima uang muka fee/suap ketika rencana pembangunan gedung baru DPR disetujui Anggta DPR yg jujur, biasanya menolak jd anggota banggar. Takut
Pagi ini saya coba utk twitkan ttg mafia banggar...sambil juga coba respon teman2 yg mau info lanjutan soal Nazar, Anas & demokrat
Banggar atau badan anggaran adalah salah 1 kelengkapan DPR. Dulu namanya Panggar atau panitia anggaran. Fungsinya menyusun APBN(P). Dgn statusnya sbg Badan, Banggar menjadi lbh permanen dibandingkan ketika masih bernama panggar yg bersifat ad hoc
Ketua Banggar skrg adalah Melkias Mekeng dari Golkar yg menggantikan Herry Azhar Azis yg jg dari Golkar. Wakilnya : Olly, Tamsil & Mirwan
Banggar itu sangat berkuasa karena melaksanakan salah satu fungsi DPR : budgeting ... disamping legislasi dan pengawasan. Selain banggar yg formal..ada juga istilah banggar kecil yaitu tim penyusun anggaran di tingkat komisi2. Jadi ada istilah banggar besar dan banggar kecil. Finalisasinya semua di banggar besar tentu saja melewati sidang paripurna DPR
Anggota banggar (besar) berjumlah 85-87 orang. diisi secara proporsional sesuai dgn peroleh kursi DPR msg2 partai. PD sendiri pny 22 org. Kalau tdk salah, pimp komisi2 DPR secara ex officio langsung merangkap sbg anggota banggar
Ketua banggar ditentukan sesuai kespakatan masing2 fraksi di awal DPR hasil pemilu terbentuk. Ada jatah2an sesuai peroleh kursi partai. Jadi anggota banggar itu merupakan impian aggta DPR. Karena dianggap tempat yg sangat basah dan pasti dapat sampingan sepanjang tahun
Kata "Banggar" jd sangat terkenal ketika wa ode secara tak sengaja buka borok banggar di acara "mata najwa" Dan semakin lebih terkenal lagi ketika Pius "mark up" lustrilanang cs coba2 rampok uang rakyat via proyek renovasi ruang banggar. Padahal mengenai borok dan korupnya Banggar DPR itu, sebenarnya sdh berlangsung lama..hny saja skrg baru jd sorotan publik
Gara2 banggar ini juga saya sempat mau dibunuh oleh org suruhan agtta DPR yg gagal jd banggar karena saya laporkan korupsinya pd ketum
Selain pasti dapat setoran suap, anggta banggar juga punya kewajiban utk isi kas partai. Kadang2 malah ditargetkan oleh ketum partai. Yg menarik adalah : bgmn cara banggar korupsi? Ada beberapa modus. Modus yg umum adalan dgn penentuan alokasi anggaran K/L & daerah2. 80% korupsi banggar adalah melalui APBN-P. Kalau melalui APBN cara korupsinya agak ribet..tapi nanti juga akan coba saya uraikan. Kalau APBN-P hampir 100% kewenangan anggaran ada di banggar. Mulai dari mengusulkan smpi menentukan jumlah dan peruntukannya. APBN-P itu adalah Anggaran tambahan atas APBN tahun berjalan. Dananya berasal dr sisa anggaran, kelebihan penerimaan, dana cadangan dst. APBN-P setiap tahun pasti alami kenaikan .. apalagi 3 tahun belakangan ini dimana sisa anggaran /silpa semakin besar krn gagal terserap. Disamping itu, sumber APBNP jg berasal dari kelebihan anggaran dari proyeksi asumsi2 makro yg ditetapkan pemerintah saat pengajuan RAPBN. Proyeksi Asumsi2 makro yg dimaksud adalah : tingkat pertumbuhan ekenomi, inflasi, kurs valuta, lifting minyak bumi dst. Dari semua itu td, didapatlah total anggaran APBNP yg dapat disusun dan disahkan oleh DPR. Utk mudahnya kita asumsikan saja 300 Triliun. Nah..yg 300 triliun inilah yg jadi bancaan para anggota banggar. Tentu saja setelah dikurangi pengeluaran2 anggran non proyek utk anggaran, tamsil berkuasa di seluruh RI. Agar tertib korupsinya, pimp banggar terlebih dahulu bagi2 jatah alokasi anggaran utk para anggota banggar, pimp banggar dan pimp DPR
Jatah alokasi utk pimp. DPR disebut2 : 250 milyar per orang, pimp Banggar 100 Milyar per orang dan anggota 25-50 milyar/ orang. Jatah alokasi anggaran ini bebas "dijual" sendiri ybs atau dikembalikan ( jika jujur) atau dititipkan ke teman (jika takut hehe). Bagi2 jatah alokasi anggaran APBNP biasanya terjadi di awal penyusunan APBN yaitu di bulan2 maret- April tahun berjalan. Nah..lalu dimana korupsi atau permainannya ? Karena jumlahnya APBNP itu terbatas, maka tentu saja jd rebutan K/L dan daerah2
Sesuai dgn hukum ekonomi : jika ada supply dan demand akan tercipta pasar dan harga ..di banggar DPR juga begitu hehe
Bagaimana caranya dapat alokasi anggaran? Contoh bupati atau walikota ingin dapatkan anggaran 25 milyar utk bangun jalan di daerahnya
Langkah pertama, bupati/ walikota tsb harus ajukan permohonan /proposal lengkap yg ditujukan ke Pimp Banggar DPR, cc : Gub, Menkeu dst
Langkah kedua : copy proposal tsb, dibawa ke jakarta dan mulailah cari anggota banggar yg bisa bantu. Biasanya pakai calo anggaran.
Siapa saja calo anggaran itu? Boleh siapa saja yg mau dan mampu. Umumnya mrka adalah staf ahli, staf DPR, PNS DPR, kader partai dll
Jika bupati/walkot atau pengusaha yg jadi rekanannya kenal baik dgn aggta banggar, ya langsung aja..harga jd lbh murah hehe. Harga disini maksudnya fee yg harus dibayar oleh bupati/ pengusaha utk golkan permohonan anggaran yg mereka ajukan ke banggar
Berapa harga beli atau suap atau fee ke banggar? Antara 4-7% dari total nilai anggaran yg diajukan. Bayar didepan. Cash. Ga blh utang. Jadi jika bupati mau dapatkan anggaran 25 milyar, ya tinggal kalikan saja. Sekitar 1-1.5 milyar. Harus cash dan didepan.
Dimana negosiasi & transaksi jual beli anggaran dilakukan? Ya dimana2.. Di DPR, hotel2, di rumah dst. Hotel2 penuh saat APBNP disusun
Jadi dapat dihitung, berapa fee/ suap yg diberikan kpd banggar setiap tahun jika Total APBNP 300 triliun? Sekitar 15 - 21 triliun !!!
Apakah ada fee yg lbh besar. ada ! Contohnya kayak fee utk DPPID transmigrasi yg kemaren ditangkap KPK. Feenya 10% dari anggrn 500 M. Kenapa PPID transmigrasi kemaren lbh besar? Karena itu "mainan" baru banggar dan diciptakan diujung2 deadline pengesahan APBNP
Jadi silahkan teman2 hitung berapa kekayaan para anggota banggar jika fee yg diterima setiap tahun 15-21 triliun !!
Setelah semua proposal pengajuan anggaran dari K/L dan daerah2 masuk ke pimp banggar, mulailah disaring satu persatu.mana yg disetujui.
Tentu saja persetujuan pimp banggar adalah atas permohonan yg sdh diterima pembayaran fee nya dari pihak pemohon. Yg ga bayar, dicoret ! Pada proses inilah sering terjadi tarik menarik bahkan pertengkaran hebat sesama anggta banggar. Apalgi jika permohonan lbh besar dari alokasi total anggaran APBNP yg tersedia. Byk pengusaha/ kepala daerah yg jadi korban ketika proposalnya dicoret pdhl sdh setor. Bahkan ada teman saya yg sdh bayar 6 milyar kpd salah seorg aggta banggar, tapi proposalnya ga lolos. Sampe skrg uangnya ga dibalikan..
Setelah semua proposal disaring/sortir, lalu semuanya dibawa ke rapat banggar. Utk disahkan..dan kemudian akan diteruskan ke menkeu Oleh sbb itu, jika anda pengusaha..ya jgn mimpi bs dapat proyek apbnp jika anda tidak "kawal" anggaran proyek dari awal penyusunan APBNP. Semua proyek2 APBNP itu sdh ada yg punya. Yg namanya lelang atau tender itu ya hanya boong2an aja. Sdh ada komitmen dari awal.
Kembali ke banggar...jadi kita dapat bayangkan bgmn Nazar bermain atau korupsi..sbg mafia anggaran terbesar di DPR bersama Nasir, angie. Umumnya mafia utama di banggar adalah para bendahara2 atau wakil bendahara partai. Posisi mrka di banggar sgt stretegis. Cari uang. Namun tentu saja, yg paling berkuasa adalah pimpinan banggar itu sendiri. Mereka berhak menyetujui atau menolak setiap permohonan agran
Intermezo...hotel2 yg sering dijadikan tempat transaksi anggaran : mulia, grand melia, atlet century, sultan, bidakara, midplaza dst
Umumnya utk pengurusan proposal ke banggar pake calo. Byk calo2 berkeliaran di DPR. Mulai calo kecil sampai calo besar. Calo- calo anggaran ini sering kumpul di kantin2 DPR atau di ruang2 para anggota DPR. Cari informasi dan atur deal2 transaksi
Berurusan dgn calo besar lbh enak. Biasanya mereka sdh punya "jatah" anggaran yg bisa dijual. Didapatkan dari agta banggar langganannya. calo2 besar ini rata2 punya jatah anggaran 100- 1 triliun per tahun. Jika margin fee yg diperoleh rata2 1% saja, keuntungannya 1-10 M. Namun calo2 kecil jg diberi kesempatan hidup..ini ujud rasa kasihan dari banggar pd para staf yg nyambi kd calo anggaran. Rejeki tambhan
Karena bulan depan sdh masuk Maret, maka hiruk pikuk "pasar anggaran" akan dimulai.. berakhir di bulan juni atau juli.
Siapakah yg terkenal paling hebat di banggar DPR? Disebut2 Tansil Linrung adalah jagoan no. 1. Dia wakil ketua. Berani, cerdas, licin
Kenapa ada yg tertangkap KPK? Karena ga hati2, kurang pengalaman, serakah, ribut2 dan tidak koordinasi dgn pimpinan. Oleh sebab itu, politisi demokrat sering tertangkap. Krna ya itu tadi..serakah, ga komit, bikin ribut, main sendiri2, ga pengalaman dst
Dengan jumlah anggota banggar sbyk 22 orang, alokasi anggaran partai demokrat adalah yg terbesar. Min. 50 M x 22 = 1.1 triliun, maks.. Maksimalnya? 300 triliun x 80% x 22/87 = ....itulah "jatah partai/fraksi demokrat. Tinggal kalikan saja dgn 5-7 %. itulah income PD
Kembali ke nazar sbg contoh kasus..tahun 2010 Nazar borong anggaran APBNP 7 triliun. Dia beli dari agtta banggar yg lain. Sebagian...Dia jual dgn ambil margin 1-2%, sbgn lagi dia kerjakan sendiri proyeknya. 90% proyeknya berantakan. Ga sanggup kerjakan saking banyaknya. Apa yg dilakukan nazar itu mmg keluar dari pakem atau tradisi yg ada. Biasanya, bendum2 partai itu hanya jual anggran saja..ga kerjakan. Tapi dasar nazar..dia malah kerjakan sendiri sebagian besar proyek yg dia punya atau nyg dia beli dari agtta banggar yg lain..ribut donk
Yg paling rapi itu golkar dan geindra. Golkar karena pengalamannya dan kualitas kadernya yg unggul. Gerindra krn jual gelondongan.
Jual gelondongan itu maksudnya adalah geindra kumpulkan semua anggran jatah agta banggarnya dan jual kpd satu org saja. Tertib tib tib
Kita singgung kasus wa ode.. kenapa bisa terjadi? Wa ode anggota banggar dari PAN. Dia tentu saja punya jatah anggaran APBNP. Disamping jatah pribadi sbg aggta banggar, dia jg bisa beli punya teman atau perjuangkan anggaran tambahan di banggar.
Disebut2 wa ode berjanji urus golkan anggaran sejumlah kabupaten. Sbgmn biasa dia terima fee di depan. Total 16 milyar. Anggaran yg dijanjikan digolkan wa ode adalah Dana PPID infrastruktur atas perimbangan fiskal daerah. Totalnya 7.7 triliun.
Sejatinya, semua kabupaten yg jumlahnya 425 itu menerima dana PPID ini. Hanya saja, besar kecilnya tergantung lobi/fee yg diberikan. Nah..utk Dana PPID 2010 yg besarnya 7.7 triliun ini, ternyata ada masalah. Wa ode tdk setor sbgn feenya ke Banggar. 16 dimakan sendiri. Praktek serakah ini sering terjadi. Ada aggta banggar yg lakukan hal yg sama. Tp jumlahnya ga besar seperti wa ode. pimp banggar MARAH Untuk "menghukum" wa ode sekaligus beri "pelajaran" kpd aggta2 banggar ygbga setor itu, pimp banggar revisi daftar nama daerah penerima. Dari 425 kabupaten yg sdh disetujui pada rapat banggar dan menkeu, secara sepihak pimp Banggar revisi. Dikurangi/hilangi 124 kabupaten. Tentu saja wa ode panik. Uang suap sdh diterima dan dibelanjakan, nama daerah nyg diperjuangkannya hilang. Dia ngomong kemana2.
Pimp banggar ga sendiri dalam "mengerjai" wa ode. Brkjsama dgn pimp DPR utamanya Anis Matta. Anis lah yg ttd surat DPR tgl 27 Des 2010. Surat pimp DPR yg ditandatangani anis matta ke menkeu pd tgl 27 Des 2010 itulah yg menghilangkan 124 kabupaten penerima dana PPID
Menkeu sempat kaget, bingung dan heran..kok surat DPR beda dgn hasil rapat banggar yg dihadirinya. menkeu kirim surat tanyakan hal itu Eh..rupanya anis matta tersinggung dgn pertanyaaan menteri, lsg saja anis matta kirim surat ke menkeu yg intinya :" ini urusan kami !" Anis tegaskan dlm surat jawabannya ke menkeu bhw urusan anggaran adalah kewenangan DPR sepenuhnya, pemerintah tinggal jalankan saja. Akhirnya menkeu bertekuk lutut sama anis matta. Percuma lawan DPR, ga ada yg bisa menang. Anggaran mereka yg tentukan sih.
Pimp banggar / DPR ternyata ga puas hny sampai disitu "mengerjai" wa ode. Harus dihukum lbh berat lagi. Maka disusunlah skenario baru. Skenario ini utk hancurkan wa ode. Opini dibentuk seolah2 wa ode adalah maling tunggal. semua elit DPR kecam dia habis2an. PPAT dikontak. Ketika Yunus Husein diminta utk berikan laporan rekening Wa Ode oleh Nudriman Munir, Yunus sempat menolak. Minta pengajuan scra resmi. nudirman munir cs segera hubungi Marzuki ali cs utk buatkan surat permohonan laporan rek wa ode ke PPATK. Marzuki langsung teken hehe.. Maka terjadilah peristiwa lucu dalam sejarah RI. DPR minta PPATK beri informasi rek mafia banggar tapi hny khusus pnya wa ode hehehe
Lalu diaturlah orang2 tertentu yg jd korban wa ode utk melaporkan kasus suap/mafia banggar ke BK DPR, agar wa ode bisa diproses pecat. Diantaranya adalah haris dan Fadh Arafiq. fadh ini juga merupakan staf priyo budi santoso wakil ketua DPR dr Golkar. fadh A rafiq akhirnya Jadi TSK bersama wa ode. Skrg kasus suap/ mafia banggar wa ode sdg diproses KPK. Jika KPK berani, akan...Tersangka2 baru. Tapi kayaknya mustahil. Pesimis. Tempo hari, ketika KPK mau panggil periksa pimp Banggar, lgsg KPK mau dibubarkan
Dgn omset uang suap/korupsi min. 15-21 triliun, ga mungkin DPR mau ngalah. Siapa pun akan disikat termasuk KPK. Sdgnkan aggaran KPK...juga ditentukan oleh banggar. Jd mau bilang apa? Kecuali KPK berani gebrak banggar scara all out dan tangkap semua mafia banggar.
Jika KPK berani pasti rakyat mendukung. Masalahnya KPK kita juga lebay...jongos partai dan dikendalikan oleh partai2 politik..nasib9x..
Kita msh ingat kasus Hadi jamal, al amin nasution dan jhony allen marbun. terima suap fee PPID infrastruktur. Tp jhony allen selamat. Kenaoa jhony allen selamat? Intinya karena dia ga tertangkap tangan. Ga serakah kayak hadi jamal dan al amin yg teima suap scra lngsung. Oleh sbb itu, kalau terima suap, jgn langsung .. suruh aja org lain yg ambil. Jika tertangkap, tinggal bantah org itu bukan suruhan hehe
Oh ya..ada yg kelupaan..pimp KPK jilid II kemaren sebenanya ada deal dgn pimp partai. Ga akan tangkap mafia banggar yg disuap/terima fee. Namun, syaratnya..jika ada aggta banggar yg ketahuan indikasi terima suap/fee, pimp partai harus tindak ybs setelah terima laporan KPK. PAN, PPP diantaranya ... ketum partainya terima warning ttg kader2nya di DPR yg terindikasi suap. Langsung dimutasi/copot dari banggar
Kembali ke banggar...publik pasti ingat kasus ombusdman RI (ORI) yg tahun lalu ga dapat anggrn APBNP karena ga mau suap agta Banggar. Untk segarkan ingatan kita, ORI diminta uang oleh aggta banggar F. Hanura dari komisi II. Suap ga dikasih, anggaran dicoret. Bukan hnya ORI yg dicoret anggarannya, 12 K/L jg ga dapat anggaran tambahan. Ga mau ataunga sanggup bayar fee. Eeh kodong hehe
Oh ya..di banggar DPR itu juga ada istilah "anggaran kriting"..ini murni ciptaan tamsil linrung, raja mafia anggaran DPR. Anggaran keriting itu adalah anggaran sisa, setelah anggaran yg diajukan K/L, dan daerah2 dikurani sekian persen. Sisa2 itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, lalu didistribusikan ke pemohon2 baru.. ya bayar fee lagi.. biasanya agak mahal. Di atas 6% hehe
Akibat mafia banggar ini, perencanaan pembangunan nasional beranakan. Program yg disusun oleh pemerintah/bapenas, ga bisa jalan. Pemerintah capek susun prioritas pembangunan, tp banggar cuek. Program yg dikasih anggaran oleh Banggar ya program yg mau sediakan fee. Bahkan ada kejadian tragis. Ada satu kab di kalimantan yg setiap tahun ajukan tanbahan anggran via APBNP tp ga pernah disetujui. Sedangkan kabupaten kaya tentanganya setiap tahun dapatkan anggaran APBNP berlebih2/ double. Bupati itu curhat pd SBY. Dicuekin hehe. Habis itu bupati juga curhat di media massa...juga dicuekin. Kata banggar..eh emangnya gue fikirin..kalo ga ada fee ya jgn minta2 hehe. Kasus mark up anggaran BURT yg mengehebohkan minggu yl, salah satu contoh angta DPR yg bukan banggar ikut2an cari uang haram. Ga mau kalah dgn aggra banggar, anggta BURT yaitu pius lustrilanang cs ikut2an mark up anggaran rumah tangga DPR. 90% mata anggaran alias proyek BURT dimark up 200-300%. pimp DPR tahu tapi diam aja. Mungkin kasihan sama agta BURT yg belum kecipratan. Mulai dr renov ruang banggar, toilet, tempat parkir, papan reklame, kalender, taman, perjalanan dinas, dll semuanya di mark up gila2an. BURT bikin mark up tsb sbg kompensasi atau mau bayar utang uang suap ygvsdh terlanjur diterima ketika proyek gedung baru DPR gagal?
Sdh jadi rahasia umum, sejumlah aggta DPR terkait telah terima uang muka fee/suap ketika rencana pembangunan gedung baru DPR disetujui Anggta DPR yg jujur, biasanya menolak jd anggota banggar. Takut
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar