Senin, 28 Juli 2014

[Media_Nusantara] Prabowo: Pejabat KPU, KPUD & Hakim Terima Uang, Rakyat Harus Melawan

 

Prabowo: Pejabat KPU, KPUD & Hakim Terima Uang, Rakyat Harus Melawan
Headline
Menindak-lanjuti pernyataan Jendral Prabowo Subianto, yang menyatakan bahwa kecurangan pilpres itu melibatkan pejabat KPU & KPUD yang berpihak pada calon lain karena sudah dibeli & menerima sejumlah uang, maka  PARODI (Pembela Prabowo Daulat Indonesia) menghimbau pada seluruh masyarakat Indonesia untuk melawan & melaporkan seluruh pejabat KPU, KPU Propinsi, KPU kabupaten/kota se Indonesia pada polisi karena masalah ini.

Selain itu Jendral Prabowo juga menyatakan bahwa para hakim sudah bisa dibeli, maka jika Jendral Prabowo sampai dikalahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), maka masyarakat harus melawan & melaporkan para hakim MK dan juga hakim2 lain diseluruh Indonesia pada pihak kepolisian

PARODI - Pembela Prabowo Daulat Indonesia

Prabowo: Pejabat KPU, KPUD & Hakim Terima Uang

Calon presiden (capres) Prabowo Subianto mengatakan pelaksanaan pilpres lalu banyak terjadi kecurangan khususnya dalam proses rekapitulasi.

Bahkan kecurangan tersebut melibatkan para pejabat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berpihak kepada salah satu kandidat karena telah menerima sejumlah uang.

"Ini mencemaskan kita semua bagaimana bisa kita hidup sebagai negara merdeka kalau semua pejabat kita atau hampir semua pejabat kita tidak punya integritas, bisa disogok, bisa dibeli, dimana tempat keadilan untuk rakyat yang tidak punya uang," ujar Prabowo dalam pernyataannya yang dikutip dari akun Youtube pribadinya.

Menurutnya, seharusnya para pejabat terutama penyelenggara pemilu bisa bersikap independen dan tidak berpihak. Bahkan tidak boleh berpihak karena ada sejumlah uang yang diterima.

"Ternyata kalau semua lembaga-lembaga tersebut buntu karena korupsi, hakim-hakim sudah tidak punya integritas. Hakim bisa dibeli, pejabat KPU bisa dibeli, pejabat KPUD bisa dibeli, kalau ini terjadi apa masa depan bangsa kita," ungkapnya.



__._,_.___
Posted by: Bas Suherman <bassuherman@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Jumat, 25 Juli 2014

[Media_Nusantara] Menagih Komitmen Hamdan Zoelfa & Patrialis Akbar Untuk Menangkan Prabowo

 

Menagih Komitmen Hamdan Zoelfa & Patrialis Akbar Untuk Menangkan Prabowo
Mahkamah Konstitusi (MK) harus penuhi tuntutan pasangan Prabowo Hatta, dengan memutuskan bahwa di ratusan ribu TPS diseluruh Indonesia harus dilakukan pencoblosan/pemilihan presiden ulang. Untuk itu harus diingat bahwa yang menggugat keputusan KPU adalah tim Prabowo - Hatta.

Maka yang harus diulang hanyalah di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang suara pasangan Prabowo - Hatta kalah. Hendaknya nanti bukti kecurangan yang diajukan oleh tim Jokowi diabaikan, karena mereka tidak menggugat keputusan KPU yang memenangkan mereka. Sehingga di TPS yang suara Prabowo Hatta unggul, tidak perlu diulang.

Pokoknya Prabowo - Hatta harus jadi presiden & wakil presiden RI 2014 - 2019, ini untuk menyelamatkan RI. Sebab Jika RI dipimpin oleh Jokowi, negara bisa hancur. Sebab di DPR mayoritas (lebih dari 60%) adalah dari partai koalisi merah putih yang mencalonkan Prabowo - Hatta. Sehingga kalau Jokowi yang jadi Presiden,  pemerintah akan loyo, hal ini  bisa membuat RI lumpuh, dan itu bisa terjadi kerusuhan dimana2. Apalagi banyak rakyat Indonesia kecewa jika Jokowi yang tetap dimenangkan dalam pemilihan  presiden 2014 lalu. Rakyat bisa marah dan bisa memboikot/ sabotase pemerintahan dan hal ini bisa jadi peluang RI terpecah-belah jadi beberapa negara kecil.

Maka untuk menyelamatkan Indonesia, kami menagih komitmen bapak Hamdan Zoelfa yang sekarang menjadi ketua MK dan juga bapak Patrialis Akbar untuk memenangkan Prabowo - Hatta. Karena anda menjadi pimpinan MK adalah karena diangkat dari partai koalisi merah putih.
( Hamdan Zoelfa dari PBB/Partai Bulan Bintang & Patrialis Akbar dari PAN/Partai Amanat Nasional)

Tentunya anda tidak ingin di-cap sebagai pengkhianat dan orang tidak punya budi pekerti, oleh generasi mendatang. Jangan seperti Jokowi yang merupakan orang tak tahu balas budi, sudah diangkat jadi Gubernur DKI oleh pak Prabowo, sekarang tidak mau mengalah.

Tim Sukses "Parodi"
PraHaRa - Prabowo Hatta Radjasa

__._,_.___
Posted by: Enggo Wahono <enggowahono@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Yahoo Groups
Did you Know?
Dealing with inactive moderators or owners

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Kamis, 24 Juli 2014

[Media_Nusantara] SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1435 H

 



​

__._,_.___
Posted by: INFO GROUP TEMAN SEJATI <info.grouptemansejati@gmail.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Yahoo Groups
Did you Know?
Dealing with inactive moderators or owners

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[jurnal_hukum] Prabowo Desak SBY Perpanjang Jabatan 1 Tahun, Lalu Pemilu & Pilpres Ulang 2015

 

Prabowo Desak SBY Perpanjang Jabatan 1 Tahun, Lalu Pemilu & Pilpres Ulang 2015

Pasca pernyataan Prabwo Subianto tidak lagi mengikuti proses rekapitulasi pemilihan umum, situasi di Rumah Polonia, Jakarta Timur, masih cukup ramai.

Berikut pernyataan dari capres nomor urut 1 Prabowo Subianto:
"Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban amanat dari masyarakat, sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 45 akan menggunakan hak konstitusioal kami, yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum. Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung."

Setelah penolakan Prabowo atas hasil pilpres di Rumah Polonia, tim Prabowo-Hatta rencananya juga akan mendesak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang berisi perpanjangan masa kepemimpinan SBY selama 1 tahun mendatang. Diharapkan pada tahun itu, KPU bisa menggelar Pemilu & Pilpres ulang

Sumber: http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2081867/prabowo-minta-presiden-sby-buat-perppu-perpanjangan-kepemimpinan

Selain itu melalui media jurnal3.com yang dibuat & dibiayai untuk mensukseskan Prabowo sebagai Presiden RI, Sejumlah dosen yang bergabung dalam tim sukses Prabowo, yakni  Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan Pilpres 2014.
"Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata DR Syaiful Bahri, Ketua Bidang Hukum ADI, Rabu (23/07/2014).

__._,_.___
Posted by: Bas Suherman <bassuherman@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Yahoo Groups
Did you Know?
Dealing with inactive moderators or owners

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Rabu, 23 Juli 2014

[Media_Nusantara] (OOT) SELAMAT IDUL FITRI 1435 H [1 Attachment]

 
[Attachment(s) from 101.1 MGTRADIO BANDUNG included below]

Dear Moderator ..
Numpang posting, semoga bermanfaat







Streaming www.mgtradio.com
Like Fanpage MGTRADIO www.facebook.com/1011mgtradio
Follow @MGT_RADIO
Invite PIN MGTRADIO 2138AA45
SMS 0812 204 1011
Instagram MGTRADIO
​


__._,_.___

Attachment(s) from 101.1 MGTRADIO BANDUNG | View attachments on the web

1 of 1 Photo(s)

Posted by: "101.1 MGTRADIO BANDUNG" <mgt_fm@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Check out the automatic photo album with 1 photo(s) from this topic.
E Card Lebaran.jpg
Yahoo Groups
Improved Group Homepage!
The About page of your Group now gives you a heads up display of recent activity, including the latest photos and files
Yahoo Groups
Control your view and sort preferences per Yahoo Group
You can now control your default Sort & View Preferences for Conversations, Photos and Files in the membership settings page.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] PLAN B PRABOWO: DISINTEGRASI SOSIAL + DISINTEGRASI BANGSA BarjiBarbeh

 

PLAN B PRABOWO: DISINTEGRASI SOSIAL + DISINTEGRASI BANGSA #BarjiBarbeh

Upaya Plan A untuk bermain-main kecurangan di bawah bendera legalisasi konstitusi tampaknya gagal dilakukan oleh Prabowo dan tim suksesnya. Kecurangan-kecurangan yang dituntut oleh Prabowo dalam Mahkamah Kontitusi nanti ternyata banyak menimbulkan perlawanan dari internal maupun eksternal Koalisi Merah Putih. Prabowo sadar, Mahkamah Konstitusi tidak akan mampu menjawab kepentingan dan ambisi pribadinya menjadi presiden.

Karena PLAN A gagal, Prabowo mulai masuk PLAN B. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra, Wonosobo, Magelang, Purworejo, Temanggung ) meminta kepada Presiden RI agar mengeluarkan Dekrit Presiden. "Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa)," tandasnya.

Demi memperoleh Kekuasaan Desain DISINTEGRASI SOSIAL DAN DISINTEGRASI BANGSA sepertinya sedang dipersiapkan oleh Prabowo Subianto 

Apa saja yang di Persiapkan : 1. meMinta Presiden SBY Buat Perppu Perpanjangan Kepemimpinan, 2. Koalisi Merah Putih sedang mempersiapkan dan merencanakan untuk membentuk Pansus Kecurangan Pipres 2014 di DPR RI agar Pilpres dapat diUlang. 3. Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra) : SBY diminta Terbitkan Dekrit. 4 Gerakan fitnah yang mengarah ke adu domba TNI / Polri dgn masyarakat didahului oleh pernyataan umar abduh seorang mantan narapidana kasus woyla, kasus cicendo jamaah imron tentang terlibatnya institusi TNI / Polri dalam kemenangan Jkw Jk

baca :

Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit 

Jakarta, Aktual.co — Persatuan Rakyat Indonesia (PRI) menyakini bahwa intrik dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2014 ini belum berakhir, bahkan akan menjadi sangat berpotensial terjadinya sejumlah permasalahan yang besar, khususnya yang berkaitan dengan kehidupaan berbangsa dan bernegara.

Meskipun, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai calon presiden-calon wakil presiden terpilih.

Demikian disampaikan oleh Ketua PRI, Yudi Syamhudi Suyuti dalam acara konprensi persnya, di Hotel Blessing Residence, Jalan Komando Raya I No.19, Karet Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (23/7).

"Kita PRI melihat kesalahan dari awal pemilu, memang bagi beberapa kelompok atau orang dalam menjalankan praktek pemilu menyadari bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memaksakan kehendak dengan menetapkan UU Nomor 42/2008 yang  dinyatakan konstitusional untuk dilakukan serentak, namun diberlakukan pada 2019, sehingga terjadi polarisasi dua kekuatan yang kemudian berpotensi terjadi benturan keras," kata Yudi.

Benturan keras itu, sambung Yudi bisa terjadinya kemungkinan disintegrasi terhadap wilayah di Indonesia, apalagi bila hasil pemilu dengan sistem yang banyak menimbulkan sekerumit kecurangan. 

"Kita melihat sistem yang membuat negara tidak stabil, jadi mau tidak mau sebelum terlambat harus di ulang dan yang bisa melakukan itu hanya presiden dengan mengeluarkan dekrit atau Perpu untuk memperpanjang masa jabtannya dengan membubarkan KPU sementara dan kemudian semua proses pemilu 2014 di batalkan," ujarnya. 

"Kalau sekarang diteruskan sampai dilantik tidak di keluarkan dekrit, maka yang terjadi perlawanan-perlawanan sosial dan dapat mengkhwatirkan, disintegrsi sosial, maupun disintegrasi bangsa. Karena saat ini kedua kandidat mempunyai kekuatan terpolarisasi untuk bertindak terhadap proses pemilu yang inkostitusional (terjadi kecurangan dan rekayasa)," tandasnya.

Sumber : Yudi Syamhudi Suyuti (Caleg DPR RI Jateng VI No.6. Partai Gerindra), Pilpres Kacau Balau, SBY diminta Terbitkan Dekrit 
 

__._,_.___
Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Yahoo Groups
Improved Group Homepage!
The About page of your Group now gives you a heads up display of recent activity, including the latest photos and files
Yahoo Groups
Control your view and sort preferences per Yahoo Group
You can now control your default Sort & View Preferences for Conversations, Photos and Files in the membership settings page.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Prabowo Desak SBY Perpanjang Jabatan 1 Tahun, Lalu Pemilu & Pilpres Ulang 2015

 

Prabowo Desak SBY Perpanjang Jabatan 1 Tahun, Lalu Pemilu & Pilpres Ulang 2015

Pasca pernyataan Prabwo Subianto tidak lagi mengikuti proses rekapitulasi pemilihan umum, situasi di Rumah Polonia, Jakarta Timur, masih cukup ramai.

Berikut pernyataan dari capres nomor urut 1 Prabowo Subianto:
"Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai pengemban amanat dari masyarakat, sesuai pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 45 akan menggunakan hak konstitusioal kami, yaitu menolak pelaksanaan pilpres 2014 yang cacat hukum. Dengan demikian kami menarik diri dari proses yang sedang berlangsung."

Setelah penolakan Prabowo atas hasil pilpres di Rumah Polonia, tim Prabowo-Hatta rencananya juga akan mendesak Presiden Bambang Susilo Yudhoyono (SBY) untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang berisi perpanjangan masa kepemimpinan SBY selama 1 tahun mendatang. Diharapkan pada tahun itu, KPU bisa menggelar Pemilu & Pilpres ulang

Sumber: http://m.liputan6.com/indonesia-baru/read/2081867/prabowo-minta-presiden-sby-buat-perppu-perpanjangan-kepemimpinan

Selain itu melalui media jurnal3.com yang dibuat & dibiayai untuk mensukseskan Prabowo sebagai Presiden RI, Sejumlah dosen yang bergabung dalam tim sukses Prabowo, yakni  Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan Pilpres 2014.
"Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara," kata DR Syaiful Bahri, Ketua Bidang Hukum ADI, Rabu (23/07/2014).

__._,_.___
Posted by: Bas Suherman <bassuherman@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Yahoo Groups
Improved Group Homepage!
The About page of your Group now gives you a heads up display of recent activity, including the latest photos and files
Yahoo Groups
Control your view and sort preferences per Yahoo Group
You can now control your default Sort & View Preferences for Conversations, Photos and Files in the membership settings page.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

Selasa, 22 Juli 2014

[Media_Nusantara] Tim Prabowo-Hatta Akan Gunakan Kekuatan Parlemen untuk menghadang Ketetapan KPU

 

Tim Prabowo-Hatta Akan Gunakan Kekuatan Parlemen untuk menghadang Ketetapan KPU 

Setelah berhasil merevisi UU MD3, Koalisi Merah Putih sedang mempersiapkan dan merencanakan DPR RI untuk membentuk Pansus Kecurangan Pipres 2014 agar Pilpres dapat diUlang

Jakarta - Capres Prabowo Subianto menolak pelaksanaan Pilpres 2014 lantaran, menurut Prabowo, banyak kecurangan yang terjadi di Pilpres. Tim Prabowo-Hatta Rajasa akan menempuh upaya untuk memperjuangkan aspirasinya, salah satunya dengan mendayagunakan kekuatan parlemen.

"Langkah politik kami akan gunakan semua instrumen politik, misalnya di dewan, jadi pendekatannya paralel," kata Juru Bicara Tim Prabowo-Hatta, Tantowi Yahya, di Rumah Polonia, Jl Cipinang-Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (22/7/2014) malam.

Seperti diketahui, koalisi partai-partai pendukung Prabowo-Hatta di DPR juga telah memantapkan Koalisi Permanen. Disahkannya UU MD3 menjadi keberhasilan awal koalisi ini. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan koalisi ini? 

"Terlalu jauh jika dikatakan kita akan menggunakan hak-hak yang akan melakukan impeachment. Nuansa kita nuansa persatuan," kata Tantowi meredam pertanyaan akankah langkah cukup 'keras' dilakukan koalisi di DPR. 

Pendekatan paralel yang dimaksud Tantowi adalah upaya lewat lembaga Pemilu dan lembaga Hukum plus upaya lewat parlemen. Mereka akan berjuang terlebih dahulu di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemudian langkah selanjutnya yang mungkin ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka begitu yakin bahwa terjadi banyak kecurangan di Pilpres kali ini karena mereka memegang data yang sahih.

"Jadi data kami sangat sahih, bukan kami arogan," kata Tantowi. 





__._,_.___
Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Yahoo Groups
Did you know?
Accepting invites and joining Groups
Yahoo Groups
Control your view and sort preferences per Yahoo Group
You can now control your default Sort & View Preferences for Conversations, Photos and Files in the membership settings page.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:

[Media_Nusantara] Yusril: Prabowo Tidak Bisa Mundur

 

Yusril: Prabowo Tidak Bisa Mundur



Calon presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto menyatakan mundur dari segala proses pemilihan presiden 2014. Namun, langkah Prabowo itu ternyata melanggar UU Pemilu.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra, Prabowo tidak bisa begitu saja mundur dari proses Pilpres 2014. Terlebih, tahapan pilpres telah menuju akhir.

"Prabowo tidak bisa mengundurkan diri dari proses pemilihan Presiden, ini sama berlaku seperti seseorang yang sudah mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau kepala daerah," ungkap Yusril kepada Liputan6.com di Jakarta, Selas (22/7/2014).

Seharusnya, sambung dia, bila Prabowo keberatan dengan hasil yang diumumkan KPU, maka bisa menggunakan jalur hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Jika ada keberatan soal apapun harusnya diajukan ke MK," tukas Yusril.

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Pasal 246 disebutkan bahwa, "Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)".


__._,_.___
Posted by: Al Faqir Ilmi <alfaqirilmi@yahoo.com>
Reply via web post • Reply to sender • Reply to group • Start a New Topic • Messages in this topic (1)
Your New Favourite Group is Waiting for You!
If you enjoy this group, we have suggestions for others you might like to join.
Yahoo Groups
Control your view and sort preferences per Yahoo Group
You can now control your default Sort & View Preferences for Conversations, Photos and Files in the membership settings page.

.

__,_._,___
Diposting oleh di Tidak ada komentar:
Langganan: Postingan (Atom)