Hutang RI, Boediono, Mafia Brekeley, dan Privatisasi BUMN
oleh @kusuma_putri99
Total utang pemerintah Indonesia hingga Akhir Jan 2012 mencapai Rp 1.837,39 T atau naik Rp 537,89 T sjk th 2004. SBY beberapa waktu yang lalu menjanjikan akan mengurangi hutang RI , anda percaya?
Mau crita sedikit di balik Hutang RI, Boediono, Mafia Brekeley, Privatisasi BUMN ya tweps
Sewaktu Pilpres 2009 lalu, seorang pengamat ekonomi dr UGM pernah memprediksi seandainya SBY-Boediono terpilih dan memegang tampuk pemerintahan maka rezim utang sudah pasti akan terus berlanjut. Pengamat ekonomi dari KAU juga menilai duet SBY-Boediono tdk mendukung kemandirian ekonomi. SBY-Boediono dianggap sbg poros pro-Washington yg mengedepankan aliran neoliberalisme. Karena itu modal asing dan utang luar negeri tetap mengalir. Boediono murid yg patuh dr IMF & WB.
Menkeu yg plg bertgjwb dlm penjualan perbankan yg direkapitalisasi shg perbankan nasional kini dikuasai asing. Saat menjadi Direktur di Bank Indonesia, Boediono adalah pejabat yang setuju meliberalkan perbankan. Boediono ikut menyalurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) u/ Bank Arya Pandu Arta & Bank Danamon. Swkt jd kepala Bappenas, Boediono adalah anggota Tim Perancang Rekapitalisasi Perbankan bersama Menkeu Bambang Subiyanto dan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita sehingga negara terbebani Rp 422,6 trilyun.
Boediono adalah pejabat yang setuju Blok Migas Cepu dikuasai Exxon Mobile dr AS. Boediono wkt menjbt sbg MenKo menerbitkan byk kebijakan liberalisasi di era KIB yg memiskinkan scr struktural. Boediono DON Mafia Berkeley, penganut paham neoliberal yang harus bertgjwb thd carut-marutnya ekomomi bangsa
Dijadikannya Boediono sbg wapres tidak bisa lepas dr pertemuan Mendag AS yg jg agen CIA Asia, Robert Zurich dengan Kepala Bappenas waktu itu, Paskah Suzetta, untuk membahas pencalonan Boediono sebagai Wakil Presiden
Seputar kisah pengangkatan Boediono sbg Gub. BI wkt itu, SBY hanya ajukan calon tunggal Boediono, menyebabkan bbrp anggota komisi VI melakukan pertemuan dg agenda menjegal Boediono, Tapi skenario penjegalan itu kandas bbrp jam kemudian, ketika Menkeu SMI (wkt itu) menggelar jamuan u/ para anggota Komisi XI di Rumah Daksa dengan tajuk perkenalan calon Gub BI yg baru. Hampir semua anggota Komisi XI hadir dalam jamuan makan itu SMI promosi abis soal Boediono. Padahal Boediono bukan orang baru. Pertemuan itu mengusung Agenda WB melalui SMI agar Mafia Brekeley tetap eksis. Malam itu semua sudah clear, Fit & Proper Test hanya formalitas, tentu saja tidak gratis, hujan cukup merata. Semua yang hadir kecipratan hujan amplop tuan rumah, maka ketika fit and proper test berlangsung 45 anggota komisi VI DPR-RI memilih Boediono sbg Gub. BI, satu2nya yg menolak hanya Dradjad
Kursi Gub. BI kembali diserahkan kpd Mafia Berkeley. Agenda WB diteruskan oleh SMI dan Boediono yaitu liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, kebijakan uang ketat (pengurangan subsidi) & privatisasi BUMN. Keempat agenda itu terbukti gagal mengangkat kesejahteraan rakyat. sementara negara2 yg tak mengambil resep IMF seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan China justru lebih baik dibanding Indonesia. Maklumlah, program kerja Mafia Berkeley yang ternyata bkn mencari untung utk negara, tapi justru bagaimana menjual aset milik Negara
Penjualan Blok Cepu contohnya, menambah deret panjang penjualan aset kekayaan milik Negara (baca: rakyat). Padahal potensi minyak bumi yang dikandung di dalamnya ditaksir mencapai 10,96 miliar barel minyak termasuk 62,64 TCF gas. Jika dikalkulasikan scr matematis, diperoleh pendapatan kotor sebesar 165,74 M USD atau sekitar RP 1.500 T. PY salah satu menteri di Kabinet SBY-Boediono diduga mengeruk keuntungan besar terkait dg penjualan ini
Setelah gagal menarik aset penjahat BLBI, pemerintah memaksa sejumlah BUMN masuk bursa untuk dijual. Padahal BUMN yang dijual ini bukannya merugi tapi justru selalu membukukan keuntungan. Begitu masuk ke bursa, saham perusahaan-perusahaan BUMN ini langsung dicaplok investor asing.
BUMN yang dikuasai asing dan selalu untung itu antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Kini 85 persen saham BUMN itu dikuasai asing.
Dengan kepemilikan asing yang sangat besar pihak asinglah yang menikmati sebagian besar keuntungan BUMN itu. Obral besar BUMN spt yg terjadi pada PT. Krakatau Stell rugikan Negara, sebelumnya SBY trima kunjungan produsen baja terbesar di dunia Arcellor Mittal di Istana, yg berjanji menanamkan US $ 3 M dlm bentuk kerjasama dg PT Aneka Tambang Tbk dan PT Krakatau Steel
Kenapa BUMN strategis dijual? Sekali lagi peran sentral Mafia Brekeley Boediono. Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi kepada kekuasaan apapun konsekuensinya, tidak penting apakah pemerintahan tersebut otoriter, pelanggar hak asasi manusia, ataupun penuh KKN. Tdk ada sikap etis & moral u/ menolak tawaran jabatan dr pemerintahan yg melanggar prinsip2 demokratis & keadilan
Dalam banyak kasus, Mafia Berkeley justru menjadi corong public relations di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintahan otoriter dan represif. Efektifitas media relations Mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus dalam bentuk bocoran informasi & dokumen2 rahasia kpd satu media harian & satu media mingguan terkemuka. Diskriminasi akses informasi tersebut merupakan tindakan tidak fair dalam kompetisi pers di Indonesia. Ke2 media tsb memiliki pandangan yg sgt liberal dlm bidang politik &sosial, tp sgt konservatif dlm bid ekonomi
Pola rekruitmen Mafia Berkeley dilakukan dg mengandalkan prinsip utama loyalitas & feodalisme mengalahkan kriteria profesionalisme. Dg prinsip utama tsb, kepatuhan & loyalitas anggota, murid & cucu-murid Mafia Berkeley dpt trs dipertahankan. Kaderisasi dilanjutkan dg memberikan kesempatan akademis di Amerika shg tjd sinkronisasi & kesamaan cara berpikirm Kader2 Mafia Berkeley ini kemudian diberikan kesempatan u/ mjd Ketua Depertemen, Dekan, ketua lembaga penelitian ekonomi, dsb. Penunjukan jabatan struktural akademis tersebut biasanya diberikan kepada kader yang lebih loyal dan patuh, dan bukan yang paling mampu secara akademik ataupun profesional. Sebagai kompensasi loyalitas, kader-kader MafiaBrekeley direkayasa untuk menjadi komisaris BUMN-BUMN, walaupun terbukti kinerja BUMN selama + 40 th dibawah pengaruh MB tdk pernah menunjukkan kinerja yg menonjol. Di samping itu para kader diberikan berbagai bonus dalam bentuk perjalanan ke luar negeri, juga keanggotaan di berbagai komite dengan kompensasi finansial.
Dengan struktur dan skala pendapatan yang berkali lipat lebih tinggi dari pegawai negeri dan aparat, kader Mafia Berkeley merasa dirinya sgt elitis shg tdk memiliki empati thdp nasib rakyat
Lembaga2 akademik & penelitian yg dikontrol & mjd instrumen Mafia Berkeley dikelola dg prinsip loyalitas, feodalisme & kepatuhan. Sumber pembiayaan utama dari lembaga2 yg dikontrol Mafia Berkeley terutama berasal dari hibah dari IMF, WB, USAID dan lembaga-lembaga kreditor internasional lainnya. Tdk aneh jika hasil penelitian & rekomendasi kebijakan yg dikeluarkan o/ lembaga penelitian dan akademik tsb biasanya sejalan dan sebangun dengan rekomendasi Washington Konsensus/IMF–WB & policy papers USAID. Elit politik & masyarakat awam sering terkecoh krn diberikan kesan bhw hasil penelitian tsb seakan2 independen dan netral
Untuk memperkuat images di dlm maupun di luar negeri, Mafia Berkeley melalui lembaga2 yg dikontrolnya tmsk Dep.Teknis, biasanya memperkerjakan byk konsultan asing yg dibiayai anggaran non-budgeter atau pinjaman/hibah dari IMF, WB & USAID. Para konsultan ini kemudian menjadi mesin public relation yg terus-menerus memuji kehebatan Mafia Berkeley dalam bentuk penulisan buku, artikel maupun wawancara di media massa. Inilah yg menjelaskan knp MafiaBerkeley mampu bertahan & kendalikan kebijakan ekonomi Ind selama 40th lbh meskipun kebijakan Mafia Berkeley telah menyebabkan krisis ekonomi paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat besar, serta sektor finansial dan struktur industri yg sgt rapuh
Biasanya pemimpin politik negara yang kurang paham dengan modus operandi Mafia Berkeley sering terpengaruh oleh opini2 bayaran spt itu, yg kemudian biasanya dikutip ulang o/ media harian & mingguan yang merupakan kolaborator Mafia Berkeley. Mesin public relation Mafia Berkeley menciptakan propaganda. Media yang menjadi kolaborator Mafia Berkeley kemudian mempublikasikannya.Lembaga riset domestik dan k onsultan asing mengamininya dan pemimpin politik pun akhirnya ikut terpengaruh
Jk ada kebijakan Presiden atau menteri lainnya, yg bkn anggota Mafia Berkeley, yg menyimpang dr arahan Washington Konsensus / IMF–WB, USAID, anggota2 MafiaBrekeley dg cpt melaporkan kpd perwakilan IMF–WB, USAID u/ dikritik di laporan2 resmi lembaga2 kreditor. Kritik2 tsb kemudian dipublikasikan di kedua media kolaborator dlm negeri
Waktu Kwik Kian Gie menjabat sbg Menko Ekuin, Kwik membuat kebijakan yg pro rakyat tp tdk sesuai dg arahan IMF dalam rapat yg dihadiri oleh DEN dimana SMI menjabat sbg Sekretaris DEN, SMI terlihat sibuk dg HP-nya. Selesai rapat, begitu Kwik kembali ke meja kerjanya, langsung mendapat telpon dari John Dordsworth kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah2 krn KKG memutuskan ttg Rekap. BNI yg bertentangan dg ketentuan LoI Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF–Bank Dunia-USAID
Mafia Berkeley menyepakati penyusunan UU atau peraturan pemerintah dikaitkan dg pinjaman utang luar negeri. Dg mekanisme spt ini, kepentingan rakyat dan nasional Indonesia dijamin mjd sub-ordinasi kepentingan global, sehingga berbagai potensi Indonesia untuk menjadi negara besar di Asia tidak akan pernah terealisasikan
Mekanisme mengaitkan utang luar negeri dg penyusunan UU dan Peraturan Pemerintah juga memungkinkan adanya intervensi kepentingan global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
Oya, ttg Kwik yg dimarahi Kepala Perwakilan IMF di Jakarta td, setelah Kwik tutup telponnya telpon bordering lagi dari Menkeu Bambang Sudibyo yg hadir juga di rapat tsb dan menceritakan bahwa dirinya baru dimarah-marahi oleh Kepala Perwakilan WB di Jakarta tentang hal yang sama
Sangat jelas tugas SMI ternyata melaporkan segala sesuatu yg dilakukan oleh Pemerintah & dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF merugikan bangsa Indonesia.
Contoh UU pro liberal: UU No 21/2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan, pangkas kewenangan BI kontrol sektor keuangan
UU No 13/2011 tentang Hortikultura buka ruang penanaman modal asing
UU No 20/2011 tentang Rumah Susun buka ruang penanaman modal asing
UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal membuka 100% modal asing dan seluruh sektor dimungkinkan dieksploitasi
Sekian....terima kasih buat yg sudah luangkan waktu buat nyimak
Total utang pemerintah Indonesia hingga Akhir Jan 2012 mencapai Rp 1.837,39 T atau naik Rp 537,89 T sjk th 2004. SBY beberapa waktu yang lalu menjanjikan akan mengurangi hutang RI , anda percaya?
Mau crita sedikit di balik Hutang RI, Boediono, Mafia Brekeley, Privatisasi BUMN ya tweps
Sewaktu Pilpres 2009 lalu, seorang pengamat ekonomi dr UGM pernah memprediksi seandainya SBY-Boediono terpilih dan memegang tampuk pemerintahan maka rezim utang sudah pasti akan terus berlanjut. Pengamat ekonomi dari KAU juga menilai duet SBY-Boediono tdk mendukung kemandirian ekonomi. SBY-Boediono dianggap sbg poros pro-Washington yg mengedepankan aliran neoliberalisme. Karena itu modal asing dan utang luar negeri tetap mengalir. Boediono murid yg patuh dr IMF & WB.
Menkeu yg plg bertgjwb dlm penjualan perbankan yg direkapitalisasi shg perbankan nasional kini dikuasai asing. Saat menjadi Direktur di Bank Indonesia, Boediono adalah pejabat yang setuju meliberalkan perbankan. Boediono ikut menyalurkan dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) u/ Bank Arya Pandu Arta & Bank Danamon. Swkt jd kepala Bappenas, Boediono adalah anggota Tim Perancang Rekapitalisasi Perbankan bersama Menkeu Bambang Subiyanto dan Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita sehingga negara terbebani Rp 422,6 trilyun.
Boediono adalah pejabat yang setuju Blok Migas Cepu dikuasai Exxon Mobile dr AS. Boediono wkt menjbt sbg MenKo menerbitkan byk kebijakan liberalisasi di era KIB yg memiskinkan scr struktural. Boediono DON Mafia Berkeley, penganut paham neoliberal yang harus bertgjwb thd carut-marutnya ekomomi bangsa
Dijadikannya Boediono sbg wapres tidak bisa lepas dr pertemuan Mendag AS yg jg agen CIA Asia, Robert Zurich dengan Kepala Bappenas waktu itu, Paskah Suzetta, untuk membahas pencalonan Boediono sebagai Wakil Presiden
Seputar kisah pengangkatan Boediono sbg Gub. BI wkt itu, SBY hanya ajukan calon tunggal Boediono, menyebabkan bbrp anggota komisi VI melakukan pertemuan dg agenda menjegal Boediono, Tapi skenario penjegalan itu kandas bbrp jam kemudian, ketika Menkeu SMI (wkt itu) menggelar jamuan u/ para anggota Komisi XI di Rumah Daksa dengan tajuk perkenalan calon Gub BI yg baru. Hampir semua anggota Komisi XI hadir dalam jamuan makan itu SMI promosi abis soal Boediono. Padahal Boediono bukan orang baru. Pertemuan itu mengusung Agenda WB melalui SMI agar Mafia Brekeley tetap eksis. Malam itu semua sudah clear, Fit & Proper Test hanya formalitas, tentu saja tidak gratis, hujan cukup merata. Semua yang hadir kecipratan hujan amplop tuan rumah, maka ketika fit and proper test berlangsung 45 anggota komisi VI DPR-RI memilih Boediono sbg Gub. BI, satu2nya yg menolak hanya Dradjad
Kursi Gub. BI kembali diserahkan kpd Mafia Berkeley. Agenda WB diteruskan oleh SMI dan Boediono yaitu liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, kebijakan uang ketat (pengurangan subsidi) & privatisasi BUMN. Keempat agenda itu terbukti gagal mengangkat kesejahteraan rakyat. sementara negara2 yg tak mengambil resep IMF seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Malaysia dan China justru lebih baik dibanding Indonesia. Maklumlah, program kerja Mafia Berkeley yang ternyata bkn mencari untung utk negara, tapi justru bagaimana menjual aset milik Negara
Penjualan Blok Cepu contohnya, menambah deret panjang penjualan aset kekayaan milik Negara (baca: rakyat). Padahal potensi minyak bumi yang dikandung di dalamnya ditaksir mencapai 10,96 miliar barel minyak termasuk 62,64 TCF gas. Jika dikalkulasikan scr matematis, diperoleh pendapatan kotor sebesar 165,74 M USD atau sekitar RP 1.500 T. PY salah satu menteri di Kabinet SBY-Boediono diduga mengeruk keuntungan besar terkait dg penjualan ini
Setelah gagal menarik aset penjahat BLBI, pemerintah memaksa sejumlah BUMN masuk bursa untuk dijual. Padahal BUMN yang dijual ini bukannya merugi tapi justru selalu membukukan keuntungan. Begitu masuk ke bursa, saham perusahaan-perusahaan BUMN ini langsung dicaplok investor asing.
BUMN yang dikuasai asing dan selalu untung itu antara lain PT Telkom Tbk, PT Indosat Tbk, PT Semen Gresik Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Kimia Farma Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Bukit Asam Tbk. Kini 85 persen saham BUMN itu dikuasai asing.
Dengan kepemilikan asing yang sangat besar pihak asinglah yang menikmati sebagian besar keuntungan BUMN itu. Obral besar BUMN spt yg terjadi pada PT. Krakatau Stell rugikan Negara, sebelumnya SBY trima kunjungan produsen baja terbesar di dunia Arcellor Mittal di Istana, yg berjanji menanamkan US $ 3 M dlm bentuk kerjasama dg PT Aneka Tambang Tbk dan PT Krakatau Steel
Kenapa BUMN strategis dijual? Sekali lagi peran sentral Mafia Brekeley Boediono. Modus operandi utama dari Mafia Berkeley adalah mengabdi kepada kekuasaan apapun konsekuensinya, tidak penting apakah pemerintahan tersebut otoriter, pelanggar hak asasi manusia, ataupun penuh KKN. Tdk ada sikap etis & moral u/ menolak tawaran jabatan dr pemerintahan yg melanggar prinsip2 demokratis & keadilan
Dalam banyak kasus, Mafia Berkeley justru menjadi corong public relations di berbagai forum dan media untuk memperlunak dan mempermanis image pemerintahan otoriter dan represif. Efektifitas media relations Mafia Berkeley terutama dilakukan dengan memberikan akses khusus dalam bentuk bocoran informasi & dokumen2 rahasia kpd satu media harian & satu media mingguan terkemuka. Diskriminasi akses informasi tersebut merupakan tindakan tidak fair dalam kompetisi pers di Indonesia. Ke2 media tsb memiliki pandangan yg sgt liberal dlm bidang politik &sosial, tp sgt konservatif dlm bid ekonomi
Pola rekruitmen Mafia Berkeley dilakukan dg mengandalkan prinsip utama loyalitas & feodalisme mengalahkan kriteria profesionalisme. Dg prinsip utama tsb, kepatuhan & loyalitas anggota, murid & cucu-murid Mafia Berkeley dpt trs dipertahankan. Kaderisasi dilanjutkan dg memberikan kesempatan akademis di Amerika shg tjd sinkronisasi & kesamaan cara berpikirm Kader2 Mafia Berkeley ini kemudian diberikan kesempatan u/ mjd Ketua Depertemen, Dekan, ketua lembaga penelitian ekonomi, dsb. Penunjukan jabatan struktural akademis tersebut biasanya diberikan kepada kader yang lebih loyal dan patuh, dan bukan yang paling mampu secara akademik ataupun profesional. Sebagai kompensasi loyalitas, kader-kader MafiaBrekeley direkayasa untuk menjadi komisaris BUMN-BUMN, walaupun terbukti kinerja BUMN selama + 40 th dibawah pengaruh MB tdk pernah menunjukkan kinerja yg menonjol. Di samping itu para kader diberikan berbagai bonus dalam bentuk perjalanan ke luar negeri, juga keanggotaan di berbagai komite dengan kompensasi finansial.
Dengan struktur dan skala pendapatan yang berkali lipat lebih tinggi dari pegawai negeri dan aparat, kader Mafia Berkeley merasa dirinya sgt elitis shg tdk memiliki empati thdp nasib rakyat
Lembaga2 akademik & penelitian yg dikontrol & mjd instrumen Mafia Berkeley dikelola dg prinsip loyalitas, feodalisme & kepatuhan. Sumber pembiayaan utama dari lembaga2 yg dikontrol Mafia Berkeley terutama berasal dari hibah dari IMF, WB, USAID dan lembaga-lembaga kreditor internasional lainnya. Tdk aneh jika hasil penelitian & rekomendasi kebijakan yg dikeluarkan o/ lembaga penelitian dan akademik tsb biasanya sejalan dan sebangun dengan rekomendasi Washington Konsensus/IMF–WB & policy papers USAID. Elit politik & masyarakat awam sering terkecoh krn diberikan kesan bhw hasil penelitian tsb seakan2 independen dan netral
Untuk memperkuat images di dlm maupun di luar negeri, Mafia Berkeley melalui lembaga2 yg dikontrolnya tmsk Dep.Teknis, biasanya memperkerjakan byk konsultan asing yg dibiayai anggaran non-budgeter atau pinjaman/hibah dari IMF, WB & USAID. Para konsultan ini kemudian menjadi mesin public relation yg terus-menerus memuji kehebatan Mafia Berkeley dalam bentuk penulisan buku, artikel maupun wawancara di media massa. Inilah yg menjelaskan knp MafiaBerkeley mampu bertahan & kendalikan kebijakan ekonomi Ind selama 40th lbh meskipun kebijakan Mafia Berkeley telah menyebabkan krisis ekonomi paling buruk sepanjang sejarah Indonesia. Ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat besar, serta sektor finansial dan struktur industri yg sgt rapuh
Biasanya pemimpin politik negara yang kurang paham dengan modus operandi Mafia Berkeley sering terpengaruh oleh opini2 bayaran spt itu, yg kemudian biasanya dikutip ulang o/ media harian & mingguan yang merupakan kolaborator Mafia Berkeley. Mesin public relation Mafia Berkeley menciptakan propaganda. Media yang menjadi kolaborator Mafia Berkeley kemudian mempublikasikannya.Lembaga riset domestik dan k onsultan asing mengamininya dan pemimpin politik pun akhirnya ikut terpengaruh
Jk ada kebijakan Presiden atau menteri lainnya, yg bkn anggota Mafia Berkeley, yg menyimpang dr arahan Washington Konsensus / IMF–WB, USAID, anggota2 MafiaBrekeley dg cpt melaporkan kpd perwakilan IMF–WB, USAID u/ dikritik di laporan2 resmi lembaga2 kreditor. Kritik2 tsb kemudian dipublikasikan di kedua media kolaborator dlm negeri
Waktu Kwik Kian Gie menjabat sbg Menko Ekuin, Kwik membuat kebijakan yg pro rakyat tp tdk sesuai dg arahan IMF dalam rapat yg dihadiri oleh DEN dimana SMI menjabat sbg Sekretaris DEN, SMI terlihat sibuk dg HP-nya. Selesai rapat, begitu Kwik kembali ke meja kerjanya, langsung mendapat telpon dari John Dordsworth kepala Perwakilan IMF di Jakarta yang marah2 krn KKG memutuskan ttg Rekap. BNI yg bertentangan dg ketentuan LoI Untuk menjaga agar arah strategis kebijakan ekonomi Indonesia sejalan dengan arahan IMF–Bank Dunia-USAID
Mafia Berkeley menyepakati penyusunan UU atau peraturan pemerintah dikaitkan dg pinjaman utang luar negeri. Dg mekanisme spt ini, kepentingan rakyat dan nasional Indonesia dijamin mjd sub-ordinasi kepentingan global, sehingga berbagai potensi Indonesia untuk menjadi negara besar di Asia tidak akan pernah terealisasikan
Mekanisme mengaitkan utang luar negeri dg penyusunan UU dan Peraturan Pemerintah juga memungkinkan adanya intervensi kepentingan global terhadap kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia.
Oya, ttg Kwik yg dimarahi Kepala Perwakilan IMF di Jakarta td, setelah Kwik tutup telponnya telpon bordering lagi dari Menkeu Bambang Sudibyo yg hadir juga di rapat tsb dan menceritakan bahwa dirinya baru dimarah-marahi oleh Kepala Perwakilan WB di Jakarta tentang hal yang sama
Sangat jelas tugas SMI ternyata melaporkan segala sesuatu yg dilakukan oleh Pemerintah & dianggap menyimpang dari yang dikehendaki oleh IMF, walaupun yang dikehendaki oleh IMF merugikan bangsa Indonesia.
Contoh UU pro liberal: UU No 21/2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan, pangkas kewenangan BI kontrol sektor keuangan
UU No 13/2011 tentang Hortikultura buka ruang penanaman modal asing
UU No 20/2011 tentang Rumah Susun buka ruang penanaman modal asing
UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal membuka 100% modal asing dan seluruh sektor dimungkinkan dieksploitasi
Sekian....terima kasih buat yg sudah luangkan waktu buat nyimak
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar