Aburizal Bakrie Dukung Khofifah Sebagai Gubernur Jatim & Pecat Ketua DPD Golkar Jatim
Sebagaimana rangkaian berita2 media massa dibawah ini, telah terjadi perkembangan politik yang sangat bagus pada proses pemilihan Gubernur Jawa Timur, dimana ketua DPD Golkar Jatim dicopot dan ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Jatim, Zainuddin Amali yang merupakan salah seorang pengurus DPP Golkar.
Sebagaimana diketahui, sebenarnya ketua umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie, mendukung ibu Khofifah sebagai Gubernur Jatim. Tapi Ketua DPD Golkar Jatim, Martono beralasan bahwa hasil Rakerda Golkar tentang penetapan dukungan pemilihan Gubernur, menghasilkan putusan suara 38 DPD PG mengusung calon lain.
Dengan perkembangan politik seperti ini, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim mempertimbangkan kembali keputusannya yang tidak meloloskan ibu Khofifah sebagai calon Gubernur Jatim. Sebab dengan dukungan dari Aburizal Bakrie, bisa dipastikan bahwa jika ibu Khofifah ikut dalam pemilihan Gubernur, pasti beliau akan menang.
Seharusnya KPU Jatim jangan hanya berpegang pada aturan. Tapi pada fakta bahwa ibu Khofifah pasti akan menang dalam pemilihan Gubernur Jatim tahun 2013 ini. Maka seharusnya ibu Khofifah diloloskan sebagai calon Gubernur pada pemilihan Gubernur Jatim Agustus 2013. Untuk itu tim pendukung ibu Khofifah telah melaporkan hal ini pada DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)
Dengan fakta berubahnya pimpinan DPD Golkar Jatim, maka kami mendesak DKPP, agar menganulir keputusan KPU Jatim dan meloloskan ibu Khofifah sebagai Calon Gubernur Jatim. Karena secara fakta calon Gubenur yang dipastikan bisa menang kok tidak bisa ikut pemilihan Gubernur hanya gara2 aturan. Harusnya peraturan itu hanya merupakan pertimbangan sampingan saja jika dibandingkan dengan fakta. Dan kami menagih janji dari ketua DKPP, Bapak Jimly Assiddiqie yang sejak awal menyatakan mendukung ibu Khofifah. Maka DKPP harus memutuskan bahwa ibu Khofifah lolos sebagai Calon Gubernur Jatim 2013.
KPK - Komite Pengagum Khofifah
"Jika Ada Ibu, Kenapa Pilih Yang lain"
Tak Ikuti Komando Slipi, Ketua Golkar Jatim Dicopot
Bisnis,com, JAKARTA---Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur Martono dinonaktifkan dari jabatannya oleh DPP karena dinilai tidak sejalan dengan kebijakan partai.
"Benar, saya sudah dinonaktifkan setelah menerima surat dari pusat. Saya ikhlas dengan keputusan apapun," ujar Martono kepada wartawan di Surabaya, Selasa (15/7/2013)
Pencopotan tersebut tertuang dalam SK DPP PG No 271/DPP/GOLKAR/VII/2013 tentang Penonkaktifan Sdr Martono dari Jabatan Ketua DPD PG Jatim dan penunjukan Pelaksana tugas Ketua DPD PG Jatim Zainudin Amali (salah satu Ketua DPP PG).
Dalam SK tersebut, pada klausul pertama huruf (a) Martono dituding tidak loyal terhadap keputusan pimpinan pusat yang diketuai Aburizal Bakrie.
Kemudian di poin (b) Martono dianggap tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengamankan keputusan yang sudah ditetapkan DPP Partai Golkar berakaitan dengan penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) DPRD Provinsi Jawa Timur.
SK tersebut ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L. Sambuaga dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Martono mengaku tidak kecewa dengan keputusan tersebut, karena mungkin sudah keputusan dari DPP. Tidak ada yang luar biasa dari keputusan itu.
"Menurut saya ada amanah DPP yang tidak bisa saya laksanakan, menurut saya secara normatif sudah betul. Sekali lagi, saya legowo dan ikhlas," katanya.
Setelah ini, ujarnya, dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya tersebut mengaku tidak akan berpindah partai dan tetap berada di Golkar.
Soal menjadi tim sukses pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, Martono juga menyerahkan sepenuhnya kepada dua orang tersebut. Secara otomatis, bila tidak menjadi ketua Golkar dirinya juga tidak lagi menjadi koordinator partai politik pendukung Karsa.
Sementara itu, muncul kabar bahwa penonaktifan Martono yang juga koordinator 10 partai politik parlemen pendukung Karsa, dicopot karena tidak sejalan dengan Aburizal Bakrie yang condong mengusung Khofifah.
Sumber di internal partai Golkar mengungkapkan, urusan pencopotan Martono bukan sekadar urusan DCS pemilu legislatif 2014 semata. Namun ada hal lain yang melatari pencopotan ini sejak jauh hari.
Dalam Rakerda Partai Golkar tentang penetapan dukungan Pilkada awal 2013 menghasilkan keputusan dari suara 38 DPD PG Tingkat II mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Rupanya, Ical tidak sreg dengan hasil rakerda tersebut namun tidak kuasa untuk mengubahnya.(Antara)
"Benar, saya sudah dinonaktifkan setelah menerima surat dari pusat. Saya ikhlas dengan keputusan apapun," ujar Martono kepada wartawan di Surabaya, Selasa (15/7/2013)
Pencopotan tersebut tertuang dalam SK DPP PG No 271/DPP/GOLKAR/VII/2013 tentang Penonkaktifan Sdr Martono dari Jabatan Ketua DPD PG Jatim dan penunjukan Pelaksana tugas Ketua DPD PG Jatim Zainudin Amali (salah satu Ketua DPP PG).
Dalam SK tersebut, pada klausul pertama huruf (a) Martono dituding tidak loyal terhadap keputusan pimpinan pusat yang diketuai Aburizal Bakrie.
Kemudian di poin (b) Martono dianggap tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengamankan keputusan yang sudah ditetapkan DPP Partai Golkar berakaitan dengan penetapan Daftar Caleg Sementara (DCS) DPRD Provinsi Jawa Timur.
SK tersebut ditandatangani Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Theo L. Sambuaga dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Martono mengaku tidak kecewa dengan keputusan tersebut, karena mungkin sudah keputusan dari DPP. Tidak ada yang luar biasa dari keputusan itu.
"Menurut saya ada amanah DPP yang tidak bisa saya laksanakan, menurut saya secara normatif sudah betul. Sekali lagi, saya legowo dan ikhlas," katanya.
Setelah ini, ujarnya, dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya tersebut mengaku tidak akan berpindah partai dan tetap berada di Golkar.
Soal menjadi tim sukses pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf, Martono juga menyerahkan sepenuhnya kepada dua orang tersebut. Secara otomatis, bila tidak menjadi ketua Golkar dirinya juga tidak lagi menjadi koordinator partai politik pendukung Karsa.
Sementara itu, muncul kabar bahwa penonaktifan Martono yang juga koordinator 10 partai politik parlemen pendukung Karsa, dicopot karena tidak sejalan dengan Aburizal Bakrie yang condong mengusung Khofifah.
Sumber di internal partai Golkar mengungkapkan, urusan pencopotan Martono bukan sekadar urusan DCS pemilu legislatif 2014 semata. Namun ada hal lain yang melatari pencopotan ini sejak jauh hari.
Dalam Rakerda Partai Golkar tentang penetapan dukungan Pilkada awal 2013 menghasilkan keputusan dari suara 38 DPD PG Tingkat II mendukung pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Rupanya, Ical tidak sreg dengan hasil rakerda tersebut namun tidak kuasa untuk mengubahnya.(Antara)
------------------------------------
http://soeloeh-indonesia.blogspot.com/2013/06/dukung-khofifah-ketua-dkpp-jimly.html
Dukung Khofifah, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie: Politik Dijatim Tidak Berakhlak
Membaca pernyataan ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Jimly Asshiddiqie, sebagaimana berita dari www.rajawarta.com dibawah ini yang menyatakan bahwa politik di Jawa Timur tidak berakhlak, kita memang patut kritis terhadap proses pemilihan gubernur Jatim yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2013 mendatang.
Meski secara tidak langsung, pernyataan ketua DKPP ini adalah merupakan dukungan moral pada calon gubenur Khofifah Indar Parawangsa & calon wakil gubernur Herman S Sumawiraja. Dimana pasangan ini sekarang mengalami kekurangan dukungan partai agar bisa maju dalam pemilihan gubernur Jatim Agustus mendatang. Dukungan partai yang diperlukan adalah setara dengan 15% total suara partai di Jatim, sedangkan jumlah total suara partai yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 14%.
Hal ini terjadi, karena begitu banyak partai yang mempunyai kursi di DPRD Jatim maupun partai non parlemen (tidak memperoleh kursi DPRD) yang memberikan dukungan pada incumbent pasangan gubernur Jatim sekarang, yakni Soekarwo dan Syaifullah Yusuf untuk maju lagi pada pemilihan Gubernur mendatang. Sehingga pasangan Khofifah - Herman tidak kebagian partai pendukung.
Seharusnya pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf tidak serakah, seharusnya tidak semua partai diminta dukungannya pada mereka, sehingga masih ada cukup partai untuk memberikan dukungan pada Khofifah - Herman agar bisa memenuhi persyaratan prosentasi minimal (15%) sehingga bisa ikut dalam pemilihan Gubernur Jatim. Tapi yang terjadi pasangan Soekarwo - Syaifullah tidak mau melepaskan dukungan beberapa partai kecil agar dukungan partai tersebut diberikan pada Khofifah - Herman. Sehingga Khofifah terancam tidak bisa ikut serta pada pemilihan Gubernur mendatang.
Inilah yang disebut sebagai politik yang tidak berakhlak oleh Jimly. Mungkin pasangan Soekarwo agak gentar pada kekuatan Khofifah, sehingga tidak rela memberikan sebagian dukungan partai agar dialihkan untuk mendukung pasangan Khofifah. Jika saja Khofifah memenuhi persyaratan, bisa dipastikan Khofifah akan bisa memenangi pemilihan gubenur Jatim, karena 60% masyarakat Jatim adalah pengagum Khofifah, apalagi dengan pasangannya pak Herman adalah mantan Kapolda Jatim, bisa dipastikan keluarga besar polisi akan memberikan suaranya untuk pasangan Khofifah - Herman.
______________________________________
https://www.radjawarta.com/merasa-didzolimi-khofifah-lapor-ke-dkpp-dan-mk
Merasa Didzolimi Khofifah Lapor DKPP & MK
Janji Khofifah Indar Parawansa akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menganjal pencalonannya sebagai cagub di Pilgub Jatim mulai dibuktikan. Dikabarkan, pasangan Herman S Sumawiraja ini, sudah melaporkan persoalan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dukung Khofifah, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie: Politik Dijatim Tidak Berakhlak
Membaca pernyataan ketua DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Jimly Asshiddiqie, sebagaimana berita dari www.rajawarta.com dibawah ini yang menyatakan bahwa politik di Jawa Timur tidak berakhlak, kita memang patut kritis terhadap proses pemilihan gubernur Jatim yang akan dilaksanakan bulan Agustus 2013 mendatang.
Meski secara tidak langsung, pernyataan ketua DKPP ini adalah merupakan dukungan moral pada calon gubenur Khofifah Indar Parawangsa & calon wakil gubernur Herman S Sumawiraja. Dimana pasangan ini sekarang mengalami kekurangan dukungan partai agar bisa maju dalam pemilihan gubernur Jatim Agustus mendatang. Dukungan partai yang diperlukan adalah setara dengan 15% total suara partai di Jatim, sedangkan jumlah total suara partai yang berhasil dikumpulkan baru sekitar 14%.
Hal ini terjadi, karena begitu banyak partai yang mempunyai kursi di DPRD Jatim maupun partai non parlemen (tidak memperoleh kursi DPRD) yang memberikan dukungan pada incumbent pasangan gubernur Jatim sekarang, yakni Soekarwo dan Syaifullah Yusuf untuk maju lagi pada pemilihan Gubernur mendatang. Sehingga pasangan Khofifah - Herman tidak kebagian partai pendukung.
Seharusnya pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf tidak serakah, seharusnya tidak semua partai diminta dukungannya pada mereka, sehingga masih ada cukup partai untuk memberikan dukungan pada Khofifah - Herman agar bisa memenuhi persyaratan prosentasi minimal (15%) sehingga bisa ikut dalam pemilihan Gubernur Jatim. Tapi yang terjadi pasangan Soekarwo - Syaifullah tidak mau melepaskan dukungan beberapa partai kecil agar dukungan partai tersebut diberikan pada Khofifah - Herman. Sehingga Khofifah terancam tidak bisa ikut serta pada pemilihan Gubernur mendatang.
Inilah yang disebut sebagai politik yang tidak berakhlak oleh Jimly. Mungkin pasangan Soekarwo agak gentar pada kekuatan Khofifah, sehingga tidak rela memberikan sebagian dukungan partai agar dialihkan untuk mendukung pasangan Khofifah. Jika saja Khofifah memenuhi persyaratan, bisa dipastikan Khofifah akan bisa memenangi pemilihan gubenur Jatim, karena 60% masyarakat Jatim adalah pengagum Khofifah, apalagi dengan pasangannya pak Herman adalah mantan Kapolda Jatim, bisa dipastikan keluarga besar polisi akan memberikan suaranya untuk pasangan Khofifah - Herman.
______________________________________
https://www.radjawarta.com/merasa-didzolimi-khofifah-lapor-ke-dkpp-dan-mk
Merasa Didzolimi Khofifah Lapor DKPP & MK
Janji Khofifah Indar Parawansa akan melakukan perlawanan terhadap siapapun yang menganjal pencalonannya sebagai cagub di Pilgub Jatim mulai dibuktikan. Dikabarkan, pasangan Herman S Sumawiraja ini, sudah melaporkan persoalan dirinya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Kepada wartawan, Khofifah menjelaskan, dalam pencalonan dirinya sebagai cagub Jatim diduga kuat ada pihak-pihak yang berusaha mendzolimi dengan tujuan agar dirinya tidak bisa ikut bertarung di Pilgub Jatim 2013.
Melihat keganjalan itu, ungkap Khofifah, dirinya sudah melakukan upaya perlawanan, dengan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan MK.
"SAYA MELIHAT ADA UPAYA PENDZOLIMAN TERHADAP PASANGAN KHOFIFAH-HERMAN," ujar Khofifah kepada wartawan di sela acara nonton bareng Sang Kiai bersama KH Hasyim Muzadi serta muslimat dan pengurus DPW PKB Jatim di Cito Surabaya, Selasa (18/6/2013).
Tim hukum dari pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) pun melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hingga Mahkamah Konstitusi (MK). "SURAT PARTAI KEDAULATAN SAJA KITA TEMBUSKAN KE MK," tuturnya.
Bahkan, Khofifah mengaku, dirinya juga sudah bertemu dengan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, dan menyampaikan kendala yang dihadapinya terkait Pilgub Jatim. "SECARA PRIBADI SAYA SUDAH KETEMU SAMA PAK JIMLY. SAYA TUNJUKKAN BEGINI. TERUS PAK JIMLY MENGATAKAN, ADUH MBAK KHOFIFAH, POLITIK DI JATIM TIDAK BERAKHLAK. ITU BAHASA BELIAU," ujarnya
Tidak ada komentar:
Posting Komentar