Guru daerah terpencil dihargai Rp. 150.000 perbulan
Tuesday, 17 April 2012 17:23 Ewin
Guru tamatan Pendidikan Guru Agama Kristen Protestan (PGAKP) ini hanya mendapatkan upah guru Rp. 150.000 perbulan melalui dana BOS yang diberikan pemerintah. Selain upah guru honor, tidak ada tunjangan lain yang didapat setiap bulan. Sementara desa Manusa tempat Timisela mengabdi adalah sebuah desa yang berada di tengah pedalaman pulau Seram dengan jarak tempuh dari kota kecamatan Kairatu ke desa tersebut berjarak 60 Km. Ke desa Manusa ditempuh melalui jalan kaki selama 2-3 hari.
Menurut Timisela upah kerja yang didapatnya sangat tidak mencukupi kebutuhan hari-harinya selama 1 bulan akibatnya selain menjadi guru dia terpaksa harus bertani untuk membantu kebutuhan ekonominya.
Sementara siswa SD pada desa tersebut umumnya bertelanjang kaki mengikuti proses belajar mengajar yang diberikan oleh guru. Jumlah siswa lebih dari 140 orang ini tidak mendapat fasilitas buku bacaan maupun fasilitas sarana olah raga, mereka hanya mengikuti proses pendidikan secara manual yaitu dengan cara menulis materi yang diberikan oleh para guru.
Sudah memasuki 10 Tahun pemerintah memekarkan daerah Seram Bagian Barat (SBB) menjadi kabupaten atau salah satu daerah otonom di provinsi Maluku namun tidak membawa perubahan bagi desa Manusa baik dalam pembangunan infrastruktur desa, perekonomian, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.
Martha Timisela menjadi sosok guru yang terus mengabdi meski tidak dikuatkan dengan upah yang layak.
Timisela meminta adanya perhatian serius pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten Seram Bagian Barat terhadap dirinya yaitu dengan memberikan tambahan upah honor guru dan bantuan sarana penunjang belajar mengajar bagi murid-muridnya yang sangat terisolasi.
Timisela bersama lebih dari 140 murid SD YPPK Manusa ingin menikmati kemerdekaan dalam mendapat program pendidikan yang layak dari pemerintah namun sayangnya harapan ini bagikan memandang langit yang tak diketahui mana ujungnya.
Hal senada dijelaskan oleh Dominggus Parera, koordinaator program pemberdayaan sumber daya manusia masyarakat pesisir dan pegunungan, LSM Yastra. Sebagai aktifis LSM, Parera sangat kesal dengan kinerja pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi Maluku dan kabupaten SBB, pasalnya tidak ada perhatian serius pemerintah untuk membangun masyarakat Manusa keluar dari keterisolasian yang dialami mereka selama ini. Menurut Parera program pembangunan jalan yang direncanakan oleh pemerintah sejak beberapa tahun lalu ke desa Manusa dan sejumlah desa dusun lainnya yang berada di pedalaman pulau Seram tidak terealisasi.
Pembangunan jalan provinsi dari Kairatu-Waisarisa seharusnya dialihkan ke desa Taniwel-Manusa, pasalnya Kairatu-Waisarisa telah dirilis jalan oleh pemerintah, sementara Taniwel ke Manusa hanya dilalui dengan jalan setapak. Ada unsur ketidakadilan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Maluku dan kabupaten Seram Bagian Barat terhadap rakyatnya yang mendiami daerah pedalaman.
Parera menambahkan berulang kali masyarakat Manusa dan lainnya telah menyampaikan keluhan mereka ke pemerintah kabupaten SBB dan provinsi Maluku namun belum satupun usulan mereka diterima dan direalisasi oleh pemerintah dalam bentuk program pembangunan fisik dan lainnya.
Selain jalan, program pemberdayaan masyarakat yang selama ini diusulkan dalam bentuk proposal yang dibuat oleh masyarakat Manusa dan lainnya tidak satupun direalisasi, akibatnya masyarakat menjadi kecewa dan umumnnya mereka menilai tidak ada artinya pemerintah pusat membentuk daerah otonom baru dengan tujuan memperpendek rentang kendali namun buktinya menambah panjang rentang kendali. Masyarakat yang terisolir hanya dipandang sebelah mata meskipun ribuan keluh kesah mereka mengadu namun yang dijawab hanya dalam bentuk janji, ibarat surga telinga yang tak kunjung realisasinya dalam bentuk pembangunan. DMS
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar