Saran Untuk Dinas Pendidikan Surabaya

Kategori: Surat Pembaca

Saran Untuk Dinas Pendidikan Surabaya

Kepada Yth                                                                                        
Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Di Tempat

Dengan Hormat.
Sehubungan dengan telah terjadinya putus kontrak pada pengadaan alat peraga pendidikan, dengan penyedia barang/jasa adalah CV Kubang Syari Jaya & CV Robar Bersama, karena barangnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tertuang pada kontrak, dengan ini kami memberi pendapat:

 

1.   Sebaiknya penyedia barang menarik barang dari sekolah2.  Untuk itu dinas pendidikan bisa menulis surat pada penyedia barang agar menarik barang2nya dari sekolah dengan jangka waktu maksimal tertentu, jika tidak diambil, maka kerusakan dll bukan menjadi tanggungjawab sekolah atau dinas pendidikan

2. Jika nanti PTUN memenangkan gugatan penyedia barang/jasa, maka penyedia barang/jasa bisa mengirim kembali ke sekolah2

3.   Karena jika barang masih disekolah, jika nanti PTUN menolak gugatan dari penyedia barang, penyedia barang akan bisa menuntut lagi dengan argumentasi hukum lain, bahwa barang mereka yang masih disekolah2 itu telah rusak, telah terpakai, kurang jumlahnya dll, (meski sejak dikirim memang sudah demikian) maka mereka akan menuntut ganti rugi dll dengan menyatakan bahwa itu karena kesalahan dinas pendidikan atau sekolah.

4.  Apalagi dalam pengadaan ini sangat kuat tercium aroma adanya kerjasama antara penyedia barang dengan kepala bagian perlengkapan, yakni Noer Oemarijati. Point 3 tersebut diatas adalah rencana bersama mereka

5.   Sebagai bukti bisa dilihat nanti bahwa pada argumentasi di sidang PTUN (argumentasi ini adalah hasil diskusi antara penyedia barang dengan bagian perlengkapan), salah satu alasannya adalah bahwa sample barang penyedia yang dikirim pada bagian perlengkapan & ULP Surabaya sudah memenuhi syarat, spesifikasi dll, sehingga mereka ditunjuk sebagai penyedia barang. Maka sangat tidak tepat langkah dari pemeriksa barang dari dinas pendidikan dan sekolah yang menyatakan barang tidak sesuai spesifikasi dll, karena barang yang tadinya sudah memenuhi persyaratan, karena perlakuan sekolah & dinas pendidikan, maka menjadi rusak dll

6.   Hal lain yang bisa dijadikan indikasi, bias dilihat sekarang utntuk pengadaan barang/jasa untuk keperluan sekolah & dinas pendidikan dilaksanakan oleh bagian perlengkapan, seperti bangku sekolah dll dengan alasan itu adalah barang umum. Sehingga sering kali pengadaan itu tidak tepat guna Padahal didaerah yang lain tidak demikian, karena yang tahu kebutuhan sekolah & dunia pendidikan adalah dinas pendidikan. Ini karena para penyedia barang itu semua diatur oleh Noer Oemarijati, dan pengadaan direkayasa, sehingga ada  fee yang diterimanya. Dengan alasan bahwa dana itu untk keperluan operasional Walikota, DPRD dll

 

Demikian pemikiran ini disampaikan, terima kasih atas perhatiannya dan semoga manfaat

 

Tembusan: 1.Walikota

 2. dll

Sumber: http://wargatumpat.blogspot.com/2014/03/pesisir-saran-untuk-dinas-pendidikan.html

[Media_Nusantara] Re: OBROLAN SERU BKOM (Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat) Bandung (Rabu, 26 Maret 2014) [2 Attachments]

Dear Moderator ..
Numpang posting, semoga bermanfaat

Streaming www.mgtradio.com

Like Fanpage MGTRADIO www.facebook.com/1011mgtradio

Follow @MGT_RADIO

Invite PIN MGTRADIO 2138AA45

SMS 0812 204 1011

[Media_Nusantara] PKS Bohongi Masyarakat Dengan Manipulasi Foto Group Band Slank

 

Slank Protes Karena PKS Manipulasi Foto Group Band Slank

PKS Edit Foto Sehingga terkesan Seolah2 Slank Ajak Masyarakat Pilih PKS

Grup Band Slank protes, karena foto pentolannya dijadikan alat kampanye oleh PKS. Foto yang dimaksud adalah foto Bimbim. Foto ini kemudian diedit oleh tim kampanye PKS menjadi alat kampanye PKS, yang mengambarkan seolah2 Slank mendukung & mengajak masyarakat untuk memilih PKS

Foto yang diprotes Slank menampilkan Bimbim berpose mengangkat jari menghadap kamera. Di belakangnya terdapat dinding yang memasang poster dan tulisan Slank besar.

Foto itu diedit oleh tim sukses PKS dengan ditambahi tulisan "Pilih No. 3 jangan golput". Nomor 3 adalah nomor urut PKS di Pemilu 2014.

Melalui akun twitter resminya, @slankdotcom, yang dikunjungi detikcom pada Rabu (26/3/2014), slank membantah Bimbim menjadi model untuk alat peraga kampanye PKS. Foto itu disebut hasil manipulasi video.

"‪#‎InfoSlank‬ Foto ini TIDAK BENAR! Itu hasil manipulasi dr video ‪#‎Bim2xSlank‬ yang sebenarnya diperuntukan bagi @Beritasatu http://youtu.be/pZDL537mQiU pic.twitter.com/40Bg9E9SsT," tulis @slankdotcom, Senin (24/3).

Twit itu dilanjutkan dengan menyatakan bahwa Slank tak pernah memberi izin untuk menggunakan foto logo dan personelnya untuk kepentingan kampanye.

"SLANK TIDAK MENGIJINKAN penggunaan logo,foto SLANK & Bunda Iffet untuk kepentingan kampanye caleg/partai baik pilkada maupun pemilu!!" tulis akunt itu lagi.

Menurut beberapa kalangan, tindakan PKS ini bisa dikategorikan sebagai pembohongan publik & pembodohan masyarakat dengan tujuan hanya sekedar dapat meraih suara pemilih pada pemilu, tanpa memperdulikan akibatnya.


Sumber: http://justice-online.blogspot.com/2014/03/pks-bohongi-masyarakat-dengan.html

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___

PKS Bohongi Masyarakat Dengan Manipulasi Foto Group Band Slank

Slank Protes Karena PKS Manipulasi Foto Group Band Slank

PKS Edit Foto Sehingga terkesan Seolah2 Slank Ajak Masyarakat Pilih PKS

Grup Band Slank protes, karena foto pentolannya dijadikan alat kampanye oleh PKS. Foto yang dimaksud adalah foto Bimbim. Foto ini kemudian diedit oleh tim kampanye PKS menjadi alat kampanye PKS, yang mengambarkan seolah2 Slank mendukung & mengajak masyarakat untuk memilih PKS

Foto yang diprotes Slank menampilkan Bimbim berpose mengangkat jari menghadap kamera. Di belakangnya terdapat dinding yang memasang poster dan tulisan Slank besar.

Foto itu diedit oleh tim sukses PKS dengan ditambahi tulisan "Pilih No. 3 jangan golput". Nomor 3 adalah nomor urut PKS di Pemilu 2014.

Melalui akun twitter resminya, @slankdotcom, yang dikunjungi detikcom pada Rabu (26/3/2014), slank membantah Bimbim menjadi model untuk alat peraga kampanye PKS. Foto itu disebut hasil manipulasi video.

"‪#‎InfoSlank‬ Foto ini TIDAK BENAR! Itu hasil manipulasi dr video ‪#‎Bim2xSlank‬ yang sebenarnya diperuntukan bagi @Beritasatu http://youtu.be/pZDL537mQiU pic.twitter.com/40Bg9E9SsT," tulis @slankdotcom, Senin (24/3).

Twit itu dilanjutkan dengan menyatakan bahwa Slank tak pernah memberi izin untuk menggunakan foto logo dan personelnya untuk kepentingan kampanye.

"SLANK TIDAK MENGIJINKAN penggunaan logo,foto SLANK & Bunda Iffet untuk kepentingan kampanye caleg/partai baik pilkada maupun pemilu!!" tulis akunt itu lagi.

Menurut beberapa kalangan, tindakan PKS ini bisa dikategorikan sebagai pembohongan publik & pembodohan masyarakat dengan tujuan hanya sekedar dapat meraih suara pemilih pada pemilu, tanpa memperdulikan akibatnya.

Sumber: http://wargatumpat.blogspot.com/2014/03/pesisir-pks-bohongi-masyarakat-dengan.html

[Media_Nusantara] Release Media HuMa: Suara Rakyat Untuk Presiden Baru Indonesia

 

Kawan-kawan jurnalis,

Berikut release media Diskusi HuMa dan Launching Video Gerakan Komunitas ini diadakan pada hari Selasa, 25 Maret 2014 di Kantor Merdeka Institute/Gedung Newseum, Jl. Veteran 1 No. 23, Jakarta Pusat. Narasumber pada diskusi ini adalah Andik Hardiyanto (Direktur Merdesa Institute), Andiko (Direktur Eksekutif HuMa), Benny Susetyo (Pengamat Sosial), Ray Rangkuti (Pengamat Politik) dan Chalid Muhammad (Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia).

Kontak narasumber :
    Andik Hardiyanto (Direktur Merdesa Institute), HP. 0821 23 84 8007
    Andiko (Direktur Eksekutif HuMa), HP. 0813 861 20260
    Benny Susetyo (Pengamat Sosial), HP. 0812 35 42153
    Ray Rangkuti (Pengamat Politik), HP. 0816 1440 763
    Chalid Muhammad (Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia), HP. 0811 847 163

Bagi yang ingin mendapatkan foto kegiatan tadi, dapat mengirimkan email ke lulukuliyah@gmail.com.


Salam hangat,

Luluk Uliyah

------------------------------------------

Siaran Pers HuMa

Suara Rakyat Untuk Presiden Baru Indonesia

 

[Jakarta, 25 Maret 2014] “Hiruk pikuk kampanye menjelang Pemilu 2014 ini sangat jauh dari harapan publik. Pesan-pesan kampanye yang disampaikan oleh partai politik dan atau bakal calon presiden belum menujukan tawaran jalan keluar yang substansial bagi bangsa ini, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di 33.000 desa di sekitar kawasan hutan.

 

Suara orang-orang kampung hampir tak pernah didengar apalagi diperhatikan dengan baik oleh peserta PEMILU dan calon pemimpin. Padahal problematika yang mereka alami sungguh sangat besar dan kompleks. Salah satu problem utama yang dihadapi oleh orang kampung adalah sengketa  agraria yang melibatkan negara dan perusahaan pertambangan, perkebunan, hak penguasaan hutan hingga hutan tanaman industri yang diizinkan oleh negara.

 

“Sepinya suara orang kampung dalam menyikapi perubahan boleh jadi karena keterbatasan akses mereka pada media massa mainstream. Oleh karena itu, HuMa sebagai organisasi yang selama ini berinteraksi intensif dengan orang kampung memandang penting membuat media alternatif agar suara mereka didengar oleh partai politik dan calon presiden. Media alternatif ini menggunakan teknologi sederhana berupa video yang diambil dengan telepon selular yang banyak dimiliki oleh masyarakat desa”, papar Andiko Sutan Mancayo, Direktur Eksekutif HuMa pada Diskusi dan Launching Video “Suara Orang Kampung Untuk Perubahan”.

 

Diskusi dan Launching Video Gerakan Komunitas ini diadakan pada hari Selasa, 25 Maret 2014 di Kantor Merdeka Institute/Gedung Newseum, Jl. Veteran 1 No. 23, Jakarta Pusat. Turut hadir menjadi narasumber pada diskusi ini adalah Andik Hardiyanto (Direktur Merdesa Institute), Andiko (Direktur Eksekutif HuMa), Benny Susetyo (Pengamat Sosial), Ray Rangkuti (Pengamat Politik) dan Chalid Muhammad (Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia).

 

Chalid Muhammad menyatakan bahwa sudah saatnya partai politik dan bakal calon presiden menghentian kampanye yang tanpa makna dan cenderung menimbulkan apatisme bagi rakyat dalam berdemokrasi. Partai politik dan calon presiden harusnya lebih mengedepankan tawaran jalan keluar terhadap problematika bangsa secara lebih substantive, seperti tawaran jalan keluar terhadap konflik agraria yang telah berlangsung lama dan cenderung menyengsarakan orang kampung.

 

“Video Gerakan Komunitas ini merupakan gerakan komunitas yang ada di seluruh pelosok Indonesia yang didokumentasikan melalui teknologi sederhana berupa video yang diambil dengan telepon selular untuk menyampaikan pesan dan harapannya kepada Presiden terpilih dalam penyelesaian Konflik Agraria  dan Sumber Daya Alam,” papar Andik Hardiyanto, Direktur Merdesa Institute.

 

HuMa mencatat, di tahun 2013 saja telah terjadi 278 konflik sumber daya alam dan agraria, yang berlangsung di 98 kota/kabupaten di 23 Provinsi dengan luas area konflik mencapai 2. 416.035 hektar. Konflik tersebut berada di Kalimantan Tengah 72 kasus, Jawa Tengah 39 Kasus, Sumatera Utara 19 kasus, Sumatera Barat 15 kasus, Banten 24 kasus, Sulawesi Tengah 11 kasus, Jawa Barat 16 kasus, Kalimantan Barat 15 kasus, Aceh 10 kasus dan Sulawesi Selatan 10 kasus.

 

Dengan sistem pendokumentasian HuMawin yang dikembangkan oleh HuMa, teridentifikasi 6 pelaku dominan dalam Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam, yaitu Taman Nasional/Kementrian Kehutanan; Perhutani; PT Perkebunan Nusantara (PTPN); Perusahaan atau Korporasi; Perusahaan Daerah; dan Instansi lain (TNI). Para pihak yang terlibat dalam konflik bersifat komunal, dan unit terkecil adalah komunitas masyarakat atau kelompok atau bukan individu. Ada 9 pihak yang terlibat dalam konflik sumberdaya alam dan agraria, yaitu Perusahaan 35%, PTPN 2%, Perhutani 7%, Pemerintah Daerah 2%, Taman Nasional/Kementrian Kehutanan 4%, Petani 9%, Komunitas Lokal 34%, Masyarakat Adat 7%, dan instansi lainnya. Konflik Perkebunan dan Kehutanan menjadi konflik yang paling sering terjadi di Indonesia. Konflik di dua sektor ini mengalahkan konflik pertanahan atau agraria non kawasan hutan dan kebun. Konflik perkebunan terjadi sebanyak 119, dengan luasan area konflik mencapai 413.972 hektar.

 

Seringnya tindak kekerasan menempatkan entitas negara sebagai pelanggaran HAM terbesar dengan frekuensi keterlibatan 54%, kemudian institusi bisnis sebanyak 36% dan individual berpengaruh sebanyak 10%. Adapun jenis pelanggaran HAM dilakukan yaitu Pelanggara atas hak hidup 6%; Pelanggaran hak atas lingkungan sehat dan bersih 7%; Serangan terhadap integritas pribadi 7%; Pelanggaran hak atas Kebebasan 18 %; dan Hak akses terhadap Sumber Daya Alam 25%.

 

Inilah yang diharapkan oleh masyarakat adat, komunitas lokal, Petani, Buruh dan Nelayan kepada Presiden terpilih dalam penyelesaian konflik Sumber Daya Alam dan Agraria yang mereka hadapi selama ini. Pesan dan harapan masyarakat dari Aceh hingga Papua ini dipilih dan ditampilkan dalam Video Gerakan Komunitas “Suara Orang Kampung Untuk Perubahan”. Gerakan ini terus digaungkan lewat media alternative dengan teknologi sederhana yang mudah diakses dan digunakan masyarakat, lewat twitter dan Facebook di akun @perkumpulanHuMa dan di laman www.huma.or.id di “Suara Rakyat untuk Presiden”. [ ]

 

Contact Person : LulukUliyah 0815 1986 8887 dan Agung Wibowo 081281140154

 

---------------------------------

HuMa adalah organisasi nonpemerintah yang bergerak pada isu pembaharuan hukum bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal, keragaman sistem hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA. Gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan bertujuan mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya. Informasi detail tentang HuMa dapat dibuka di www.huma.or.id

 

Kontak narasumber :

1. Andik Hardiyanto (Direktur Merdesa Institute), HP. 0821 23 84 8007
2. Andiko (Direktur Eksekutif HuMa), HP. 0813 861 20260
3. Benny Susetyo (Pengamat Sosial), HP. 0812 35 42153
4. Ray Rangkuti (Pengamat Politik), HP. 0816 1440 763
5. Chalid Muhammad (Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia), HP. 0811 847 163

--   Luluk Uliyah  Knowledge and Media Manager Epistema Institute  Jl. Jati Mulya IV No.23, Jakarta 12540  Telp. 021‐78832167, Fax.021‐7823957, HP. 0815 1986 8887  www.epistema.or.id | fb: Epistema Inst | t: @yayasanepistema  “Belajar dan Berbagi untuk Keadilan Eko-Sosial”

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___

[Media_Nusantara] (OOT) OBROLAN SERU BERSAMA BBKPM (Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat) BANDUNG (Senin, 24 Maret 2014) [2 Attachments]

Dear Moderator ..

Numpang posting yah, semoga bermanfaat

 

Streaming www.mgtradio.com

Like Fanpage MGTRADIO www.facebook.com/1011mgtradio

Follow @MGT_RADIO

Invite PIN MGTRADIO 2138AA45

SMS 08122041011

[Media_Nusantara] Kenegarawanan, Aborsi Politik Indonesia

 

Kenegarawanan, Aborsi Politik Indonesia

SEBUAH 'anekdote' politik tentang presiden dan kepresidenan saat ini tengah beredar melalui pesan singkat, blackberry messenger dan berbagai media sosial elektronik lainnya. Menurut 'anekdote' itu, Soekarno telah membuktikan bahwa seorang pejuang kebangsaan bisa dan pantas menjadi presiden. Soeharto membuktikan seorang anak petani bisa menjadi presiden. BJ Habibie membuktikan seorang ilmuwan bisa menjadi presiden. KH Abdurrahman Wahid membuktikan seorang ulama pun bisa menjadi presiden. Dan Megawati Soekarnoputeri membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi presiden. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono membuktikan bahwa sebenarnya keberadaan seorang presiden tidak lagi dibutuhkan.

Tentu, yang paling tidak nyaman dengan anekdote tersebut, adalah Susilo Bambang Yudhoyono, yang pada tahun 2014 ini –bila tak ada kejadian luar biasa– akan mengakhiri masa kepresidenan yang kedua atau yang terakhir dari yang dimungkinkan konstitusi saat ini. Sejumlah pengeritik, antara lain Rizal Ramli dan buya Syafii Maarif, pernah mengatakan bahwa republik ini –khususnya di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono– terkendalikan melalui autopilot. Tapi terlepas dari analogi itu, pesawat-pesawat terbang dengan teknologi mutakhir saat ini memang bisa serba otomatis lepas landas, mengudara menuju maupun mendarat di bandara tujuan. Metode dan sistematika kerja pengoperasian pesawat-pesawat modern kini memang berbeda. Pilot dan ko-pilot hanyalah merekayasa dan mengawasi komputer agar bekerja sesuai maksud dan tujuan penerbangan.

BARANGKALI cara kerja seorang presiden dan wakil presiden dalam menjalankan pemerintahan dalam suatu negara modern, pun sudah harus berubah dan diperbaharui. Sayangnya, menurut catatan empiris, ilmu ketatanegaraan hingga sejauh ini kurang dinamis dalam mengikuti perkembangan zaman. Nyaris tak ada pembaharuan dan inovasi. Sehingga mungkin tidak mudah melakukan pembaharuan dalam cara berpolitik, berbangsa dan bernegara. Padahal, dalam konteks Indonesia, bukannya tak pernah ada gerakan-gerakan pembaharuan politik dan kehidupan bernegara. Pun sejumlah ahli tatanegara berkali-kali mengetengahkan pikiran dan gagasan maupun penafsiran-penafsiran baru, yang sekecil apapun kadarnya bisa lebih mendinamisir praktek ketatanegaraan Indonesia.

Namun, kekuatan-kekuatan politik yang ada cenderung resisten kepada segala sesuatu yang berbau pembaharuan. Mereka merasa lebih nyaman dan aman mempertahankan sejumlah aspek prosedural dalam kehidupan berpolitik dan bernegara. Sikap cinta statusquo membentur setiap gagasan baru yang muncul. Tapi sementara itu pada pihak lain, terjadi pergeseran minus terkait nilai-nilai filosofis dan etika dasar –yang justru harus dipertahankan– dalam bernegara. Syarat dan sikap kenegarawanan seorang pemimpin misalnya, makin terdorong ke belakang, digantikan kekuatan dukungan uang, persekongkolan dan penggunaan massa sebagai faktor penekan. Etika digantikan taktik-taktik busuk dan kepandaian berbohong. Altruisme digantikan egoisme pribadi dan kelompok.

Bukan hanya rakyat yang dibohongi dengan berbagai klaim jasa dan keberhasilan serta aneka janji kosong, tetapi sesama pelaku politik juga dibohongi. Dalam sebuah wawancara televisi, Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto mengeluh tentang kebiasaan buruk para politisi yang gemar berbohong. Ia mengaku telah berkali-kali dibohongi para politisi. Ada yang mengatakan, Prabowo antara lain sering dibohongi agar bisa mengalirkan 'dana politik'. Adiknya, Hasyim Djojohadikoesoemo, pemegang akumulasi dana yang besar.

Salah satu keluhan penting terbaru yang dilontarkan Prabowo adalah mengenai janji Ketua Umum PDIP yang menyatakan akan mendukung pencalonannya sebagai presiden pada 2014. Tapi, nyatanya Jumat 14 Maret kemarin Megawati mengeluarkan surat perintah tentang pencalonan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI melalui Pilpres mendatang. Dalam hal ini, Prabowo merujuk Perjanjian Batutulis yang ditandatanganinya bersama Megawati 16 Mei 2009.

Apakah Prabowo sendiri tak suka berbohong? Rekam jejak karir Prabowo Subianto tidak sepenuhnya putih. Sebagai seorang jenderal Prabowo misalnya memerintahkan anak buahnya melakukan aksi-aksi penculikan terhadap aktivis kritis di masa Soeharto. Tetapi, harus diakui bahwa tokoh utama Partai Gerindra ini tampaknya tak terbiasa (sengaja) melakukan kebohongan. Setidaknya, di gelanggang bohong berbohong ini ia tak terkemuka dibandingkan sejumlah tokoh politik dan kekuasaan lainnya. Ia misalnya tidak berbohong dan mengakui tindakan-tindakan penculikan politik yang dilakukannya di masa lampau. Ia pun tak menyangkal pernah berniat melakukan kudeta terhadap Presiden BJ Habibie Mei 1998.

KELANGKAAN sikap kenegarawanan dan kemiskinan etika merupakan bagian terburuk sebagai fakta dalam dunia politik dan percaturan kekuasaan negara di Indonesia dalam satu atau dekade terakhir ini. Presiden Amerika Serikat John Fitzgerald Kennedy –tewas terbunuh 22 November 1963 dalam suatu konspirasi– pernah menyampaikan semacam adagium, "My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins." Kesetiaanku kepada partai berakhir saat kesetiaanku kepada negara mulai. Adagium itu juga pasti pernah didengar para politisi dan orang yang berkecimpung sebagai pelaksana negara di Indonesia, tetapi tak dijadikan sebagai pegangan sehari-hari dalam praktek politik dan pengelolaan kekuasaan.

Ir Soekarno adalah tokoh dengan kenegarawanan hampir sepanjang masa perjuangannya dan masa kepresidenannya. Sayang, tahun 1960-1965, ia kehilangan sikap kenegarawanan itu saat ia bergerak terlalu ke kiri dan sangat berpihak kepada kelompok politik tertentu.

Jenderal Soeharto menjalani separuh masa kekuasaannya dengan kenegarawanan, namun pada separuh bagian lainnya ia membiarkan orang-orang di sekelilingnya melakukan permainan kekuasaan dengan aroma korupsi, kolusi dan nepotisme. Keberhasilannya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi diakui. Tapi sayang, ia gagal dalam pemerataan keadilan ekonomi, hukum dan politik.

BJ Habibie praktis belum cukup berhasil membuktikan kenegarawanannya dalam masa kepresidenannya yang ringkas. Penanganannya terhadap masalah Timor Timur yang membuat provinsi ke-33 itu terlepas dari RI, menjadi bahan kontrovesi. Effortnya membuka keran demokrasi di Indonesia lebih lebar dihargai, namun di lain pihak ketidakcermatannya dalam menjalankan proses tersebut dikecam melahirkan begitu banyak ekses.

KH Abdurrahman Wahid melakukan sejumlah terobosan mengesankan dalam masalah kebebasan pers dan gerak pemberantasan korupsi. Tetapi reputasinya sebagai kyai penuh kebijaksanaan maupun kenegarawanannya seringkali dipertanyakan ketika ia menyampaikan ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan kontroversial. Ia pun dikritik karena besarnya peranan para pembisik di lingkaran kekuasaannya. Tapi banyak yang memaafkan dan memahami bahwa keadaan kesehatanlah yang membuat ia tidak optimal sebagai kepala pemerintahan sebagaimana diharapkan sebelumnya. Meskipun demikian, ketika ia mengeluarkan dekrit yang antara lain bertujuan membubarkan DPR, tanpa ampun ia dimakzulkan melalui suatu keroyokan politik. Tokoh terkemuka Amien Rais yang memotori terpilihnya KH Abdurrahman Wahid sebagai presiden menggantikan Habibie, menjadi pula salah satu tokoh utama pemakzulannya April 2001.

Dua presiden berikut, Megawati Soekarnoputeri dan Susilo Bambang Yudhoyono, seringkali lebih terasa sebagai tokoh partai –PDIP dan Partai Demokrat– daripada seorang presiden yang seharusnya milik semua rakyat. Mereka tak 'sealiran' dengan John F. Kennedy. Kesetiaan mereka kepada partai tak berakhir bersamaan dengan dimulainya kesetiaan mereka kepada negara –selaku Presiden RI. Terkesan, kesetiaan mereka kepada partai makin bertambah kadarnya justru setelah menjadi presiden. Porsi waktu yang mereka sediakan mengurus partai sangat besar. Prestasi mereka untuk partai lebih menonjol daripada prestasi untuk negara. Lalu tercipta iklim, betapa keterlibatan 'oknum' partai dalam beberapa perbuatan tak terpuji dalam kejahatan keuangan menjadi menonjol.

KESETIAAN terhadap partai yang tak mampu dikalahkan kesetiaan kepada negara, melajur sebagai contoh hingga ke bawah. Dilakukan oleh para gubernur maupun walikota dan bupati. Dan ini tak melulu monopoli PDIP ataupun Partai Demokrat, melainkan boleh dikatakan melibatkan seluruh partai yang ada. Jika seorang tokoh naik menjadi bupati, walikota atau gubernur, atas dukungan partai, ia harus mempersiapkan diri untuk membuka keran dana melalui rekayasa proyek-proyek pemerintah dalam kewenangannya, bagi partai atau oknum partai. Ini adalah balas budi atau mungkin lebih tepat disebut membayar dan memenuhi janji konspiratif dengan partai pendukung.

Maka, sangat sulit mengharapkan partai melahirkan seorang tokoh dengan kenegarawanan. Tak ada partai yang ikhlas 'menyumbangkan' seorang tokoh untuk betul-betul menjadi milik rakyat. Partai-partai malah cenderung melakukan aborsi politik atas kelahiran tokoh-tokoh yang berpotensi sebagai pemimpin dengan kenegarawanan. Dianggap sudah merupakan kewajaran, bila seseorang dibesarkan oleh partai, ia pun punya kewajiban untuk balas budi membesarkan partai. Ini tentu benar, tetapi pasti ada pilihan cara untuk tidak membuat seorang tokoh sebagai 'robot' atau hamba partai semata. Kalau seorang tokoh berhasil menjadi presiden, gubernur, bupati atau walikota yang cemerlang dan tak hanya mengutamakan kepentingan partai pendukungnya melainkan kepentingan seluruh rakyat, bukankah nama partai yang melahirkannya juga akan terangkat dengan sendirinya?

Dalam konteks yang disebutkan terakhir di atas inilah, mungkin kita harus mengamati tokoh-tokoh yang saat ini sedang populer di mata rakyat, atau setidaknya sedang ada di medan sanjungan dan pujian saat ini. Sebutkanlah, Jokowi, Tri Rismaharini, Ridwan Kamil atau beberapa nama lainnya.

Tri Rismaharini belum lama ini sempat mengeluh mengenai gangguan dan 'tagihan-tagihan' PDIP partai pendukungnya, termasuk dalam kaitan proyek. Sementara itu, Ridwan Kamil diprotes banyak kalangan, saat gambar dirinya digunakan oleh dua partai pengusungnya PKS dan Gerindra –dalam pemilihan Walikota Bandung yang lalu– di arena kampanye pemilihan umum legislatif yang sedang berlangsung saat ini.

Jokowi yang telah resmi dideklarasikan PDIP sebagai calon presiden dalam Pemilihan Presiden 2014, memang sangat populer, bukan hanya bagi rakyat Jakarta tetapi juga di daerah lainnya. Banyak lapisan rakyat yang secara emosional sedang kecewa dengan gaya kepemimpinan di negara ini dan melihat Jokowi sebagai sosok harapan kepemimpinan baru. Pada sisi lain, Jokowi tampaknya kini sedang dituntut oleh partainya untuk 'bekerja keras' dan merelakan namanya dipakai untuk meningkatkan nama partai. Tapi bila pada satu momen banyak kalangan di masyarakat yang sampai pada anggapan bahwa Jokowi ternyata hanya milik partai dan sesungguhnya bukan milik dan bukan untuk mereka, entah apa yang akan terjadi.

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___

[Media_Nusantara] DEKRIT RAKYAT UNTUK KEDAULATAN INDONESIA

 

DEKRIT RAKYAT UNTUK KEDAULATAN INDONESIA

KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945

Dengan ini menyatakan dengan khidmat:

Bahwa tujuan pembentukan negara Republik Indonesia sebagaimana tecantum di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 adalah: Pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; Kedua, memajukan kesejahteraan umum; Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa; Keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa di dalam negeri, terdapat suatu persoalan nyata memburuknya kehidupan rakyat. Petani dan nelayan tidak memiliki tanah dan laut, perempuan mengalami kekerasan dan diskriminasi, para buruh dengan upah murah dan sistem kerja kontrak, fakir miskin dan anak terlantar dipinggirkan, rakyat tidak mendapat perlindungan maksimal dari ancaman bencana, jutaan anak Indonesia tidak bersekolah, ketimpangan ekonomi dan sosial semakin meningkat, dominasi modal asing dan utang negara semakin membengkak, serta ketergantungan yang semakin besar terhadap impor kebutuhan pokok seperti pangan dan energi.

Bahwa di luar negeri, harkat dan martabat bangsa Indonesia tengah berada pada tiitik nadir. Jutaan buruh migran yang mayoritas adalah perempuan nyaris tanpa perlindungan maksimal negara. Perjanjian atau kesepakatan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral banyak merugikan bangsa dan melapangkan jalan bagi berkuasanya oligarki negara-negara industri dan perusahaan-perusahaan multinasional yang telah menyebabkan meningkatnya angka kelaparan dan kemiskinan, memperparah kerusakan lingkungan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Bahwa telah lama para penyelenggara negara semakin melenceng dari tujuan pembentukan Pemerintahan Negara Republik Indonesia, sebagaimana amanat UUD 1945. Korupsi semakin merajalela, lembaga-lembaga kenegaraan tidak berfungsi optimal memberikan pelayanan, serta praktek-praktek pengkhianatan terhadap cita-cita proklamasi Republik Indonesia di dalam pembuatan kebijakan.

Bahwa tiga kali penyelenggaraan Pemilihan Umum pasca Orde Baru telah melenceng dari amanat menjalankan UUD 1945, terutama dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan mensejahterakan kehidupan rakyat.

Bahwa hal yang demikian menimbulkan keadaan yang membahayakan persatuan dan keselamatan Bangsa dan Negara, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil makmur;

Bahwa didorong oleh rasa cinta terhadap bangsa dan negara disertai keyakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunya jalan untuk menyelamatkan Bangsa dan Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2014;

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,KAMI RAKYAT INDONESIA SEBAGAI PEMEGANG TERTINGGI KEDAULATAN BANGSA Menetapkan:

1. Penyelenggaraan Pemlihan Umum 2014 harus meneguhkan cita-cita kemerdekaan RI untuk menegakkan kedaulatan bangsa.
2. Dihentikannya seluruh kampanye dan propaganda yang menyesatkan oleh partai politik dan calon presiden.
3. Memerintahkan kepada partai-partai politik, calon anggota legislatif, dan calon presiden, dalam rangka pelaksanaan Pemilihan

Umum 2014 untuk menyampaikan program-program politik yang terukur dalam 5 tahun kekuasaannya dan sungguh-sungguh mengembalikan kedaulatan bangsa dengan cara sebagai berikut:

Pertama, Menjalankan sistem ekonomi kerakyatan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 23, pasal 27, pasal 28, pasal 31, pasal 33, dan pasal 34 Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Kedua, melakukan revisi ratusan produk Undang-Undang dan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal lainnya yang telah menjadi penyebab hilangnya kedaulatan bangsa;

Ketiga, melakukan revisi dan/ atau pembatalan atas perjanjian-perjanjian internasional yang merugikan dan tidak menghormati kedaulatan bangsa, serta menyegerakan pemulihan kedaulatan bangsa atas pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam termasuk kedaulatan atas energi.

Keempat, menjalankan Undang Undang Pokok Agaria Nomor 5 Tahun 1960 dalam rangka melaksanakan Pembaruan Agraria serta menegakkan kedaulatan pangan;

Kelima, menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan buruh;

Keenam, menjamin dan melindungi hak-hak nelayan tradisional Indonesia dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir dan kelautan Indonesia. Serta melindungi kekayaan laut Indonesia dari penjarahan

Ketujuh, memulihkan kehidupan sosial dan lingkungan hidup yang semakin hancur karena kesalahan arah pembangunan dan penyalahgunaan kekuasaan;

Kedelapan, menghentikan pembuatan utang-utang baru yang tidak bermanfaat dan berani menghapus utang luar negeri yang tidak sah;

Kesembilan, menjamin terselenggaranya pendidikan dan kesehatan gratis dan berkualitas, serta memastikan terselenggaranya sistem jaminan sosial yang berkeadilan oleh negara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesepuluh, menegakkan hukum yang mencerminkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan serta mengadili pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia, termasuk pelanggaran HAM masa lalu secara sungguh-sungguh serta memberantas praktik korupsi di semua lini, khususnya di lingkungan birokrasi, kejaksaan, kepolisian, serta segera menuntaskan kasus Bank Century dan menghukum koruptor seberat-beratnya.

Selasa, 18 Maret 2014
GERAKAN DEKRIT RAKYAT INDONESIA

Para Pendukung Dekrit Rakyat Indonesia

Chalid Muhammad, Ray Rangkuti, Dani Setiawan, Riza Damanik, Benny Susetyo, Haris Azhar, Dr. Yudi Latif, Henry Saragih, Gunawan, Dr. Myrna Safitri, Andrinof Chaniago, Dr. Rikardo Simarmata, Dr. Herlambang, Dr. Dedi Adhuri, Yeni Sucipto, Anis Hidayah, Abdul Halim, Siti Maemunah, Wahidah Rustam, Hendrik Siregar, Chairilsyah, Zen Smith, Suwiryo Ismail, Andik Hardiyanto, Tavip, Arif Susanto, Sabastian Salang, Jerry Sumampouw, Dr. Alan Koropitan, Yance Arizona, Asep Yunan Firdaus, Wahyu Susilo, Muhammad Karim, Suhana, Dr. PS Lenggono, Kartini Samon, Achmad Yakub, Mida Saragih, Roy Salam, Bona Beding, Sugeng Nugroho, Nafian Faiz dan lain-lainnya.

__._,_.___

Reply via web post

Reply to sender

Reply to group

Start a New Topic

Messages in this topic (1)

Visit Your Group

• Privacy • Unsubscribe • Terms of Use

.

__,_._,___