@
Bukankah sebaiknya "fadli Zon" sendirilah yangsebaiknya menyampaikan Daftar Nama "para Pelaku KKN" dalam susunan anggota DPR dan MPR ke KPK?
Apabila sejalan dengan "dedikasi" mensejahterakan Rakyat?
@Verzonden vanaf mijn draadloze BlackBerry®-toestelFrom: "Yoseph T Taher ariyanto@bigpond.com [temu_eropa]" <temu_eropa@yahoogroups.com>Sender: temu_eropa@yahoogroups.comDate: Tue, 21 Oct 2014 14:09:30 +1000To: Temu Eropa<temu_eropa@yahoogroups.com>; GELORA45<GELORA45@yahoogroups.com>ReplyTo: temu_eropa@yahoogroups.comSubject: [temu_eropa] Fw: Fadli Zon: Yang Berkuasa Siapa........?Jelas sekali ini pertanyaan orang keblinger. Yang berkuasa dan punya hak
tentu Presiden yang menentukan menteri. Tapi, tahukah Presiden (yang
baru menjabat satu hari), siapa-siapa orang yang bakal ditentukannya
itu koruptor atau bukan? Nah, KPK mesti mempunyai "daftar nama" para
tokoh yang korup, dimana daftar itu tidak dipunyai oleh Presiden. Jadi
KPK yang mesti men-check. Dan ini bukan soal "siapa yang berkuasa",
tapi siapa yang tahu orang korup atau tidak yang bakal diangkat jadi
Menteri itu ........! Bukankah begitu? (Ini pikiran dan pendapat rakyat
keciiiil yang bukan anggota dpr lho........!!!)
Fadli Zon: Yang Berkuasa Siapa, KPK atau Presiden yang Tentukan Menteri?
Senin, 20 Oktober 2014 | 12:20 WIB
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Anggota DPR-RI memberikan selamat
kepada Ketua DPR-RI Setya Novanto (tengah) bersama empat wakil ketua
Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fadli Zon dari
Fraksi Partai Gerindra, Agus Hermanto dari Fraksi Partai Demokrat,
Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (kiri ke kanan)
memimpin sidang paripurna seusai dilantik, di Gedung Rapat Paripurna
Nusantara II DPR-RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/10/2014). Sidang ini
sempat yang diwarnai aksi alk out' dari empat fraksi yakni PDI
Perjuanga, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura dan Partai Nasdem.
*Terkait**
**Kenapa JK Tak Dampingi Jokowi Sapa Rakyat di Monas? **
**Bertemu PM Papua Niugini, Jokowi Bicara Peluang Investasi dan
Perbatasan **
**Jokowi: Semua Calon Menteri Sudah Dipanggil ke Istana hingga Jam Tiga
Pagi **
**Pengamat: Transisi Kepimimpinan Damai, Makro Ekonomi Menguat*
205
JAKARTA, KOMPAS.com --- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik langkah
Presiden Joko Widodo yang menyerahkan nama-nama calon menteri ke Komisi
Pemberantasan Korupsi. Menurut dia, Jokowi cukup meminta data riwayat
hidup kepada calon menteri yang bersangkutan apabila ingin menelusuri
rekam jejaknya.
"Untuk rekam jejak kan gampang, minta saja laporannya, tidak perlu
diserahkan nama-nama ke KPK. Yang berkuasa siapa, KPK atau presiden yang
tentukan menteri?" kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senin (20/10/2014).
Fadli mengatakan, sebagai seorang presiden, Jokowi memiliki hak
prerogratif untuk menentukan siapa yang akan mengisi jabatan menteri di
kabinetnya. Dengan begitu, ia menilai Jokowi tidak perlu menyerahkan
nama-nama menteri itu ke KPK.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, jika Jokowi ingin
dinilai sebagai pemimpin yang transparan, maka ia cukup mengumumkan nama
calon menterinya ke publik. "Jangan jadi timbul pertanyaan yang
menentukan menteri itu presiden atau KPK," katanya.
[Non-text portions of this message have been removed]
Posted by: "Marco45665 ." <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar