Modus APBN Dirampok Psh Migas: via Pajak, Cost Recovery & Dana Subsidi BBM
PENGANTAR
Ada sebuah sebuah benang merah yang tampaknya mulai kelihatan mengenai 'perampokan' besar-besaran dana APBN kita selama ini tanpa banyak diketahui orang awam, termasuk para akedemisi dan pengamat. Yaitu korupsi dana APBN yang sangat amat besar dari sektor bisnis migas yang berhubungan dengan dana APBN. Setidaknya, dari laporan media yang masih berupa serpihan-serpihan itu, kalau disatukan membentuk 3 modus besar 'perampokan' APBN itu (harap dicatat, kata perampokan disini masih dalam tanda kutip, artinya masih perlu pembuktian lanjut) oleh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, khususnya migas, terutama yang dilakukan perusahaan PMA.
Modus pertama adalah menghindari pajak atau istileh kerennya 'ngemplang pajak'. Kasus Gayus adalah contoh nyata akan adanya kongkalikong antara perusahaan-perusahaan migas itu dalkam menghindari pemayaran pajak yang jujur ke negara, dengan memanfaatkan jasa oknum petugas pajak yang korup. Kemudian temuan BPK lebih menguatkan akan hal itu, dimana ditemukan banyaks ekali perusahaan pertambangan yang tidak membayar pajak ke negara.
Modus kedua adalah memanfaatkan dana 'cost recovery'. Cara yang umum adalah dengan melakukan 'mark up' biaya produksi. Atau tidak melaporkan secara jujur, berapa sebenarnya volume produksi minyak dan gas yang berhasil disedot dari dalam Bumi. Diduga kuat akibat lemahnya pengawasan, dan faktor birokrasi Pejabat yang mengawasi masih mudah disogok seperti Gayus itu, praktek curang itu tetap berlangsung hingga saat ini. Terakhir, dengan membuat proyek fiktif oleh perusahaan kontraktor perminyakan itu, lalu meminta dana 'cost recovery' ke BP Migas. Itu yang kini sedang hangat diteliti kejagung terhadap proyek fiktif Chevron.
Modus lainnya, adalah pemanfaatan dana subsidi untuk BBM yang dipakai untuk membeli minyak impor yang ditangani oleh anak perusahaan Pertamiina yang berpusat di Singapore, PETRAL. Ratusan miliar dana subsidi APBN untuk energi yang digunakan untuk pembelian minyak impor, tak terkontrol dan terawasi dengan baik selama ini. Sehingga dugaan kuat bila anak perusahaan Pertamina itu melakukan korupsi besar=besaran dalam memakai dana subsisi APBN untuk pembelian minyak impor selama ini. Dibawah ini adalah pemberitaan seputar korupsi APBN yang bersumber dari bisnis di sektor migas. Selamat berdiskusi.
Kerugian Perusahaan Tambang Bisa Puluhan Juta Dolar
Selasa, 24 April 2012 13:44 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak ada pelarangan ekspor akibat kebijakan pasal 21 Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012, banyak perusahaan tambang mineral akan gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Dampak dari kebijakan tersebut, pihak bank dan lembaga keuangan lainnya telah menghentikan pembiyaan terhadap kegiatan tambang, baik dana untuk pembiayaan eksplorasi maupun operasi produk sampai adanya kejelasan kebijakan investasi pertambangan Indonesia.
Dari data yang dihimpun Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), satu perusahaan tambang mineral bisa rugi hingga 40 juta dolar AS, sejak eksport mereka akan dihentikan yang berlaku mulai tanggal 26 April 2012. "Untuk membangun satu perusahaan tambang itu pinjamannya bervariasi. Untuk membangun perusahaan tambang mineral dengan kapasitas 200 ton membutuhkan 30 juta dolar AS,"ujar Ketua Apemindo, Poltak Sitanggang kepada Tribunnews.com, Selasa (24/4/2012).
Di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 07 tahun 2012, dijelaskan kalau setiap perusahaan tambang diwajibkan membangun smelter (pabrik mengubah bahan mentah jadi bahan setengah jadi yang tujuannya untuk diekspor). Namun dengan tidak adanya hasil ekspor, tidak ada dana untuk membangun smelter (peleburan) di dekat perusahaan tambang. "Kalau pembangunan perusahaan tambang ditambah membangun smelter bisa sampai 50 juta dolar AS itu maksimalnya ya. Apalagi kalau ditambah kapasitas Masyarakat Pertambangan Indonesia sampai 400 juta dolar AS,"ungkap Poltak Sitanggang.
http://www.tribunnews.com/2012/04/24...han-juta-dolar
Pemerintah Guyur Cost Recovery Rp 135 Triliun ke Perusahaan Migas
Kamis, 12 April 2012 11.18 WIB
(Management – Finance ), Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran cost recovery US$ 15 miliar atau sekitar Rp 135 triliun kepada perusahaan migas. Kok besar sekali? Beberapa pengamat mengritik naiknya cost recovery dalam APBN-P 2012 menjadi US$ 15,13 miliar dari US$ 12 miliar, sebagai pemborosan anggaran. Namun menurut Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R. Priyono, apabila cost recovery diturunkan maka akan berdampak pula dengan penurunan produksi minyak.
"Kalau cost recovery diturunkan maka produksi minyak kita akan ikut turun pula. Di mana cost recovery merupakan bagian dari kegiatan produksi minyak yang dilakukan oleh KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) dalam memproduksi minyak, dan itu diminta pengembalian dari pemerintah," kata Priyono ketika ditemui di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/4/2012).
Menurut Priyono, yang bisa dilakukan pihaknya agar tidak membebani APBN-P 2012 dan agar produksi minyak tidak turun, bukanlah memotong cost recovery tetapi melakukan pengendalian cost recovery dengan penetapan rasio antara 22-25%. "Kita kendalikan bukan memotong, misalnya cost recovery diatur 22-25% rasionya dari growth revenue artinya dari kewajaran bisnisnya. Jadi kita dapat bagian produksi minyak 57% mereka (KKKS) dapat 15-20%, nah cost recovery tadi sekitar 22-25%," jelasnya.
Ditambahkannya, kalau misalnya seperti pada 2012 KKKS meminta cost recovery sebesar US$ 17 miliar namun pada APBN 2012 ditetapkan US$ 12 miliar artinya ada selisih yang cukup besar. "Makanya kita atur, pada APBN-P 2012 ditetapkan US$ 15 miliar, dan kita atur cost recovery-nya, jadi jika ada kelebihan maka cost recovery akan dibayarkan pada tahun depan. Di situlah ada unsur pengendalian, jadi penerimaan negara tidak kurang misalnya dari 40%," tandasnya.
Sebagai Seorang analis Vibiz Consulting di Vibizmanagement, Darwin Huang menambahkan bahwa kenaikan Cost Recovery akibat kenaikan harga ICP yang dijelaskan oleh pemerintah memang cukup beralasan. Namun, pengalaman selama ini, kenaikan dari cost recovery malah tidak dibarengi dengan peningkatan produksi minyak dalam negeri, sehingga kebijakan ini dinilai tidak tepat. Banyak spekulasi yang mengaitkan antara peningkatan cost recovery ini sebagai bentuk ketidakefisienan penambangan minyak, dimana ada motif dari kontraktor minyak untuk melakukan mark-up biaya yang tidak berhubungan langsung dengan biaya lifting minyak, untuk kemudian ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.
http://managementdaily.co.id/news/in...ial_news/753/0
-------------
Kalau diperhatikan besaran dana yang dikorupsi di sektor migas ini, angka lebih gila ketimbang total dana yang di korup oleh Kepala Daerah dan Anggota DPR/D selama ini. Sudah waktunya KPK mulai putar haluan menyelamatkan dana negara.
Perhatikan besarnya dana untuk subsidi BBM itu, sejak 2006 hingga sekarang, ratusan trilun. Itu dana dikelola sebagian besar hanya oleh sebuah anak peruhaan Pertamina, PETRAL, untuk membeli minyak impor di pasar spot Singapore dan dunia lainnya. Kantor pusatnya jauh di Singapore sana sehingga tak bisa tersentuh. Dan siapa yang mengontrol dan mengawasi penggunaan dana APBN segitu besarnya selama ini (hampir 10-15% APBN)?
Rawan Korupsi, Dahlan Iskan Usulkan Pembubaran Petral
Selasa, 21 Februari 2012 | 17:24
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengusulkan pembubaran anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Usulan tersebut pun menurut Dahlan disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. "Saya sudah melakukan pembicaraan dengan Dirut Pertamina terkait Petral. Pertamina sering terganggu citranya karena banyaknya isu mengenai Petral, dan dirutnya pun setuju," ujar Dahlan Iskan di kantor Kementerian BUMN, hari ini.
Menurut Dahlan, selama ini Petral banyak diisukan sebagai tempat korupsi para pejabat Pertamina karena Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang terletak di Singapura. Petral pun diisukan sengaja dikantorkan di Singapura agar lebih sulit dikontrol dan lebih mudah menyembunyikan segala sesuatu. "Banyak yang isukan Petral dipakai tempat korupsi, tempat main-main karena Petral itu anak perusahaan Pertamina yang kantornya di Singapura sehingga lebih mudah menyembunyikan sesuatu atau lebih sulit mengontrolnya. Bahkan ada yang menuduh komisi yang diterima orang-orang tertentu dari transaksi Petral bisa berapa barel per tahun," tutur Dahlan.
Banyaknya isu tersebut menurut Dahlan akan mengganggu para Direksi Pertamina dalam bekerja, terutama terkait dengan good corporate governance (GCG). Hal tersebutlah yang melandasi Dahlan untuk mengajak Dirut Pertamina Karen Agustiawan untuk membubarkan Petral. "Awalnya Bu Karen mempertanyakan, jika dibubarkan, tugas Petral siapa yang gantikan dan saya jawab, saya tidak tahu. Tetapi akhirnya Bu Karen setuju dengan syarat, jika dibubarkan, tugas yang saat ini dilakukan oleh Petral jangan dikembalikan seperti dulu sebelum Petral berdiri," terang Dahlan.
Dahlan menjelaskan, sebelum Petral didirikan, tugas-tugas yang saat ini dikerjakan oleh Petral, yakni membeli minyak mentah untuk dikelola di kilang minyak Pertamina dan membeli BBM di luar negeri ditangani oleh dua direktur pertamina. Namun, menurut Dahlan, Karen menolak jika konsep tersebut dikembalikan karena dianggap lebih sulit dikontrol dan justru dapat merusak citra Pertamina. "Ini menganggu kerja direksi pertamina yang sekarang mati-matian bangun good corporate governance. Bu Karen bilang sebaiknya Petral dibubarkan, atau pilihan kedua, ditarik ke dalam negeri, tetapi jangan dijadikan anak usaha Pertamina karena kalau ditarik dalam negeri, jadi anak usaha, nanti Pertamina akan kembali terbawa," ungkap Dahlan.
Untuk itu, Dahlan pun mengusulkan agar tugas-tugas anak usaha Pertamina tersebut nantinya dapat ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Pasalnya, selama ini Petral menangani perdagangan minyak, yang serupa dengan lini bisnis PT PPI. "Sebab, ini kan masalah trading. Tetapi ini baru gagasan. Yang jelas Pertamina tidak keberatan melepaskan Petral. Jadi jangan ada anggapan, Pertamina senang memiliki Petral. Jadi nanti Pertamina kalau tidak menangani Petral bisa seperti Petronas. Kalau dibandingkan Petronas lebih head on, karena Petronas tidak dibebani tugas yang diberikan seperti Pertamina, yakni subsidi BBM," terang dia.
Dahlan menegaskan pembubaran Petral tidak dimaksudkan untuk menghapuskan jejak jika seandainya korupsi terjadi pada tubuh Petral. Dia pun mempersilakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ingin melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan Pertamina tersebut. "Kalau diperiksa atau tidak terserah KPK. Pertamina tidak takut, tetapi merasa terganggu," ungkap dia.
http://www.investor.co.id/home/rawan...n-petral/30443
PROYEK FIKTIF CHEVRON
Kejagung Yakin Kantongi Bukti Cukup
Sabtu, 5 Mei 2012
JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Agung meyakini berkas perkara dugaan proyek fiktif di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dapat diajukan ke pengadilan, sebab sudah mengantongi bukti yang cukup. "Kita sekarang tinggal uji laboratorium terhadap bukti-bukti yang dibawa dari kunjungan ke lokasi (proyek Bioremediasi)," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Arnold Angkouw, Jumat.
Menurut Arnold, tim penyidik yakin hasil laboratorium akan mendukung upaya pembuktian, dalam upaya pemberkasan terhadap tujuh tersangka guna diajukan ke persidangan. Di bagian lain, ia menyatakan soal penahanan para tersangka dari Chevron, Green Planet Indonesia (GPI), dan PTSumigita Jaya tergantung pertimbangan tim penyidik. "Tunggu sdaja, sebab penyidikan terus berlangsung. Kita sudah berkomitmen untuk menuntaskan perkara proyek Bioremediasi, yang diduga merugikan negara Rp 200 miliar sampai ke akarnya," tegas Arnold.
Saat ini, tujuh tersangka itu telah dicegah bepergian ke luar negeri. Namun salah satu tersangka, Alexiat Tirta Wijaya, malah bermukim Amerika Serikat dengan alasan menunggui perawatan suaminya yang tengah sakit. Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr Syahrul Akmal Latif, berpandangan mencuatnya kasus dugaan bioremediasi Chevron adalah akibat dari ketertutupan Perusahaan Modal Asing (PMA) itu. "Atau bisa jadi, kejahatan menggerogoti uang negara dengan modus penyelenggaraan proyek tertutup ini sengaja diciptakan oleh oknum penguasa," katanya.
Selain itu, kontrol dan evaluasi proyek bioremediasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini BP Migas, juga diduga sangat lemah sehingga menyebabkan munculnya kecurigaan oleh para penegak hukum. Sebelumnya, manajemen Chevron menyatakan bahwa proses penyidikan Kejagung dalam kasus bioremediasi telah menimbulkan kegundahan di kalangan bisnis, yang bisa mengganggu iklim investasi pada sektor minyak dan gas (migas) di Indonesia.
Menurut General Manager Policy, Government, and Public Affair Chevron, Usman Slamet, apabila proyek bioremediasi Chevron diduga bermasalah, maka kasus tersebut seharusnya masuk ke ranah hukum perdata. Apalagi, kata dia, Chevron beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (production sharing contract/PSC) sebagai landasan hukumnya. Dalam PSC dijelaskan bahwa apabila ada permasalahan dalam proyek Chevron, maka hal yang seharusnya ditempuh adalah melalui proses audit oleh lembaga negara dan juga melalui proses arbitrase
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=302663
Hasil Pemeriksaan BPK – Piutang Sektor Tambang Rp489 Miliar
Jum'at, 12 April 2012
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya kekurangan penerimaan negara dari iuran tetap dan royalti sektor pertambangan yang nilainya mencapai Rp488,52 miliar.
Hal tersebut didasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan terhadap 77 pemegang kuasa pertambangan (KP) dan 10 kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) serta tujuh pemerintah kabupaten/kota.
Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, tunggakan pajak itu menambah saldo piutang negara sektor pertambangan umum dalam Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 31 Desember 2011 menjadi Rp1,1 triliun yang merupakan potensi penerimaan negara. Piutang tersebut dalam bentuk iuran tetap,royalti, dana hasil penjualan batu bara (DHPB),dan denda.
"Pemerintah harus tegas menagih segala kekurangan ini," katanya saat konferensi pers atas pemeriksaan pertambangan,di Gedung BPK,Jakarta,kemarin. Dia juga meminta Kementerian ESDM untuk aktif menagih saldo piutang KP dan PKP2B. Jika KP dan PKP2B tidak mau membayar, BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan kualifikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)."Apabila pemegang PKB2B tetap tidak mau membayar maka BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Bukti dikumpulkan (fraud) hukum bertindak,pasti nanti ada konsekuensinya,"tuturnya.
Dia juga menuturkan,BPK akan melakukan audit terhadap tiga perusahaan tambang besar yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Aneka Tambang. Proses auditing dilakukan dengan konsep tujuan tertentu. "Artinya karena sebelumnya belum dilakukan audit emas,namun untuk batu bara sudah dilakukan tahun ketiga," ujarnya.Audit ketiga perusahaan tersebut akan terfokus pada dana bagi hasil, royalti, dan reklamasi.
Pengamat pertambangan Witoro Soelarno mengatakan, pemerintah juga perlu mengevaluasi auditor independen dan eksternal stakeholder perusahaan pertambangan untuk dapat memperoleh data penerimaan hasil tambang yang akurat.
Menurut dia, pertambangan merupakan sektor potensial untuk meningkatkan penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun bukan pajak. Selain itu, pemerintah harus mengklarifikasi ke BPK atas tunggakan tersebut."Angka ini kan tidak sedikit jadi perlu ada tindakan tegas agar perusahaan tambang segera melakukan evaluasi audit eksternal perusahaannya," katanya saat dihubungi kemarin.
Menurut mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM ini,setiap pengeluaran perusahaan tambang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edi...t/view/485938/
Hasil Audit BPK Pengelolaan Tambang Amburadul
Bangkapos.com - Senin, 9 April 2012 20:24 WIB
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pengelolaan tambang amburadul. Hal ini tercermin dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap sektor pertambangan pada semester II-2011. "Saya yakin, sektor pertambangan kalau digarap betul akan memberikan sumbangan pajak yang besar. Karena pertambangan, bersama dengan sektor migas, perkebunan, dan kontraktor selalu memberikan pajak yang besar di berbagai negara. Dan sektor ini adalah sektor yang sering mengalami banyak penyimpangan," kata pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center Darussalam di Jakarta, Senin (9/4/2012).
Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dalam audit di sektor pertambangan pada semester II-2011 menemukan kasus kurang bayar royalti dan pajak senilai Rp 428 miliar dari lima Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPPB) dan 60 Kuasa Pertambangan (KP). PKPPB adalah perusahaan pertambangan skala besar dan KP adalah perusahaan pertambangan skala kecil.
Menurut anggota BPK Ali Masykur Musa, pemeriksaan acak oleh BPK tersebut dilakukan terhadap kurang dari 10 persen perusahaan tambang secara keseluruhan. Jika dari jumlah kecil itu saja ditemukan kurang bayar senilai Rp 428 miliar, maka bisa diindikasikan kasus kurang bayar di sektor tambang secara keseluruhan jauh lebih besar lagi.
http://bangka.tribunnews.com/2012/04...bang-amburadul
Ini Dia 33 Perusahaan Migas Asing Penunggak Pajak, Rugikan Negara Rp 6 Triliun
Monday, 18 July 2011, 17:02 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Daftar perusahaan asing migas (minyak dan gas) yang menunggak pajak bertambah banyak. Indonesian Corruption Watch (ICW) mensinyalir jumlah perusahaan asing itu mencapai 33, melebihi jumlah perusahaan penunggak pajak yang disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya, yaitu 16.
Koordinator Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, FIrdaus Ilyas mengatakan, yang disampaikan KPK tersebut hanyalah sebagian kecil dari perusahaan yang bergerak di bidang migas yang belum bayar pajak. ICW mengindentifikasi, ada 33 perusahaan migas belum menunaikan pembayaran pajak. "Sebagian besar memang perusahaan asing, tapi ada juga perusahaan lokal," kata Firdaus saat memaparkan hasil kajian ICW tentang perusahaan migas penunggak pajak di Kantor ICW, Jakarta, Senin (18/7).
Data yang diperoleh ICW tersebut berasal dari hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang direview kembali oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sejak 2008 hingga 2010. Sebanyak 33 perusahaan itu menunggak pajak yang jumlahnya selama dua tahun itu mencapai US$ 583 juta atau sekitar Rp 6 triliun.
Berikut 33 perusahaan migas penunggak pajak dan besar utang pajak yang belum dibayar:
1. VICO (US$ 42,9)
2. BP West Java Ltd (US$ 35,12)
3. Total E&P Indonesie (US$ 4.245)
4. Star Energy (US$ 17.095)
5. Petrichina International Indonesia Ltd Block Jabung (US$ 62.9)
6. ConocoPhillips South Jambi Ltd US$ (3.45)
7. Chevron Makassar Ltd Blok Makassar Strait.(US$ 16.7)
8. JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd (US$ 11.45)
9. Chevron Pacific Indonesia- Blok MFK (US$ 185.699,97)
10. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. (US$ 41.763)
11. Mobil Exploration Indonesia Inc. Nortg Sumatera Offshore Block. (US$ 59.9)
12. Premier Oil Sea BV (US$ 9.278)
13. CNOOC SES Ltd (US$ 94.23)
14. BOB PT BSP-Pertamina Hulu (US$ 1.523)
15. CPI (Area Rokan) (US$ 4.145)
16. Kondur Petroleum (Area Malacca Strait) (US$ 165.334)
17. Conocophillips (Grissik) Area Corridor-PSC (US$ 84.774)
18. JOB PSC Amerada Hess (area Jambi Merang) (US$ 480.648)
19. JOB PSC Golden Spike (Area Raja Pendopo) (US$ 628.162)
20. JOB (PSC) Petrochina Int'l (Area Tuban) (US$ 7.679)
21. JOB (PSC) Talisman-OK (Area Ogan Komering) (US$ 233.425)
22. JOA (PSC) KODECO (Area West Madura) (US$ 6.229)
23. Chevron Ind (Area East Kalimantan) (US$ 8.703)
24. Kalrez Petroleum (Area Bula Seram) (US$ 290.000)
25. Petrochina Int'l Bermuda Ltd (Area Salawati Basin, Papua) (US$ 2.961)
26. JOB PSC Medco E&P Tomori (Area Senoro Toili, Sulawesi) (US$ 1.863)
27. PT Pertamina EP (Area Indonesia) (US$ 16.921)
28. BOB PT BSP Pertamina Hulu (Area CPP) (US$ 1.206)
29. Premier Oil (Area Natuna Sea) (US$ 38.368)
30. Phe Ogan Komering -JOB P TOKL (US$ 2.105)
31. BP Berau Ltd (Area off Berau Kepala Burung Irian Jaya) (US$ 4.619)
32. BP Muturi Ltd (Area Ons Off Murturi, Irian Jaya) (US$ 19.376)
33. BP Wiriagar Ltd (Area Wiriagar, Papua).(US$ 501.451)
(sumber: ICW mengutip audit BPK)
Dari 33 perusahaan tersebut, 10 termasuk penunggak terbesar. yakni:
- CNOOC SES Ltd (USD 94,2 juta)
- Conocophillips (Grissik) (USD 84,7 juta)
- Petrochina International (USD 62,9 juta)
- Mobil Exploration Indonesia (USD 59,9 juta)
- VICO (USD 42,9 juta)
- ExxonMobil Oil Indonesia Inc (USD 41,7 juta)
- Premier Oil (USD 38,3 juta)
- BP West Java Ltd ( USD 35,1 juta)
- Star Energy (USD juta)
- PT Pertamina EP (USD 16,9 juta).
(sumber: ICW mengutip audit BPK)
Menurut Firdaus, data hasil kajian tersebut telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terkait hal tersebut, ICW meminta menteri keuangan untuk melakukan review terhadap laporan BPK dan BPKP tersebut dengan mengeluarkan surat kurang bayar. "Apabila ada dugaan pidana pajak, dirjen pajak wajib membawa ke ranah hukum," kata dia.
http://www.republika.co.id/berita/na...a-rp-6-triliun
Modus Mafia Minyak di Pertamina/Petral
by @TrioMacan2000
Kembali mengenai kiprah mafia minyak di Pertamina/Petral, banyak teman tuips yg tanyakan modus2nya..saya infokan garis besarnya utk permudah
Modus 1 : Tidak pernah jelas akurasi berapa sebenarnya produksi minyak mentah Indonesia setiap tahun. Pertamina hny terima laporan dari KPS
Kita tahu bhw sejak bbrp tahun yg lalu produksi minyak mentah kita tdk pernah lagi capai 1 juta barel per hari. Hny kisaran 950 ribu bph. Penggelapan minyak mentah produksi KPS sangat rentan dilakukan krna lemahnya pengawasan Pertamina. Banyak laporan ganda yg rugikan negara
Modus 2. Mark up trhdp cost recovery yg merupakan biaya explorasi/expolitasi yg dikeluarkan KPS tapi jd beban pemerintah. Puluhan T/ tahun
Modus 3. Penjualan sebagian besar minyak mentah kita keluar negeri yg setelah diolah di kilang minyak di LN kita beli lagi dgn harga mahal
Jika pemerintah tdk jual minyak mentah kita dan hny minta diolah ke kilang minyak di luar negeri, kita hny bayar upah
Modus 4. Pemrintah RI membeli minyak dari Petral anak perusahan pertamina yg sumber utama pasokan minyaknya broker2 yg dimiliki mafia minyak
Harga beli minyak mintah kita yg rata2 USD 113.85/ barel sangat tidak masuk akal karena harga rata2 minyak dunia jenis yg sama hanya USD 90
Modus 5. Harga beli minyak produk (bensin dan solar) jg sgt tdk masuk akal. Bensin USD 118 dan solar USD 123/barel. Hrh rata2 dunia USD 105
Meski Petral menyebutkan punya 55 rekanan terseleksi, tapi faktanya yg menang tender perusahaan milik mafia minyak Reza Chalid cs.
Modus 6. Kantor pusat operasional Petral selalu di Singapore. Tdk pernah bisa dipindahkan ke RI. Jika ada pejabat yg mau pindahkan, dipecat.
Pemilihan kantor pusat Petral di singapore sbg anak perusahaan pertamina yg supply kebutuhan minyak RI, hanya agar luput dari pengawasan
Modus 7. Penentuan harga minyak impor RI selalu didasarkan pada MPOS, harga rata2 acuan spore ditambah Faktor Alpha yg tak jelas dasarnya
Padahal petral tugas khususnya adalah pembelian minyak. Harusnya bisa lbh efisien dgn cermati hrg dunia, pasar berjangka atau spot
Modus 8. Mafia minyak yg snagat berkuasa tsb mampu intervensi utk gagalkan pembangunan kilang2 minyak baru atau perbaikan kilang rusak
Pembangunan kilang minyak baru tsb berbahaya bagi keuntungan para mafia minyak itu krna akan semakin banyak porsi minyak mentah diolah di RI
200 juta barel/thn solar & bensin yg dimpor dari luar negeri utamanya singapore oleh petral. Jika kilang minyak dibangun di RI, impor turun
Modus 8. Permainan & mark up pd sewa kapal tanker pengangkut minyak baik utk ekspor minyak mentah ataupun impor minyak mentah &minyak produk
Saat ini pertamina menyewa 50 kapal tanker utk ekspor dan impor minyak ini. Mark up yg terjadi sekitar 900 milyar/tahun.
Selain Tomy suharto, Kakak Karen Dirut Pertamina disebut2 sbg pemain utama dlm penyewaan kapal ini. Jutaan dollar/thn fee masuk kantong
Modus 9. Oplosan minyak impor utamanya minyak produk. Pembelian dan pembayaran dari Petral adalah utk kualitas bagus. Ditengah jalan dioplos
Pengoplosan minyak produk ini sempat diungkap oleh laporan utama majalah Tempo yg terkenal dgn kasus minyak ZATAPI. Tapi ga ada follow up
Kerugian negara akibat minyak oplosan ini puluhan triliun tiap tahun. Rakyat jg dirugikan dgn kerusakan kendaraan akibat oktan yg sgt rendah
Seperti kata wamen alm Widjajono, setiap tahun kita impor minyak produk kualitas tinggi setara pertamax plus kok di SPBU ada dijual premium?
Modus 10. Mafia pajak ini berkolusi dgn Pusat kekuasaan, Pertamina, MenESDM, dan Petral. Mereka yg atur pemrintah kita dgn suap triliunan
Direksi Pertamina yg baru dilantik adalah boneka2 mafia minyak. Direksi Petral yg akan diganti jg akan sama, boneka mafia minyak. Luar biasa
Fakta atau realitas yg ada didepan mata kita saat ini adalah adanya kolusi jahat penguasa dan mafia minyak yg rugikan negara puluhan T/thn. Untuk berantas mafia minyak ini, tak cukup kehadiran seorang dahlan iskan di menteri BUMN dan Mahfud MD di MK. Negara ini butuh tokoh2 lain
Saya menghimbau para ulama besar lintas agama, budayawan, ahli energi, akademisi, LSM, politisi bersih dll utk bersatu berantas mafia minyak, Sudah puluhan tahun negara ini dirampok. Rakyat diperdaya. DPR diam tak bersuara. Ketua MK angkat bicara, eh malah diancam somasi abal2
KPK dan BPK tidak bisa kita harapkan. Mandul dan rapuh thdp intervensi dan suap. DPR hny dagang sapi dan jd alat bargaining utk memeras.
Kejaksaan dan polri tak mungkin diharapkan utk usut mafia minyak. Mereka subordinate penguasa dan mafia minyak ini. Hopeless..lemesss
Mahfud MD yg teriak PERTAMINA TERKORUP ternyata tak jd disomasi Pertamina. Tak berani krn akan semakin terbongkar di media& pengadilan. Harapan rakyat pada adalah Mahfud MD utk terus teriak terkait megakorupsi di Pertamina. Jgn mau disuap dan dilobi termasuk oleh istana. Sebagian besar pihak2 yg tahu tentang praktek mafia minyak dan kolusinya dgn pertamina dan istana sdh siap berikan dokumen2 bukti korupsi
Jika besok atau lusa Mahfud ternyata diam tak bersuara, patut diduga Mahfud sdh "tunduk" dgn kekuatan mafia dan istana. Semoga tidak begitu
Kerugian Negara Akibat Pembelian Minyak Impor
by @TrioMacan2000
Salah satu informasi yg saya peroleh melalui teman di singapore adalah ttg harga beli minyak impor yg sangat mahal oleh Petral
Harga beli minyak mentah Petral sepanjang tahun 2011 rata2 USD 113.95/barrel. broker minyak teman saya di Singapore bilang itu ga masuk akal. Harga rata2 minyak dunia jenis brent saja (yg paling tinggi kualitasnya) pd 2011 adalah USD 80-100/barrel. Dgn harga tertinggi USD 124/barel. Selisih minyak Brent dgn minyak afrika/timur tengah pd 2011 sekitar USD 11-20/ barel. Minyak impor kita adalah jenis Afrika/timur tengah. Jk diasumsikan harga minyak mentah afrika/timur tengah melonjak tajam sepanjang tahun dan tak ada fluktuasi, harga tertingginya hny USD 108
Sebab itu teman saya yg broker minyak di Singapore geleng2 kepala kok bisa Petral beli dgn rata2 harga 2011 sebesar 113.95. Aneh bin ajaib ! Artinya ada mark up harga oleh Petral minimal sebesar USD 5 /barrel. Jika diaudit lebih rinci mark up itu bisa sampai USD 30/barrel. Gila !
Kilang minyak indonesia itu diset up hanya utk olah minyak jenis africa dan middle east yg harga minyak jauh lebih murah drpd minyak Brent. thn 2011 Petral beli minyak mentah total 66 juta barel, maka kerugian negara akibat mark up ini : USD 330 juta sampai USD 1,98 milyar (17 T)
Harga pembelian minyak produk oleh petral utk premiun thn 2011 adalah : USD 118.5 (bensin) dan USD 123,7 utk solar. Ini juga sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena standar biaya pengolahan dari minyak mentah menjadi solar/bensin itu hanya sekitar Rp. 500 rupiah/liter
Teman saya yg broker minyak singapore mengatakan bhw biaya pengolahan minyak mentah menjadi bensin/solar hny sekitar USD 1.62 - 2.52/barel
Teman saya broker minyak singapore itu juga mengatakan : harga beli Petral sengaja dipertahankan selalu tinggi meskipun hrg minyak sdg turun. Sedangkan petral tetap beli minyak produk (bensi/solar) dgn harga yg tinggi dgn selisih usd 5-10/barrel. Itu ga masuk akal.. Total pembelian bensin/solar oleh Petral thn 2011 adalah 200,6 juta barel. Dengan mark up usd 5-10/barel, kerugian negara : USD 1 - 2 milyar. Singkatnya, kerugian negara akibat pembelian minyak impor (mentah dan produk pada 2011 sedikitnya USD 3.9 M atau Rp. 35 triliun
Wamen ESDM alm. Widjajono sempat kaget ketika melihat harga beli minyak produk Indonesia..kok yg dibeli petral kualitas tinggi ya?, Padahal, diinvoice memang tercatat yg dibeli kualitas tinggi, tapi yg masuk ke Indonesia sdh kualitas campuran. Oplosan.
Geger minyak impor oplosan ini sempat terkuat gara2 banyak mobil di Indonesia rusak filter oilnya gara2 oktan bensin sangat rendah. Artinya, mafia minyak sdh sangat keterlaluan. Campuran oplosannya sdh dominan minyak produk kualitas rendah. Perbandingan 1 : 3 atau 1:4
Minyak produk ( bensin dan solar) yg dibeli Petral lebih 75% dari total pembelian minyak setiap tahunnya. Kilang kita kapasitasnya kecil. Jadi sebagian besar bensin dan solar yg kita konsumsi adalah barang jadi. Logikanya : semua yg dijual SPBU adalah kelas Pertamax plus
Hebatnya lagi, karena Petral berkantor pusat di hongkong dan bertransaksi /operasional di singapore, Petral bayar pajak besar negara tsb, Selain itu, mafia minyak mengatur beli minyak mentah dari arab/afrika, lalu diolah di kilang singapore. singapore ekspor ke RI. Gilaaaa
Kenapa Petral tdk berkantor pusat dan operasional di RI? Karena takut praktek perampokan uang negara puluhan Triliun /tahun akan terbongkar, Dulu Dirut Pertamina Ary Soemarsono mau pindahkan Petral ke Batam. Gagal ! Dia yg dipecat dari jabatan Dirut Pertamina hehehe
Siapapun di Indonesia ini yg berani kutak katik mafia minyak, selama SBY dan sudi silalahi berkuasa, tak akan bisa. Terpental ke jurang hehe
Kantor Holding Petral di Hongkong hanya dummy alias ecek2. Saya rencana kemarin ke hongkong mau lihat kantor Petral Hongkong, tapi batal, Kata teman saya yg broker minyak spore : untuk apa you ke Petral Hongkong, kantornya hanya ada 4 orang aja. Hny formalitas. Ga usah deh
Jika ada pergantian pejabat tinggi yg terkait dengan bisnis Petral ini, pasti didekati oleh mafia minyak ini. Mau disumpal emas mulutnya. Seorang sesmen yg baru dilantik tahun 2005 dulu dilobi habis2an oleh istana agar mau ketemu sama mafia minyak & petral. Untung beliau tolak. Jadi utk apa SBY teriak2 utk hemat konsumsi minyak, jk harga minyak impor kita ternyata harga mark up mafia minyak? Rakyat disuruh menderita. Lebih ekstrim lagi info teman saya itu : jk impor minyak RI dilakukan sesuai mekanisme pasar, RI akan hemat lbh 20% atau Rp. 54 triliun/thn
kilang minyak kita terbatas, minyak kita dijual ke spore dan diolah oleh kilang minyak disana. Kita beli lagi dgn Standar harga MOPS + Alpha
Dahlan iskan yg teriak mau bubarkan Petral yg dikendalikan Mafia minyak langsung ciut ketika tahu ada SBY, Sudi cs dibelakang mafia itu hehe
MOPS itu adalah Mean of Platt Singapore atau harga minyak standar singapore. Alpha itu adalah faktor biaya lain2. Itulah Harga impor petral
Ketika Dahlan Iskan teriak mau tutup Petral dan minta Pertamina impor langsung, Dirut Pertamina Karen langsung balas teriak : TIDAK SETUJU. Dahlan Iskan. Langsung ciut nyalinya ketika dengar ucapan Karen. Tidak puas sampai disitu, Karen minta direksi pertamina yg mbalelo diganti. Dahlan Iskan yg kaget lihat reaksi Dirut Pertamina Karen, langsung cari tahu sana sini..siapa sih Karen? Akhirnya Dahan Iskan ciut..ngalah
Petral itu anak perusahaan Pertamina yg jadi boneka mafia minyak Riza Chalid. Dibelakanganya ada Bambang Trihadmodjo, rosana barack cs. Dahlan Iskan akhirnya "ga berani" kotak katik Petral dan Pertamina. Bahkan utk direksi Pertamina yg baru, diserahkan wewenangnya kpd Karen
Akhirnya dahlan iskan kalah 3:0 lawan mafia minyak : gagal tutup petral, gagal impor minyak langsung, tunduk pd Karen soal direksi Pertamina
Bebaskan PETRAL dari mafia
PENGANTAR
Ada sebuah sebuah benang merah yang tampaknya mulai kelihatan mengenai 'perampokan' besar-besaran dana APBN kita selama ini tanpa banyak diketahui orang awam, termasuk para akedemisi dan pengamat. Yaitu korupsi dana APBN yang sangat amat besar dari sektor bisnis migas yang berhubungan dengan dana APBN. Setidaknya, dari laporan media yang masih berupa serpihan-serpihan itu, kalau disatukan membentuk 3 modus besar 'perampokan' APBN itu (harap dicatat, kata perampokan disini masih dalam tanda kutip, artinya masih perlu pembuktian lanjut) oleh perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan, khususnya migas, terutama yang dilakukan perusahaan PMA.
Modus pertama adalah menghindari pajak atau istileh kerennya 'ngemplang pajak'. Kasus Gayus adalah contoh nyata akan adanya kongkalikong antara perusahaan-perusahaan migas itu dalkam menghindari pemayaran pajak yang jujur ke negara, dengan memanfaatkan jasa oknum petugas pajak yang korup. Kemudian temuan BPK lebih menguatkan akan hal itu, dimana ditemukan banyaks ekali perusahaan pertambangan yang tidak membayar pajak ke negara.
Modus kedua adalah memanfaatkan dana 'cost recovery'. Cara yang umum adalah dengan melakukan 'mark up' biaya produksi. Atau tidak melaporkan secara jujur, berapa sebenarnya volume produksi minyak dan gas yang berhasil disedot dari dalam Bumi. Diduga kuat akibat lemahnya pengawasan, dan faktor birokrasi Pejabat yang mengawasi masih mudah disogok seperti Gayus itu, praktek curang itu tetap berlangsung hingga saat ini. Terakhir, dengan membuat proyek fiktif oleh perusahaan kontraktor perminyakan itu, lalu meminta dana 'cost recovery' ke BP Migas. Itu yang kini sedang hangat diteliti kejagung terhadap proyek fiktif Chevron.
Modus lainnya, adalah pemanfaatan dana subsidi untuk BBM yang dipakai untuk membeli minyak impor yang ditangani oleh anak perusahaan Pertamiina yang berpusat di Singapore, PETRAL. Ratusan miliar dana subsidi APBN untuk energi yang digunakan untuk pembelian minyak impor, tak terkontrol dan terawasi dengan baik selama ini. Sehingga dugaan kuat bila anak perusahaan Pertamina itu melakukan korupsi besar=besaran dalam memakai dana subsisi APBN untuk pembelian minyak impor selama ini. Dibawah ini adalah pemberitaan seputar korupsi APBN yang bersumber dari bisnis di sektor migas. Selamat berdiskusi.
Kerugian Perusahaan Tambang Bisa Puluhan Juta Dolar
Selasa, 24 April 2012 13:44 WIB
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak ada pelarangan ekspor akibat kebijakan pasal 21 Peraturan Menteri ESDM No. 07 Tahun 2012, banyak perusahaan tambang mineral akan gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Dampak dari kebijakan tersebut, pihak bank dan lembaga keuangan lainnya telah menghentikan pembiyaan terhadap kegiatan tambang, baik dana untuk pembiayaan eksplorasi maupun operasi produk sampai adanya kejelasan kebijakan investasi pertambangan Indonesia.
Dari data yang dihimpun Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), satu perusahaan tambang mineral bisa rugi hingga 40 juta dolar AS, sejak eksport mereka akan dihentikan yang berlaku mulai tanggal 26 April 2012. "Untuk membangun satu perusahaan tambang itu pinjamannya bervariasi. Untuk membangun perusahaan tambang mineral dengan kapasitas 200 ton membutuhkan 30 juta dolar AS,"ujar Ketua Apemindo, Poltak Sitanggang kepada Tribunnews.com, Selasa (24/4/2012).
Di dalam Peraturan Menteri ESDM No. 07 tahun 2012, dijelaskan kalau setiap perusahaan tambang diwajibkan membangun smelter (pabrik mengubah bahan mentah jadi bahan setengah jadi yang tujuannya untuk diekspor). Namun dengan tidak adanya hasil ekspor, tidak ada dana untuk membangun smelter (peleburan) di dekat perusahaan tambang. "Kalau pembangunan perusahaan tambang ditambah membangun smelter bisa sampai 50 juta dolar AS itu maksimalnya ya. Apalagi kalau ditambah kapasitas Masyarakat Pertambangan Indonesia sampai 400 juta dolar AS,"ungkap Poltak Sitanggang.
http://www.tribunnews.com/2012/04/24...han-juta-dolar
Pemerintah Guyur Cost Recovery Rp 135 Triliun ke Perusahaan Migas
Kamis, 12 April 2012 11.18 WIB
(Management – Finance ), Tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran cost recovery US$ 15 miliar atau sekitar Rp 135 triliun kepada perusahaan migas. Kok besar sekali? Beberapa pengamat mengritik naiknya cost recovery dalam APBN-P 2012 menjadi US$ 15,13 miliar dari US$ 12 miliar, sebagai pemborosan anggaran. Namun menurut Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) R. Priyono, apabila cost recovery diturunkan maka akan berdampak pula dengan penurunan produksi minyak.
"Kalau cost recovery diturunkan maka produksi minyak kita akan ikut turun pula. Di mana cost recovery merupakan bagian dari kegiatan produksi minyak yang dilakukan oleh KKKS (Kontraktor Kontrak Kerjasama) dalam memproduksi minyak, dan itu diminta pengembalian dari pemerintah," kata Priyono ketika ditemui di Kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/4/2012).
Menurut Priyono, yang bisa dilakukan pihaknya agar tidak membebani APBN-P 2012 dan agar produksi minyak tidak turun, bukanlah memotong cost recovery tetapi melakukan pengendalian cost recovery dengan penetapan rasio antara 22-25%. "Kita kendalikan bukan memotong, misalnya cost recovery diatur 22-25% rasionya dari growth revenue artinya dari kewajaran bisnisnya. Jadi kita dapat bagian produksi minyak 57% mereka (KKKS) dapat 15-20%, nah cost recovery tadi sekitar 22-25%," jelasnya.
Ditambahkannya, kalau misalnya seperti pada 2012 KKKS meminta cost recovery sebesar US$ 17 miliar namun pada APBN 2012 ditetapkan US$ 12 miliar artinya ada selisih yang cukup besar. "Makanya kita atur, pada APBN-P 2012 ditetapkan US$ 15 miliar, dan kita atur cost recovery-nya, jadi jika ada kelebihan maka cost recovery akan dibayarkan pada tahun depan. Di situlah ada unsur pengendalian, jadi penerimaan negara tidak kurang misalnya dari 40%," tandasnya.
Sebagai Seorang analis Vibiz Consulting di Vibizmanagement, Darwin Huang menambahkan bahwa kenaikan Cost Recovery akibat kenaikan harga ICP yang dijelaskan oleh pemerintah memang cukup beralasan. Namun, pengalaman selama ini, kenaikan dari cost recovery malah tidak dibarengi dengan peningkatan produksi minyak dalam negeri, sehingga kebijakan ini dinilai tidak tepat. Banyak spekulasi yang mengaitkan antara peningkatan cost recovery ini sebagai bentuk ketidakefisienan penambangan minyak, dimana ada motif dari kontraktor minyak untuk melakukan mark-up biaya yang tidak berhubungan langsung dengan biaya lifting minyak, untuk kemudian ditanggung oleh pemerintah melalui APBN.
http://managementdaily.co.id/news/in...ial_news/753/0
-------------
Kalau diperhatikan besaran dana yang dikorupsi di sektor migas ini, angka lebih gila ketimbang total dana yang di korup oleh Kepala Daerah dan Anggota DPR/D selama ini. Sudah waktunya KPK mulai putar haluan menyelamatkan dana negara.
Perhatikan besarnya dana untuk subsidi BBM itu, sejak 2006 hingga sekarang, ratusan trilun. Itu dana dikelola sebagian besar hanya oleh sebuah anak peruhaan Pertamina, PETRAL, untuk membeli minyak impor di pasar spot Singapore dan dunia lainnya. Kantor pusatnya jauh di Singapore sana sehingga tak bisa tersentuh. Dan siapa yang mengontrol dan mengawasi penggunaan dana APBN segitu besarnya selama ini (hampir 10-15% APBN)?
Rawan Korupsi, Dahlan Iskan Usulkan Pembubaran Petral
Selasa, 21 Februari 2012 | 17:24
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengusulkan pembubaran anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Limited (Petral). Usulan tersebut pun menurut Dahlan disetujui oleh Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. "Saya sudah melakukan pembicaraan dengan Dirut Pertamina terkait Petral. Pertamina sering terganggu citranya karena banyaknya isu mengenai Petral, dan dirutnya pun setuju," ujar Dahlan Iskan di kantor Kementerian BUMN, hari ini.
Menurut Dahlan, selama ini Petral banyak diisukan sebagai tempat korupsi para pejabat Pertamina karena Petral merupakan anak perusahaan Pertamina yang terletak di Singapura. Petral pun diisukan sengaja dikantorkan di Singapura agar lebih sulit dikontrol dan lebih mudah menyembunyikan segala sesuatu. "Banyak yang isukan Petral dipakai tempat korupsi, tempat main-main karena Petral itu anak perusahaan Pertamina yang kantornya di Singapura sehingga lebih mudah menyembunyikan sesuatu atau lebih sulit mengontrolnya. Bahkan ada yang menuduh komisi yang diterima orang-orang tertentu dari transaksi Petral bisa berapa barel per tahun," tutur Dahlan.
Banyaknya isu tersebut menurut Dahlan akan mengganggu para Direksi Pertamina dalam bekerja, terutama terkait dengan good corporate governance (GCG). Hal tersebutlah yang melandasi Dahlan untuk mengajak Dirut Pertamina Karen Agustiawan untuk membubarkan Petral. "Awalnya Bu Karen mempertanyakan, jika dibubarkan, tugas Petral siapa yang gantikan dan saya jawab, saya tidak tahu. Tetapi akhirnya Bu Karen setuju dengan syarat, jika dibubarkan, tugas yang saat ini dilakukan oleh Petral jangan dikembalikan seperti dulu sebelum Petral berdiri," terang Dahlan.
Dahlan menjelaskan, sebelum Petral didirikan, tugas-tugas yang saat ini dikerjakan oleh Petral, yakni membeli minyak mentah untuk dikelola di kilang minyak Pertamina dan membeli BBM di luar negeri ditangani oleh dua direktur pertamina. Namun, menurut Dahlan, Karen menolak jika konsep tersebut dikembalikan karena dianggap lebih sulit dikontrol dan justru dapat merusak citra Pertamina. "Ini menganggu kerja direksi pertamina yang sekarang mati-matian bangun good corporate governance. Bu Karen bilang sebaiknya Petral dibubarkan, atau pilihan kedua, ditarik ke dalam negeri, tetapi jangan dijadikan anak usaha Pertamina karena kalau ditarik dalam negeri, jadi anak usaha, nanti Pertamina akan kembali terbawa," ungkap Dahlan.
Untuk itu, Dahlan pun mengusulkan agar tugas-tugas anak usaha Pertamina tersebut nantinya dapat ditangani oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI). Pasalnya, selama ini Petral menangani perdagangan minyak, yang serupa dengan lini bisnis PT PPI. "Sebab, ini kan masalah trading. Tetapi ini baru gagasan. Yang jelas Pertamina tidak keberatan melepaskan Petral. Jadi jangan ada anggapan, Pertamina senang memiliki Petral. Jadi nanti Pertamina kalau tidak menangani Petral bisa seperti Petronas. Kalau dibandingkan Petronas lebih head on, karena Petronas tidak dibebani tugas yang diberikan seperti Pertamina, yakni subsidi BBM," terang dia.
Dahlan menegaskan pembubaran Petral tidak dimaksudkan untuk menghapuskan jejak jika seandainya korupsi terjadi pada tubuh Petral. Dia pun mempersilakan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ingin melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan Pertamina tersebut. "Kalau diperiksa atau tidak terserah KPK. Pertamina tidak takut, tetapi merasa terganggu," ungkap dia.
http://www.investor.co.id/home/rawan...n-petral/30443
PROYEK FIKTIF CHEVRON
Kejagung Yakin Kantongi Bukti Cukup
Sabtu, 5 Mei 2012
JAKARTA (Suara Karya): Kejaksaan Agung meyakini berkas perkara dugaan proyek fiktif di PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) dapat diajukan ke pengadilan, sebab sudah mengantongi bukti yang cukup. "Kita sekarang tinggal uji laboratorium terhadap bukti-bukti yang dibawa dari kunjungan ke lokasi (proyek Bioremediasi)," kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Arnold Angkouw, Jumat.
Menurut Arnold, tim penyidik yakin hasil laboratorium akan mendukung upaya pembuktian, dalam upaya pemberkasan terhadap tujuh tersangka guna diajukan ke persidangan. Di bagian lain, ia menyatakan soal penahanan para tersangka dari Chevron, Green Planet Indonesia (GPI), dan PTSumigita Jaya tergantung pertimbangan tim penyidik. "Tunggu sdaja, sebab penyidikan terus berlangsung. Kita sudah berkomitmen untuk menuntaskan perkara proyek Bioremediasi, yang diduga merugikan negara Rp 200 miliar sampai ke akarnya," tegas Arnold.
Saat ini, tujuh tersangka itu telah dicegah bepergian ke luar negeri. Namun salah satu tersangka, Alexiat Tirta Wijaya, malah bermukim Amerika Serikat dengan alasan menunggui perawatan suaminya yang tengah sakit. Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Islam Riau (UIR), Dr Syahrul Akmal Latif, berpandangan mencuatnya kasus dugaan bioremediasi Chevron adalah akibat dari ketertutupan Perusahaan Modal Asing (PMA) itu. "Atau bisa jadi, kejahatan menggerogoti uang negara dengan modus penyelenggaraan proyek tertutup ini sengaja diciptakan oleh oknum penguasa," katanya.
Selain itu, kontrol dan evaluasi proyek bioremediasi dari pihak pemerintah, dalam hal ini BP Migas, juga diduga sangat lemah sehingga menyebabkan munculnya kecurigaan oleh para penegak hukum. Sebelumnya, manajemen Chevron menyatakan bahwa proses penyidikan Kejagung dalam kasus bioremediasi telah menimbulkan kegundahan di kalangan bisnis, yang bisa mengganggu iklim investasi pada sektor minyak dan gas (migas) di Indonesia.
Menurut General Manager Policy, Government, and Public Affair Chevron, Usman Slamet, apabila proyek bioremediasi Chevron diduga bermasalah, maka kasus tersebut seharusnya masuk ke ranah hukum perdata. Apalagi, kata dia, Chevron beroperasi di Indonesia berdasarkan Kontrak Bagi Hasil (production sharing contract/PSC) sebagai landasan hukumnya. Dalam PSC dijelaskan bahwa apabila ada permasalahan dalam proyek Chevron, maka hal yang seharusnya ditempuh adalah melalui proses audit oleh lembaga negara dan juga melalui proses arbitrase
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=302663
Hasil Pemeriksaan BPK – Piutang Sektor Tambang Rp489 Miliar
Jum'at, 12 April 2012
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan adanya kekurangan penerimaan negara dari iuran tetap dan royalti sektor pertambangan yang nilainya mencapai Rp488,52 miliar.
Hal tersebut didasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan terhadap 77 pemegang kuasa pertambangan (KP) dan 10 kontraktor Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) serta tujuh pemerintah kabupaten/kota.
Anggota BPK Ali Masykur Musa mengatakan, tunggakan pajak itu menambah saldo piutang negara sektor pertambangan umum dalam Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per 31 Desember 2011 menjadi Rp1,1 triliun yang merupakan potensi penerimaan negara. Piutang tersebut dalam bentuk iuran tetap,royalti, dana hasil penjualan batu bara (DHPB),dan denda.
"Pemerintah harus tegas menagih segala kekurangan ini," katanya saat konferensi pers atas pemeriksaan pertambangan,di Gedung BPK,Jakarta,kemarin. Dia juga meminta Kementerian ESDM untuk aktif menagih saldo piutang KP dan PKP2B. Jika KP dan PKP2B tidak mau membayar, BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan dengan kualifikasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)."Apabila pemegang PKB2B tetap tidak mau membayar maka BPK akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Bukti dikumpulkan (fraud) hukum bertindak,pasti nanti ada konsekuensinya,"tuturnya.
Dia juga menuturkan,BPK akan melakukan audit terhadap tiga perusahaan tambang besar yakni PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Aneka Tambang. Proses auditing dilakukan dengan konsep tujuan tertentu. "Artinya karena sebelumnya belum dilakukan audit emas,namun untuk batu bara sudah dilakukan tahun ketiga," ujarnya.Audit ketiga perusahaan tersebut akan terfokus pada dana bagi hasil, royalti, dan reklamasi.
Pengamat pertambangan Witoro Soelarno mengatakan, pemerintah juga perlu mengevaluasi auditor independen dan eksternal stakeholder perusahaan pertambangan untuk dapat memperoleh data penerimaan hasil tambang yang akurat.
Menurut dia, pertambangan merupakan sektor potensial untuk meningkatkan penerimaan negara, baik dari sisi pajak maupun bukan pajak. Selain itu, pemerintah harus mengklarifikasi ke BPK atas tunggakan tersebut."Angka ini kan tidak sedikit jadi perlu ada tindakan tegas agar perusahaan tambang segera melakukan evaluasi audit eksternal perusahaannya," katanya saat dihubungi kemarin.
Menurut mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batu Bara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM ini,setiap pengeluaran perusahaan tambang harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah.
Sumber : http://www.seputar-indonesia.com/edi...t/view/485938/
Hasil Audit BPK Pengelolaan Tambang Amburadul
Bangkapos.com - Senin, 9 April 2012 20:24 WIB
BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pengelolaan tambang amburadul. Hal ini tercermin dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap sektor pertambangan pada semester II-2011. "Saya yakin, sektor pertambangan kalau digarap betul akan memberikan sumbangan pajak yang besar. Karena pertambangan, bersama dengan sektor migas, perkebunan, dan kontraktor selalu memberikan pajak yang besar di berbagai negara. Dan sektor ini adalah sektor yang sering mengalami banyak penyimpangan," kata pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center Darussalam di Jakarta, Senin (9/4/2012).
Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dalam audit di sektor pertambangan pada semester II-2011 menemukan kasus kurang bayar royalti dan pajak senilai Rp 428 miliar dari lima Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKPPB) dan 60 Kuasa Pertambangan (KP). PKPPB adalah perusahaan pertambangan skala besar dan KP adalah perusahaan pertambangan skala kecil.
Menurut anggota BPK Ali Masykur Musa, pemeriksaan acak oleh BPK tersebut dilakukan terhadap kurang dari 10 persen perusahaan tambang secara keseluruhan. Jika dari jumlah kecil itu saja ditemukan kurang bayar senilai Rp 428 miliar, maka bisa diindikasikan kasus kurang bayar di sektor tambang secara keseluruhan jauh lebih besar lagi.
http://bangka.tribunnews.com/2012/04...bang-amburadul
Ini Dia 33 Perusahaan Migas Asing Penunggak Pajak, Rugikan Negara Rp 6 Triliun
Monday, 18 July 2011, 17:02 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Daftar perusahaan asing migas (minyak dan gas) yang menunggak pajak bertambah banyak. Indonesian Corruption Watch (ICW) mensinyalir jumlah perusahaan asing itu mencapai 33, melebihi jumlah perusahaan penunggak pajak yang disebutkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelumnya, yaitu 16.
Koordinator Monitoring dan Analisa Anggaran ICW, FIrdaus Ilyas mengatakan, yang disampaikan KPK tersebut hanyalah sebagian kecil dari perusahaan yang bergerak di bidang migas yang belum bayar pajak. ICW mengindentifikasi, ada 33 perusahaan migas belum menunaikan pembayaran pajak. "Sebagian besar memang perusahaan asing, tapi ada juga perusahaan lokal," kata Firdaus saat memaparkan hasil kajian ICW tentang perusahaan migas penunggak pajak di Kantor ICW, Jakarta, Senin (18/7).
Data yang diperoleh ICW tersebut berasal dari hasil audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang direview kembali oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sejak 2008 hingga 2010. Sebanyak 33 perusahaan itu menunggak pajak yang jumlahnya selama dua tahun itu mencapai US$ 583 juta atau sekitar Rp 6 triliun.
Berikut 33 perusahaan migas penunggak pajak dan besar utang pajak yang belum dibayar:
1. VICO (US$ 42,9)
2. BP West Java Ltd (US$ 35,12)
3. Total E&P Indonesie (US$ 4.245)
4. Star Energy (US$ 17.095)
5. Petrichina International Indonesia Ltd Block Jabung (US$ 62.9)
6. ConocoPhillips South Jambi Ltd US$ (3.45)
7. Chevron Makassar Ltd Blok Makassar Strait.(US$ 16.7)
8. JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd (US$ 11.45)
9. Chevron Pacific Indonesia- Blok MFK (US$ 185.699,97)
10. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. (US$ 41.763)
11. Mobil Exploration Indonesia Inc. Nortg Sumatera Offshore Block. (US$ 59.9)
12. Premier Oil Sea BV (US$ 9.278)
13. CNOOC SES Ltd (US$ 94.23)
14. BOB PT BSP-Pertamina Hulu (US$ 1.523)
15. CPI (Area Rokan) (US$ 4.145)
16. Kondur Petroleum (Area Malacca Strait) (US$ 165.334)
17. Conocophillips (Grissik) Area Corridor-PSC (US$ 84.774)
18. JOB PSC Amerada Hess (area Jambi Merang) (US$ 480.648)
19. JOB PSC Golden Spike (Area Raja Pendopo) (US$ 628.162)
20. JOB (PSC) Petrochina Int'l (Area Tuban) (US$ 7.679)
21. JOB (PSC) Talisman-OK (Area Ogan Komering) (US$ 233.425)
22. JOA (PSC) KODECO (Area West Madura) (US$ 6.229)
23. Chevron Ind (Area East Kalimantan) (US$ 8.703)
24. Kalrez Petroleum (Area Bula Seram) (US$ 290.000)
25. Petrochina Int'l Bermuda Ltd (Area Salawati Basin, Papua) (US$ 2.961)
26. JOB PSC Medco E&P Tomori (Area Senoro Toili, Sulawesi) (US$ 1.863)
27. PT Pertamina EP (Area Indonesia) (US$ 16.921)
28. BOB PT BSP Pertamina Hulu (Area CPP) (US$ 1.206)
29. Premier Oil (Area Natuna Sea) (US$ 38.368)
30. Phe Ogan Komering -JOB P TOKL (US$ 2.105)
31. BP Berau Ltd (Area off Berau Kepala Burung Irian Jaya) (US$ 4.619)
32. BP Muturi Ltd (Area Ons Off Murturi, Irian Jaya) (US$ 19.376)
33. BP Wiriagar Ltd (Area Wiriagar, Papua).(US$ 501.451)
(sumber: ICW mengutip audit BPK)
Dari 33 perusahaan tersebut, 10 termasuk penunggak terbesar. yakni:
- CNOOC SES Ltd (USD 94,2 juta)
- Conocophillips (Grissik) (USD 84,7 juta)
- Petrochina International (USD 62,9 juta)
- Mobil Exploration Indonesia (USD 59,9 juta)
- VICO (USD 42,9 juta)
- ExxonMobil Oil Indonesia Inc (USD 41,7 juta)
- Premier Oil (USD 38,3 juta)
- BP West Java Ltd ( USD 35,1 juta)
- Star Energy (USD juta)
- PT Pertamina EP (USD 16,9 juta).
(sumber: ICW mengutip audit BPK)
Menurut Firdaus, data hasil kajian tersebut telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Terkait hal tersebut, ICW meminta menteri keuangan untuk melakukan review terhadap laporan BPK dan BPKP tersebut dengan mengeluarkan surat kurang bayar. "Apabila ada dugaan pidana pajak, dirjen pajak wajib membawa ke ranah hukum," kata dia.
http://www.republika.co.id/berita/na...a-rp-6-triliun
Modus Mafia Minyak di Pertamina/Petral
by @TrioMacan2000
Kembali mengenai kiprah mafia minyak di Pertamina/Petral, banyak teman tuips yg tanyakan modus2nya..saya infokan garis besarnya utk permudah
Modus 1 : Tidak pernah jelas akurasi berapa sebenarnya produksi minyak mentah Indonesia setiap tahun. Pertamina hny terima laporan dari KPS
Kita tahu bhw sejak bbrp tahun yg lalu produksi minyak mentah kita tdk pernah lagi capai 1 juta barel per hari. Hny kisaran 950 ribu bph. Penggelapan minyak mentah produksi KPS sangat rentan dilakukan krna lemahnya pengawasan Pertamina. Banyak laporan ganda yg rugikan negara
Modus 2. Mark up trhdp cost recovery yg merupakan biaya explorasi/expolitasi yg dikeluarkan KPS tapi jd beban pemerintah. Puluhan T/ tahun
Modus 3. Penjualan sebagian besar minyak mentah kita keluar negeri yg setelah diolah di kilang minyak di LN kita beli lagi dgn harga mahal
Jika pemerintah tdk jual minyak mentah kita dan hny minta diolah ke kilang minyak di luar negeri, kita hny bayar upah
Modus 4. Pemrintah RI membeli minyak dari Petral anak perusahan pertamina yg sumber utama pasokan minyaknya broker2 yg dimiliki mafia minyak
Harga beli minyak mintah kita yg rata2 USD 113.85/ barel sangat tidak masuk akal karena harga rata2 minyak dunia jenis yg sama hanya USD 90
Modus 5. Harga beli minyak produk (bensin dan solar) jg sgt tdk masuk akal. Bensin USD 118 dan solar USD 123/barel. Hrh rata2 dunia USD 105
Meski Petral menyebutkan punya 55 rekanan terseleksi, tapi faktanya yg menang tender perusahaan milik mafia minyak Reza Chalid cs.
Modus 6. Kantor pusat operasional Petral selalu di Singapore. Tdk pernah bisa dipindahkan ke RI. Jika ada pejabat yg mau pindahkan, dipecat.
Pemilihan kantor pusat Petral di singapore sbg anak perusahaan pertamina yg supply kebutuhan minyak RI, hanya agar luput dari pengawasan
Modus 7. Penentuan harga minyak impor RI selalu didasarkan pada MPOS, harga rata2 acuan spore ditambah Faktor Alpha yg tak jelas dasarnya
Padahal petral tugas khususnya adalah pembelian minyak. Harusnya bisa lbh efisien dgn cermati hrg dunia, pasar berjangka atau spot
Modus 8. Mafia minyak yg snagat berkuasa tsb mampu intervensi utk gagalkan pembangunan kilang2 minyak baru atau perbaikan kilang rusak
Pembangunan kilang minyak baru tsb berbahaya bagi keuntungan para mafia minyak itu krna akan semakin banyak porsi minyak mentah diolah di RI
200 juta barel/thn solar & bensin yg dimpor dari luar negeri utamanya singapore oleh petral. Jika kilang minyak dibangun di RI, impor turun
Modus 8. Permainan & mark up pd sewa kapal tanker pengangkut minyak baik utk ekspor minyak mentah ataupun impor minyak mentah &minyak produk
Saat ini pertamina menyewa 50 kapal tanker utk ekspor dan impor minyak ini. Mark up yg terjadi sekitar 900 milyar/tahun.
Selain Tomy suharto, Kakak Karen Dirut Pertamina disebut2 sbg pemain utama dlm penyewaan kapal ini. Jutaan dollar/thn fee masuk kantong
Modus 9. Oplosan minyak impor utamanya minyak produk. Pembelian dan pembayaran dari Petral adalah utk kualitas bagus. Ditengah jalan dioplos
Pengoplosan minyak produk ini sempat diungkap oleh laporan utama majalah Tempo yg terkenal dgn kasus minyak ZATAPI. Tapi ga ada follow up
Kerugian negara akibat minyak oplosan ini puluhan triliun tiap tahun. Rakyat jg dirugikan dgn kerusakan kendaraan akibat oktan yg sgt rendah
Seperti kata wamen alm Widjajono, setiap tahun kita impor minyak produk kualitas tinggi setara pertamax plus kok di SPBU ada dijual premium?
Modus 10. Mafia pajak ini berkolusi dgn Pusat kekuasaan, Pertamina, MenESDM, dan Petral. Mereka yg atur pemrintah kita dgn suap triliunan
Direksi Pertamina yg baru dilantik adalah boneka2 mafia minyak. Direksi Petral yg akan diganti jg akan sama, boneka mafia minyak. Luar biasa
Fakta atau realitas yg ada didepan mata kita saat ini adalah adanya kolusi jahat penguasa dan mafia minyak yg rugikan negara puluhan T/thn. Untuk berantas mafia minyak ini, tak cukup kehadiran seorang dahlan iskan di menteri BUMN dan Mahfud MD di MK. Negara ini butuh tokoh2 lain
Saya menghimbau para ulama besar lintas agama, budayawan, ahli energi, akademisi, LSM, politisi bersih dll utk bersatu berantas mafia minyak, Sudah puluhan tahun negara ini dirampok. Rakyat diperdaya. DPR diam tak bersuara. Ketua MK angkat bicara, eh malah diancam somasi abal2
KPK dan BPK tidak bisa kita harapkan. Mandul dan rapuh thdp intervensi dan suap. DPR hny dagang sapi dan jd alat bargaining utk memeras.
Kejaksaan dan polri tak mungkin diharapkan utk usut mafia minyak. Mereka subordinate penguasa dan mafia minyak ini. Hopeless..lemesss
Mahfud MD yg teriak PERTAMINA TERKORUP ternyata tak jd disomasi Pertamina. Tak berani krn akan semakin terbongkar di media& pengadilan. Harapan rakyat pada adalah Mahfud MD utk terus teriak terkait megakorupsi di Pertamina. Jgn mau disuap dan dilobi termasuk oleh istana. Sebagian besar pihak2 yg tahu tentang praktek mafia minyak dan kolusinya dgn pertamina dan istana sdh siap berikan dokumen2 bukti korupsi
Jika besok atau lusa Mahfud ternyata diam tak bersuara, patut diduga Mahfud sdh "tunduk" dgn kekuatan mafia dan istana. Semoga tidak begitu
Kerugian Negara Akibat Pembelian Minyak Impor
by @TrioMacan2000
Salah satu informasi yg saya peroleh melalui teman di singapore adalah ttg harga beli minyak impor yg sangat mahal oleh Petral
Harga beli minyak mentah Petral sepanjang tahun 2011 rata2 USD 113.95/barrel. broker minyak teman saya di Singapore bilang itu ga masuk akal. Harga rata2 minyak dunia jenis brent saja (yg paling tinggi kualitasnya) pd 2011 adalah USD 80-100/barrel. Dgn harga tertinggi USD 124/barel. Selisih minyak Brent dgn minyak afrika/timur tengah pd 2011 sekitar USD 11-20/ barel. Minyak impor kita adalah jenis Afrika/timur tengah. Jk diasumsikan harga minyak mentah afrika/timur tengah melonjak tajam sepanjang tahun dan tak ada fluktuasi, harga tertingginya hny USD 108
Sebab itu teman saya yg broker minyak di Singapore geleng2 kepala kok bisa Petral beli dgn rata2 harga 2011 sebesar 113.95. Aneh bin ajaib ! Artinya ada mark up harga oleh Petral minimal sebesar USD 5 /barrel. Jika diaudit lebih rinci mark up itu bisa sampai USD 30/barrel. Gila !
Kilang minyak indonesia itu diset up hanya utk olah minyak jenis africa dan middle east yg harga minyak jauh lebih murah drpd minyak Brent. thn 2011 Petral beli minyak mentah total 66 juta barel, maka kerugian negara akibat mark up ini : USD 330 juta sampai USD 1,98 milyar (17 T)
Harga pembelian minyak produk oleh petral utk premiun thn 2011 adalah : USD 118.5 (bensin) dan USD 123,7 utk solar. Ini juga sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Karena standar biaya pengolahan dari minyak mentah menjadi solar/bensin itu hanya sekitar Rp. 500 rupiah/liter
Teman saya yg broker minyak singapore mengatakan bhw biaya pengolahan minyak mentah menjadi bensin/solar hny sekitar USD 1.62 - 2.52/barel
Teman saya broker minyak singapore itu juga mengatakan : harga beli Petral sengaja dipertahankan selalu tinggi meskipun hrg minyak sdg turun. Sedangkan petral tetap beli minyak produk (bensi/solar) dgn harga yg tinggi dgn selisih usd 5-10/barrel. Itu ga masuk akal.. Total pembelian bensin/solar oleh Petral thn 2011 adalah 200,6 juta barel. Dengan mark up usd 5-10/barel, kerugian negara : USD 1 - 2 milyar. Singkatnya, kerugian negara akibat pembelian minyak impor (mentah dan produk pada 2011 sedikitnya USD 3.9 M atau Rp. 35 triliun
Wamen ESDM alm. Widjajono sempat kaget ketika melihat harga beli minyak produk Indonesia..kok yg dibeli petral kualitas tinggi ya?, Padahal, diinvoice memang tercatat yg dibeli kualitas tinggi, tapi yg masuk ke Indonesia sdh kualitas campuran. Oplosan.
Geger minyak impor oplosan ini sempat terkuat gara2 banyak mobil di Indonesia rusak filter oilnya gara2 oktan bensin sangat rendah. Artinya, mafia minyak sdh sangat keterlaluan. Campuran oplosannya sdh dominan minyak produk kualitas rendah. Perbandingan 1 : 3 atau 1:4
Minyak produk ( bensin dan solar) yg dibeli Petral lebih 75% dari total pembelian minyak setiap tahunnya. Kilang kita kapasitasnya kecil. Jadi sebagian besar bensin dan solar yg kita konsumsi adalah barang jadi. Logikanya : semua yg dijual SPBU adalah kelas Pertamax plus
Hebatnya lagi, karena Petral berkantor pusat di hongkong dan bertransaksi /operasional di singapore, Petral bayar pajak besar negara tsb, Selain itu, mafia minyak mengatur beli minyak mentah dari arab/afrika, lalu diolah di kilang singapore. singapore ekspor ke RI. Gilaaaa
Kenapa Petral tdk berkantor pusat dan operasional di RI? Karena takut praktek perampokan uang negara puluhan Triliun /tahun akan terbongkar, Dulu Dirut Pertamina Ary Soemarsono mau pindahkan Petral ke Batam. Gagal ! Dia yg dipecat dari jabatan Dirut Pertamina hehehe
Siapapun di Indonesia ini yg berani kutak katik mafia minyak, selama SBY dan sudi silalahi berkuasa, tak akan bisa. Terpental ke jurang hehe
Kantor Holding Petral di Hongkong hanya dummy alias ecek2. Saya rencana kemarin ke hongkong mau lihat kantor Petral Hongkong, tapi batal, Kata teman saya yg broker minyak spore : untuk apa you ke Petral Hongkong, kantornya hanya ada 4 orang aja. Hny formalitas. Ga usah deh
Jika ada pergantian pejabat tinggi yg terkait dengan bisnis Petral ini, pasti didekati oleh mafia minyak ini. Mau disumpal emas mulutnya. Seorang sesmen yg baru dilantik tahun 2005 dulu dilobi habis2an oleh istana agar mau ketemu sama mafia minyak & petral. Untung beliau tolak. Jadi utk apa SBY teriak2 utk hemat konsumsi minyak, jk harga minyak impor kita ternyata harga mark up mafia minyak? Rakyat disuruh menderita. Lebih ekstrim lagi info teman saya itu : jk impor minyak RI dilakukan sesuai mekanisme pasar, RI akan hemat lbh 20% atau Rp. 54 triliun/thn
kilang minyak kita terbatas, minyak kita dijual ke spore dan diolah oleh kilang minyak disana. Kita beli lagi dgn Standar harga MOPS + Alpha
Dahlan iskan yg teriak mau bubarkan Petral yg dikendalikan Mafia minyak langsung ciut ketika tahu ada SBY, Sudi cs dibelakang mafia itu hehe
MOPS itu adalah Mean of Platt Singapore atau harga minyak standar singapore. Alpha itu adalah faktor biaya lain2. Itulah Harga impor petral
Ketika Dahlan Iskan teriak mau tutup Petral dan minta Pertamina impor langsung, Dirut Pertamina Karen langsung balas teriak : TIDAK SETUJU. Dahlan Iskan. Langsung ciut nyalinya ketika dengar ucapan Karen. Tidak puas sampai disitu, Karen minta direksi pertamina yg mbalelo diganti. Dahlan Iskan yg kaget lihat reaksi Dirut Pertamina Karen, langsung cari tahu sana sini..siapa sih Karen? Akhirnya Dahan Iskan ciut..ngalah
Petral itu anak perusahaan Pertamina yg jadi boneka mafia minyak Riza Chalid. Dibelakanganya ada Bambang Trihadmodjo, rosana barack cs. Dahlan Iskan akhirnya "ga berani" kotak katik Petral dan Pertamina. Bahkan utk direksi Pertamina yg baru, diserahkan wewenangnya kpd Karen
Akhirnya dahlan iskan kalah 3:0 lawan mafia minyak : gagal tutup petral, gagal impor minyak langsung, tunduk pd Karen soal direksi Pertamina
Bebaskan PETRAL dari mafia
oleh @triomacan2000
Tadi malam saya ketemu dgn orang2 yg luar biasa...mereka adalah org yg tahu persis bgmn negara RI dirampok oleh para mafia minyak. Informasi mereka menarik. Apalagi kebetulan ada berita pergantian direksi Pertamina oleh MenBUMN dahlan iskan dan heboh soal Petral, Sebab itu saya akan coba kultwitkan sedikit informasi ttg mafia minyak, hubungannya dengan Pertamina dan rezim SBY.... Eing ing eeeeng....
Dulu kita dihebohkan dgn pemberitaan ttg Petral yang mau dibubarkan MenBUMN Dahlan Iskan tapi ternyata batal dan bahkan skrg makin eksis, Dari dulu Petral disebut2 sebagai sarang korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba/Suharto sd skrg ini. Tak pernah bisa disentuh
Petral atau Pertamina Trading Energy Ltd adalah perseroan terbatas anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Saham Petral 99.83% dimiliki oleh PT. Pertamina dan 0.17% dimiliki oleh Direktur utama Petral Nawazir sesuai dgn UU / CO Hongkong. Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yg dibutuhkan Pertamina/ Indonesia dgn cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini Petral memiliki 55 perusahaan yg terdaftar sbg mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak o/ Petral dilakukan scra tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dgn pembelian langsung. Alasannya : ada jenis minyak tertentu yg tdk dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dgn mekanisme tender terbuka. Tahun 2011 Petral membeli 266,42 juta barrel minyak. Terdiri dari 65,74 juta barrel minyak mentah dan 200,68 juta barrel berupa produk. Harga rata2 pembelian minyak oleh Petral adalah : USD 113,95 per barel utk minyak mentah, USD 118,50 utk premium, USD 123,70 utk solar. Total pembelian minyak Petral adalah : USD 7.4 milyar utk minyak mentah dan USD 23.2 milyar utk bensin/solar. Total : USD 30.6 milyar. US$ 30.6 milyar atau setara dengan Rp. 275.5 triliun per tahun. itulah jumlah uang yg dikeluarkan Pertamina/negara utk impor minyak Sekali lagi... uang Pertamina / Negara yg dikeluarkan untuk membeli minyak impor melalui Petral pada tahun 2011 = Rp. 275.5 triliun !
Jumlah uang yg luar biasa besar yg dikeluarkan negara utk beli minyak impor melalui Petral ini tentu saja TIDAK pernah luput dari MAFIA. MAFIA minyak yg disebut2 menguasai dan mengendalikan Petral adalah Muhammad Riza Chalid. Riza diduga kuasai Petral selama puluhan tahun. Disamping Riza, dulu Tommy Suharto juga disebut2 sbg salah satu mafia minyak. Perusahaan Tommy diduga mark up atau titip US$ 1-3/barel
Kita sdh tahu siapa Tomy Suharto, tapi siapakah Muhammad Riza Chalid? Dia adalah WNI keturunan Arab yg dulu dikenal dekat dgn Cendana. Riza, pria berusia 53 tahun ini disebut sbg PENGUASA ABADI dalam bisnis impor minyak RI. Dulu dia akrab dgn Suharto skrg merapat ke SBY. Riza disebut2 sbg sosok yg rendah hati, tapi siapapun pejabat Pertamina termasuk Dirut Pertamina akan gemetar dan tunduk jika ketemu dia. Siapa pun pjbt Pertamina yg melawan kehendak Riza akan lenyap alias terpental. Termasuk Ari Soemarno Dirut Pertamina yg copot jabtaannya. Ari Soemarno dulu terpental dari jbtn Dirut Pertamina gara2 mau pindahkan Petral dari Singapore ke Batam. Riza tdk setuju. Ari dipecat. Jika Petral berkedudukan di Batam/Indonesia tentu pemerintah dan masyarakat luas lebih mudah awasi operasional Petral yg terkenal korup. Rencana Ari soemarno ini tentu bahaya. Bisa ganggu kenyamanan Mafia Minyak yg sudah puluhan tahun menikmati legitnya bisnis minyak
Para perusahaan minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sbg God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapore, Muh Riza Chalid dijuluki "Gasoline God Father". Lebih separoh impor minyak RI dikuasai oleh Riza. Ga ada yg berani lawan. Dulu Global Energy Resources, perusahaan Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Pdhl itu diduga hny sebagian kecil saja. Global Energy Resources adalah mi,ik Riza itu adalah induk dari 5 perusahan : supreme energy, Orion Oil, Paramount Petro, straits oil dan Cosmic Petrolium yg berbasis di Spore & terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Ke 5 perusahaan ini mitra utama Pertamina
Kelompok Riza cs ini juga yg diduga selalu halangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Bahkan penyelesaian PT. TPPI yg menghebohkan itu karena rugikan negara juga diduga tak terlepas dari intervensi kelompok Riza cs ini. Riza cs ini mengatur sedemikian rupa agar RI tergantung oleh impor bensin dan solar. INGAT : impor bensin&solar kita 200 juta barel/thn. Riza cs ini skrg berhasil mengalahkan Dahlan Iskan. Skore 3 : 0 utk Mafia Minyak. Dahlan Iskan keok. 1. gagal bubarkan Petral 2. Gagal pindahkan Petral ke Indonesia 3. Gagal cegah orang2 yg jadi boneka Riza cs jadi direksi di Pertamina. Dahlan Iskan mengalah. Janji Dahlan Iskan utk kalahkan BUMN malaysia apalagi Petronas dalam 2 tahun itu hanya mimpi. Di Pertamina saja Dahlan takluk dgn Cikeas
Siapa Riza cs itu? Disebut2 yang berada dibelakang Riza adalah Bambang Trihadmodjo, Rosano Barrack dst. Keluarga dan Genk Cendana. Sekarang Genk Cendana berhasil tundukan Cikeas dan Dahlan Iskan. Semua direksi Pertamina skrg adalah PRO MAFIA MINYAK. PRO PETRAL. Skrg bukan hanya Petral yg menjadi BONEKA Riza cs, tapi juga Pertamina. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada info lbh "menyeramkan" !. " aksi jalan tol " dahlan iskan bbrp hari yl disebut teman2 saya td malam sbg kompensasi frustasi Dahlan menghadapi Hegemoni Mafia ini. Sejak dahlan iskan teriakan : "Bubarkan Petral !" ..Mafia minyak ini bergerak cepat. Konsolidasi. Masuk ke Cikeas, istana & lap banteng
Bgmn cara Riza cs ini menusuk Istana, Cikeas dan lapangan banteng ? Sumber saya td malam sebutkan bhw Riza dekat sama Purnomo Y dan Pramono Edhie Wibowo, adik ani SBY sejak Edhie msh di Kopassus. Purnomo yg menteri ESDM & Edhie sbg pintu masuk Riza cs ke Cikeas. Riza cs ini sering berkunjung ke Cikeas utk mengamankan praktek mafia di impor minyak Pertamina. Tentu sj tak ada makan siang yg gratis. Selain di jajaran elit politik, Riza cs juga sangat dekat dgn wakil dirut perusahaan hulu Migas dan syamsu alam yg general managernya. Purnomo Yusgiantoro sewaktu jabat MenESDM bertugas mengamankan kontrak2 pembelian minyak impor dari mafia minyak ini. Jero watjik juga
Dahlan Iskan yg minta Pertamina beli minyak secara langsung, malah ditantang oleh Direksi Pertamina, bhw Pertamina HARUS beli via broker. Dahlan Iskan terbengong2, ga bisa ngomong dengar ucapan Direksi Pertamina. Dia mau benahi Pertamina ternyata tok mentok tak iye hehehe. Dahlan Iskan ternyata KO berhadapan dgn mafia minya RI yg dikomandani Riza. Ini bisnis ratusan Triliun per tahun. Dahlan iskan tak kuat
Kembali ke Riza...Nama Riza tdk tercantum dalam akte Global Energy Resources..Holding perusahaan broker minyak milik Riza itu. Dalam akte Global, yang tercatat adalah Iwan Prakoso (WNI), Wong Fok Choy dan Fernadez P. Charles. Tapi sesungguhnya Riza pemiliknya. Utk memperkuat posisi Riza cs di Pertamina, sebagian direksi Pertamina yg kurang setuju dgn pembelian minyak via broker diganti kemaren. Sekarang semua direksi Pertamina yg ada merupakan kelompok pendukung Riza sang Mafia Minyak dengan dukungan penuh Istana, Cikeas, Menko
Bukan hanya impor minyak saja Riza cs berkuasa. Dalam pembelian atau penampungan batubara minyak dari Pertamina Riza juga berkuasa. Pembelian batubara minyak dari pertamina dilakukan oleh Orion Oil dan Paramount Petroleum milik Riza Cs. Riza adalah penguasa minyak RI. Pembelian batubara minyak dari pertamina dilakukan oleh Orion Oil dan Paramount Petroleum milik Riza Cs. Riza adalah penguasa minyak RI. Dulu ada broker besar lain ingin dapat jatah impor minyak dari Petral/Pertamina. Dia bersama kakak tertua Ani SBY datang ke Spore. Dirut Petral sambut kedatangan pengusaha itu. Intinya Petral siap berikan "jatah" ke pengusaha itu. Tapi, kemudian Riza datangi Wiwiek. Riza disebut2 berikan US$ 400,000 kepada wiwiek utk tidak usah bantu pengusaha itu. Wiwiek setuju. Selesai tuh barang. Ga jadi hehehehe
Apa yg menjadi motif SBY sampai bisa dikooptasi oleh mafia minyak? Apa dealnya? Bgmn modusnya? Apa langkah dahlan iskan hadang mereka?
Tentang semua itu nanti akan saya kultwitkan jam 1 nanti. Ini kisah panjang tentang mafia minyak yg selama ini tidak pernah tersentuh, Sementara sekian dulu... Terima kasih telah menyimak. Mari bebaskan negeri ini dari Penjajahan Mafia. MERDEKAAAA !!!
Tadi malam saya ketemu dgn orang2 yg luar biasa...mereka adalah org yg tahu persis bgmn negara RI dirampok oleh para mafia minyak. Informasi mereka menarik. Apalagi kebetulan ada berita pergantian direksi Pertamina oleh MenBUMN dahlan iskan dan heboh soal Petral, Sebab itu saya akan coba kultwitkan sedikit informasi ttg mafia minyak, hubungannya dengan Pertamina dan rezim SBY.... Eing ing eeeeng....
Dulu kita dihebohkan dgn pemberitaan ttg Petral yang mau dibubarkan MenBUMN Dahlan Iskan tapi ternyata batal dan bahkan skrg makin eksis, Dari dulu Petral disebut2 sebagai sarang korupsi puluhan triliun mulai dari jaman Orba/Suharto sd skrg ini. Tak pernah bisa disentuh
Petral atau Pertamina Trading Energy Ltd adalah perseroan terbatas anak perusahan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan minyak. Saham Petral 99.83% dimiliki oleh PT. Pertamina dan 0.17% dimiliki oleh Direktur utama Petral Nawazir sesuai dgn UU / CO Hongkong. Tugas utama Petral adalah menjamin supply kebutuhan minyak yg dibutuhkan Pertamina/ Indonesia dgn cara membeli minyak dari luar negeri. Saat ini Petral memiliki 55 perusahaan yg terdaftar sbg mitra usaha terseleksi. Pengadaan minyak o/ Petral dilakukan scra tender terbuka. Namun Petral juga melakukan pengadaan minyak dgn pembelian langsung. Alasannya : ada jenis minyak tertentu yg tdk dijual bebas atau pembelian minyak secara langsung dapat lebih murah dibandingkan dgn mekanisme tender terbuka. Tahun 2011 Petral membeli 266,42 juta barrel minyak. Terdiri dari 65,74 juta barrel minyak mentah dan 200,68 juta barrel berupa produk. Harga rata2 pembelian minyak oleh Petral adalah : USD 113,95 per barel utk minyak mentah, USD 118,50 utk premium, USD 123,70 utk solar. Total pembelian minyak Petral adalah : USD 7.4 milyar utk minyak mentah dan USD 23.2 milyar utk bensin/solar. Total : USD 30.6 milyar. US$ 30.6 milyar atau setara dengan Rp. 275.5 triliun per tahun. itulah jumlah uang yg dikeluarkan Pertamina/negara utk impor minyak Sekali lagi... uang Pertamina / Negara yg dikeluarkan untuk membeli minyak impor melalui Petral pada tahun 2011 = Rp. 275.5 triliun !
Jumlah uang yg luar biasa besar yg dikeluarkan negara utk beli minyak impor melalui Petral ini tentu saja TIDAK pernah luput dari MAFIA. MAFIA minyak yg disebut2 menguasai dan mengendalikan Petral adalah Muhammad Riza Chalid. Riza diduga kuasai Petral selama puluhan tahun. Disamping Riza, dulu Tommy Suharto juga disebut2 sbg salah satu mafia minyak. Perusahaan Tommy diduga mark up atau titip US$ 1-3/barel
Kita sdh tahu siapa Tomy Suharto, tapi siapakah Muhammad Riza Chalid? Dia adalah WNI keturunan Arab yg dulu dikenal dekat dgn Cendana. Riza, pria berusia 53 tahun ini disebut sbg PENGUASA ABADI dalam bisnis impor minyak RI. Dulu dia akrab dgn Suharto skrg merapat ke SBY. Riza disebut2 sbg sosok yg rendah hati, tapi siapapun pejabat Pertamina termasuk Dirut Pertamina akan gemetar dan tunduk jika ketemu dia. Siapa pun pjbt Pertamina yg melawan kehendak Riza akan lenyap alias terpental. Termasuk Ari Soemarno Dirut Pertamina yg copot jabtaannya. Ari Soemarno dulu terpental dari jbtn Dirut Pertamina gara2 mau pindahkan Petral dari Singapore ke Batam. Riza tdk setuju. Ari dipecat. Jika Petral berkedudukan di Batam/Indonesia tentu pemerintah dan masyarakat luas lebih mudah awasi operasional Petral yg terkenal korup. Rencana Ari soemarno ini tentu bahaya. Bisa ganggu kenyamanan Mafia Minyak yg sudah puluhan tahun menikmati legitnya bisnis minyak
Para perusahaan minyak dan broker minyak internasional mengakui kehebatan Riza sbg God Father bisnis impor minyak Indonesia. Di Singapore, Muh Riza Chalid dijuluki "Gasoline God Father". Lebih separoh impor minyak RI dikuasai oleh Riza. Ga ada yg berani lawan. Dulu Global Energy Resources, perusahaan Riza pernah diusut karena temuan penyimpangan laporan penawaran minyak impor ke Pertamina. Tapi kasus tersebut hilang tak berbekas dan para penyidiknya diam tak bersuara. Kasus ditutup. Pdhl itu diduga hny sebagian kecil saja. Global Energy Resources adalah mi,ik Riza itu adalah induk dari 5 perusahan : supreme energy, Orion Oil, Paramount Petro, straits oil dan Cosmic Petrolium yg berbasis di Spore & terdaftar di Virgin Island yang bebas pajak. Ke 5 perusahaan ini mitra utama Pertamina
Kelompok Riza cs ini juga yg diduga selalu halangi pembangunan kilang pengolahan BBM dan perbaikan kilang minyak di Indonesia. Bahkan penyelesaian PT. TPPI yg menghebohkan itu karena rugikan negara juga diduga tak terlepas dari intervensi kelompok Riza cs ini. Riza cs ini mengatur sedemikian rupa agar RI tergantung oleh impor bensin dan solar. INGAT : impor bensin&solar kita 200 juta barel/thn. Riza cs ini skrg berhasil mengalahkan Dahlan Iskan. Skore 3 : 0 utk Mafia Minyak. Dahlan Iskan keok. 1. gagal bubarkan Petral 2. Gagal pindahkan Petral ke Indonesia 3. Gagal cegah orang2 yg jadi boneka Riza cs jadi direksi di Pertamina. Dahlan Iskan mengalah. Janji Dahlan Iskan utk kalahkan BUMN malaysia apalagi Petronas dalam 2 tahun itu hanya mimpi. Di Pertamina saja Dahlan takluk dgn Cikeas
Siapa Riza cs itu? Disebut2 yang berada dibelakang Riza adalah Bambang Trihadmodjo, Rosano Barrack dst. Keluarga dan Genk Cendana. Sekarang Genk Cendana berhasil tundukan Cikeas dan Dahlan Iskan. Semua direksi Pertamina skrg adalah PRO MAFIA MINYAK. PRO PETRAL. Skrg bukan hanya Petral yg menjadi BONEKA Riza cs, tapi juga Pertamina. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ada info lbh "menyeramkan" !. " aksi jalan tol " dahlan iskan bbrp hari yl disebut teman2 saya td malam sbg kompensasi frustasi Dahlan menghadapi Hegemoni Mafia ini. Sejak dahlan iskan teriakan : "Bubarkan Petral !" ..Mafia minyak ini bergerak cepat. Konsolidasi. Masuk ke Cikeas, istana & lap banteng
Bgmn cara Riza cs ini menusuk Istana, Cikeas dan lapangan banteng ? Sumber saya td malam sebutkan bhw Riza dekat sama Purnomo Y dan Pramono Edhie Wibowo, adik ani SBY sejak Edhie msh di Kopassus. Purnomo yg menteri ESDM & Edhie sbg pintu masuk Riza cs ke Cikeas. Riza cs ini sering berkunjung ke Cikeas utk mengamankan praktek mafia di impor minyak Pertamina. Tentu sj tak ada makan siang yg gratis. Selain di jajaran elit politik, Riza cs juga sangat dekat dgn wakil dirut perusahaan hulu Migas dan syamsu alam yg general managernya. Purnomo Yusgiantoro sewaktu jabat MenESDM bertugas mengamankan kontrak2 pembelian minyak impor dari mafia minyak ini. Jero watjik juga
Dahlan Iskan yg minta Pertamina beli minyak secara langsung, malah ditantang oleh Direksi Pertamina, bhw Pertamina HARUS beli via broker. Dahlan Iskan terbengong2, ga bisa ngomong dengar ucapan Direksi Pertamina. Dia mau benahi Pertamina ternyata tok mentok tak iye hehehe. Dahlan Iskan ternyata KO berhadapan dgn mafia minya RI yg dikomandani Riza. Ini bisnis ratusan Triliun per tahun. Dahlan iskan tak kuat
Kembali ke Riza...Nama Riza tdk tercantum dalam akte Global Energy Resources..Holding perusahaan broker minyak milik Riza itu. Dalam akte Global, yang tercatat adalah Iwan Prakoso (WNI), Wong Fok Choy dan Fernadez P. Charles. Tapi sesungguhnya Riza pemiliknya. Utk memperkuat posisi Riza cs di Pertamina, sebagian direksi Pertamina yg kurang setuju dgn pembelian minyak via broker diganti kemaren. Sekarang semua direksi Pertamina yg ada merupakan kelompok pendukung Riza sang Mafia Minyak dengan dukungan penuh Istana, Cikeas, Menko
Bukan hanya impor minyak saja Riza cs berkuasa. Dalam pembelian atau penampungan batubara minyak dari Pertamina Riza juga berkuasa. Pembelian batubara minyak dari pertamina dilakukan oleh Orion Oil dan Paramount Petroleum milik Riza Cs. Riza adalah penguasa minyak RI. Pembelian batubara minyak dari pertamina dilakukan oleh Orion Oil dan Paramount Petroleum milik Riza Cs. Riza adalah penguasa minyak RI. Dulu ada broker besar lain ingin dapat jatah impor minyak dari Petral/Pertamina. Dia bersama kakak tertua Ani SBY datang ke Spore. Dirut Petral sambut kedatangan pengusaha itu. Intinya Petral siap berikan "jatah" ke pengusaha itu. Tapi, kemudian Riza datangi Wiwiek. Riza disebut2 berikan US$ 400,000 kepada wiwiek utk tidak usah bantu pengusaha itu. Wiwiek setuju. Selesai tuh barang. Ga jadi hehehehe
Apa yg menjadi motif SBY sampai bisa dikooptasi oleh mafia minyak? Apa dealnya? Bgmn modusnya? Apa langkah dahlan iskan hadang mereka?
Tentang semua itu nanti akan saya kultwitkan jam 1 nanti. Ini kisah panjang tentang mafia minyak yg selama ini tidak pernah tersentuh, Sementara sekian dulu... Terima kasih telah menyimak. Mari bebaskan negeri ini dari Penjajahan Mafia. MERDEKAAAA !!!
Kita lanjutkan kultwit tentang mafia minyak, SBY dan Cikeas ya....tapi mohon maaf kalau nanti terputus mendadak krn saya sdg nunggu tamu
Salah satu skenario mafia minyak yg berkolaborasi dengan SBY adalah melalui resufle kabinet thn lalu. Ada titipan mafia via tangan SBY. Purnomo Yusgiantoro yg sdh terlibat sejak sekian lama digeser menjadi Menhan. Jero wacik yg demokrat tulen lolyalis SBY sbg penggantinya. Bahaya jk Purnomo Y ttp dipertahankan sbg MenESDM. Nanti info bs bocor ke Mega, JK atau pihak lain. Konspirasi baru ini harus Top Secret. Meski pun sebenarnya Purnomo Y lah jadi biang dari semua permainan mafia minyak ini. Namun, sesuai sifat SBY, dia mau kuasai semua hehe. Dengan Jero watjik sbg MenESDM, perampokan mafia minyak ini akan tertutup rapat. Hanya Cikeas, menko ekonomi, menESDM, Pertamina & Petral
"Bermain" di Minyak ini luarbiasa enak. Korupsi uang APBN mah ga ada apa2nya. BUMN2 ini jauh lebih rugikan negara, tp lebih aman & mudah. Uang korupsi minyak yg puluhan triliun ini ga masuk ke ke Indonesia..tp ke rek2 di hongkong, spore & Swiss. Ditarik ke RI jk diperlukan. Tentu saja uang ratusan juta itu utamanya dicair dan ditarik saat menjelang pemilu dan pilpres. Utk biaya kampanye dan money politic. Jadi tidak heran jika SBY bisa punya dana kampanye belasan triliun utk menangkan Pemilu dan Pilpres 2009 kemaren.
maaf.. Silaf..dikoreksi "@ignbud: @TrioMacan2000 menESDM setelah purnomo itu darwin, tdk langsung ke jero. Napa bisa menyebar ke pihak2
Ok teman tuips...skrg saya lanjutkan kultwit ttg Mafia Minyak RI yaaa...
Dulu jaman Orba setiap ekspor minyak (bukan impor lho), mafia minyak yg dibeking penguasa bisa "titip atau kutip" US$ 1- 3 / barel. Dan ketika RI mulai impor ( di jaman Orba juga) mafia minyak juga kutip dan titip sekian dollar juga. Ekspor & impor minyak ada titipan. Bahkan utk biaya pengangkutan minyak dgn kapal tanker pun ada mark up biayanya yg rugikan negara puluhan juta dollar per tahun. Dari dahulu sampai sekarang pun, pengangkutan minyak Indonesia masih dikuasai pemain lama yaitu Humpuss Intermoda (Tommy suharto) Cs.
Kembali ke Petral, jika pembelian minyak kita total 266 juta barel thn 2011, asumsikan saja ada titipan USD 3/barel = US$ 798 juta/tahun. US$ 798 juta itu equivalen dgn Rp. 7.2 triliun uang negara yg dirampok oleh mafia minyak. Uang itu dibagi2 oleh mafia itu kpd penguasa. Pada tahun 2009 saja pernah disebut2 ada setoran ratusan juta USD dari mafia minyak kepada SBY utk bantu pemilu dan pilpres SBY
Korupsi dari impor minyak ini sgt luar biasa. Sudah terjadi sejak 1969 dan terus dipertahankan oleh penguasa krna jd sumber dana politik. Disamping jadi dana politik tentu saja utk uang kantong pejabat2 tertinggi di negara ini. Ratusan turunan tidak akan habis, malah nambah. Karena mafia minyak ini sgt dekat dgn kekuasaan, maka kita dpt lihat benang merahnya. Skrg ada hub makin mesra antara mafia dgn cikeas. Muhamad Riza chalid, bambang trihadmodjo, rosano barack cs dgn SBY, pramno edhie, cikeas, hatta, karen cs...peta politik akan berobah?. Sumber2 saya menyebutkan Riza dlm sebulan terakhir ini rajin rapat di cikeas, istana dan kantor menko ekonomi. Apakah ada deal2 khusus?
Modus korupsi mafia minyak ini jg terjadi dgn "penipuan" yg dilakukan o/ mafia minyak thdp kualitas& jenis minyak yg diimpor pertamina. Kilang minyak kita itu disetting hny bisa olah minyak produksi afrika dan timur tengah. Pernah dgn kasus minyak ZATAPI yg diusut TEMPO?. Nah, mafia minyak ini seolah2 impor minyak dari afrika dan timteng, pdhl minyak yg dibeli dari sana hny 1/3 atau 1/4 nya saja. Sisanya?. Sisanya 2/3 atau 3/4 dibeli mafia minyak ini dari produsen/broker minyak yg lain. Transaksinya di tengah laut utk penuhi sisa kapasitas. Kualitas minyak yg dibeli "secara gelap" ditengah laut itu tentu lebih rendah drpd yg tercantum di BL atau dokumen2 pengangkutan kapal. Contohnya : satu kapal tangker full capacity nilai minyak : US$ 80-110 juta. Di BL tercantum nilai tsb berikut dgn kuantitas cargonya. Dgn modus pengisian hny 1/3 atau 1/4 dari kapasitas, mafia minyak tsb mencampur minyak dgn kualitas rendah dgn harga 20-30% lbh rendah
Berapa untung yg dikeruk oleh mafia minyak ini dgn modus pencampuran? Mari kita hitung dgn cara sederhana saja....
Asumsikan nilai impor minyak per kapal tanker USD 100 juta per shipment. Kapal dimuat dgn 25% minyak yg sesuai dgn BL impor. Asumsikan saja harga minyak impor tsb sesuai BL USD 100/barel. Jk 75% minyak kualitas rendah yg dibeli di tengah laut itu = USD 70/barel. Maka keuntungan mafia minyak : USD 75 juta x 30% = USD. 22.5 juta atau Rp. 210 milyar per shipment !! Inilah modus yg pernah terbongkar
Nah, skrg silahkan rakyat sendiri yg hitung kerugian negara akibat mafia minyak jika nilai impor minyak kita thn 2011 = Rp. 275 Triliun. Ada berapa ratus shipment /kapal tanker yg unloading minyak di RI setiap tahun? Berapa puluh kapal yg melakukan proses pencampuran ini?. Intinya banyak modus yg dipakai oleh mafia Minyak ini. Mereka tahu bhw perampokan ini perlu beking penguasa tertinggi republik ini. Dan mafia minyak ini juga pasang kaki dimana2. Termasuk investasi politik kepada calon2 presiden potensial yg maju di 2014 yad. Mafia minyak ini hny bisa dibasmi dgn 2 cara : revolusi rakyat terhadap regim SBY yg skrg atau pilih presiden RI yg bebas kooptasi mafia. Uang negara kita yg dipungut dari pajak rakyat & penjualan sumber daya kekayaan alam kita (yg makin menipis krna dirampok) dikorup mafia. Dahlan Iskan sbg menteri BUMN tak akan bisa berkutik melawan mafia minyak ini jika rakyat tidak dukung dia. Dia juga takut dipecat SBY. Terbukti Dahlan Iskan terpaksa berhentikan komisaris2 dan direksi2 pertamina yg anti mafia minyak. Skrg Pertamina 100% jd hamba mafia. Dahlan sendiri hati nuraninya mgkin menjerit, tp apa daya kuasa tak ada...rakyat juga menjerit..tp ada daya tak kompak turunkan penguasa
Salah satu skenario mafia minyak yg berkolaborasi dengan SBY adalah melalui resufle kabinet thn lalu. Ada titipan mafia via tangan SBY. Purnomo Yusgiantoro yg sdh terlibat sejak sekian lama digeser menjadi Menhan. Jero wacik yg demokrat tulen lolyalis SBY sbg penggantinya. Bahaya jk Purnomo Y ttp dipertahankan sbg MenESDM. Nanti info bs bocor ke Mega, JK atau pihak lain. Konspirasi baru ini harus Top Secret. Meski pun sebenarnya Purnomo Y lah jadi biang dari semua permainan mafia minyak ini. Namun, sesuai sifat SBY, dia mau kuasai semua hehe. Dengan Jero watjik sbg MenESDM, perampokan mafia minyak ini akan tertutup rapat. Hanya Cikeas, menko ekonomi, menESDM, Pertamina & Petral
"Bermain" di Minyak ini luarbiasa enak. Korupsi uang APBN mah ga ada apa2nya. BUMN2 ini jauh lebih rugikan negara, tp lebih aman & mudah. Uang korupsi minyak yg puluhan triliun ini ga masuk ke ke Indonesia..tp ke rek2 di hongkong, spore & Swiss. Ditarik ke RI jk diperlukan. Tentu saja uang ratusan juta itu utamanya dicair dan ditarik saat menjelang pemilu dan pilpres. Utk biaya kampanye dan money politic. Jadi tidak heran jika SBY bisa punya dana kampanye belasan triliun utk menangkan Pemilu dan Pilpres 2009 kemaren.
maaf.. Silaf..dikoreksi "@ignbud: @TrioMacan2000 menESDM setelah purnomo itu darwin, tdk langsung ke jero. Napa bisa menyebar ke pihak2
Ok teman tuips...skrg saya lanjutkan kultwit ttg Mafia Minyak RI yaaa...
Dulu jaman Orba setiap ekspor minyak (bukan impor lho), mafia minyak yg dibeking penguasa bisa "titip atau kutip" US$ 1- 3 / barel. Dan ketika RI mulai impor ( di jaman Orba juga) mafia minyak juga kutip dan titip sekian dollar juga. Ekspor & impor minyak ada titipan. Bahkan utk biaya pengangkutan minyak dgn kapal tanker pun ada mark up biayanya yg rugikan negara puluhan juta dollar per tahun. Dari dahulu sampai sekarang pun, pengangkutan minyak Indonesia masih dikuasai pemain lama yaitu Humpuss Intermoda (Tommy suharto) Cs.
Kembali ke Petral, jika pembelian minyak kita total 266 juta barel thn 2011, asumsikan saja ada titipan USD 3/barel = US$ 798 juta/tahun. US$ 798 juta itu equivalen dgn Rp. 7.2 triliun uang negara yg dirampok oleh mafia minyak. Uang itu dibagi2 oleh mafia itu kpd penguasa. Pada tahun 2009 saja pernah disebut2 ada setoran ratusan juta USD dari mafia minyak kepada SBY utk bantu pemilu dan pilpres SBY
Korupsi dari impor minyak ini sgt luar biasa. Sudah terjadi sejak 1969 dan terus dipertahankan oleh penguasa krna jd sumber dana politik. Disamping jadi dana politik tentu saja utk uang kantong pejabat2 tertinggi di negara ini. Ratusan turunan tidak akan habis, malah nambah. Karena mafia minyak ini sgt dekat dgn kekuasaan, maka kita dpt lihat benang merahnya. Skrg ada hub makin mesra antara mafia dgn cikeas. Muhamad Riza chalid, bambang trihadmodjo, rosano barack cs dgn SBY, pramno edhie, cikeas, hatta, karen cs...peta politik akan berobah?. Sumber2 saya menyebutkan Riza dlm sebulan terakhir ini rajin rapat di cikeas, istana dan kantor menko ekonomi. Apakah ada deal2 khusus?
Modus korupsi mafia minyak ini jg terjadi dgn "penipuan" yg dilakukan o/ mafia minyak thdp kualitas& jenis minyak yg diimpor pertamina. Kilang minyak kita itu disetting hny bisa olah minyak produksi afrika dan timur tengah. Pernah dgn kasus minyak ZATAPI yg diusut TEMPO?. Nah, mafia minyak ini seolah2 impor minyak dari afrika dan timteng, pdhl minyak yg dibeli dari sana hny 1/3 atau 1/4 nya saja. Sisanya?. Sisanya 2/3 atau 3/4 dibeli mafia minyak ini dari produsen/broker minyak yg lain. Transaksinya di tengah laut utk penuhi sisa kapasitas. Kualitas minyak yg dibeli "secara gelap" ditengah laut itu tentu lebih rendah drpd yg tercantum di BL atau dokumen2 pengangkutan kapal. Contohnya : satu kapal tangker full capacity nilai minyak : US$ 80-110 juta. Di BL tercantum nilai tsb berikut dgn kuantitas cargonya. Dgn modus pengisian hny 1/3 atau 1/4 dari kapasitas, mafia minyak tsb mencampur minyak dgn kualitas rendah dgn harga 20-30% lbh rendah
Berapa untung yg dikeruk oleh mafia minyak ini dgn modus pencampuran? Mari kita hitung dgn cara sederhana saja....
Asumsikan nilai impor minyak per kapal tanker USD 100 juta per shipment. Kapal dimuat dgn 25% minyak yg sesuai dgn BL impor. Asumsikan saja harga minyak impor tsb sesuai BL USD 100/barel. Jk 75% minyak kualitas rendah yg dibeli di tengah laut itu = USD 70/barel. Maka keuntungan mafia minyak : USD 75 juta x 30% = USD. 22.5 juta atau Rp. 210 milyar per shipment !! Inilah modus yg pernah terbongkar
Nah, skrg silahkan rakyat sendiri yg hitung kerugian negara akibat mafia minyak jika nilai impor minyak kita thn 2011 = Rp. 275 Triliun. Ada berapa ratus shipment /kapal tanker yg unloading minyak di RI setiap tahun? Berapa puluh kapal yg melakukan proses pencampuran ini?. Intinya banyak modus yg dipakai oleh mafia Minyak ini. Mereka tahu bhw perampokan ini perlu beking penguasa tertinggi republik ini. Dan mafia minyak ini juga pasang kaki dimana2. Termasuk investasi politik kepada calon2 presiden potensial yg maju di 2014 yad. Mafia minyak ini hny bisa dibasmi dgn 2 cara : revolusi rakyat terhadap regim SBY yg skrg atau pilih presiden RI yg bebas kooptasi mafia. Uang negara kita yg dipungut dari pajak rakyat & penjualan sumber daya kekayaan alam kita (yg makin menipis krna dirampok) dikorup mafia. Dahlan Iskan sbg menteri BUMN tak akan bisa berkutik melawan mafia minyak ini jika rakyat tidak dukung dia. Dia juga takut dipecat SBY. Terbukti Dahlan Iskan terpaksa berhentikan komisaris2 dan direksi2 pertamina yg anti mafia minyak. Skrg Pertamina 100% jd hamba mafia. Dahlan sendiri hati nuraninya mgkin menjerit, tp apa daya kuasa tak ada...rakyat juga menjerit..tp ada daya tak kompak turunkan penguasa
Demikian dulu kultwit ttg mafia minyak indonesia yg berkuasa sjk Orba sampai sekarang dan bahkan makin menggila2 ..sekian. Terima kasih
__._,_.___
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar