| Semoga segera diungkap, karena dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) seharusnya digunakan sebagaimana mestinya, tidak boleh diselewengkan, karena ini berkaitan dengan masa depan anak didik kita yang notabene adalah generasi yang akan datang. Semoga jika ada aparat hukum yang menghancurkan pendidikan generasi mendatang, bisa ditindak dengan tegas, karena perilakunya mencerminkan sebagai pengkhianat bangsa Salam - Sarasehan Mandiri Pemberantas Korupsi ________________________________________________ E Wahono <e...@yahoo.com> wrote: 24 Mei 2012 saya memberi komentar atas berita dugaan korupsi laptop di Jember sebesar Rp. 9 Milyar. Akhirnya kemungkinan yang saya tulis dalam komentar itu terjadi, yakni Kepala Kejaksaan Negeri Jember Wilhemus Lingitubun bulan Juli 2012 DIGANTI (bahasa halusnya: dipindah tugaskan). Apakah setelah ada pergantian itu penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop akan dilanjutkan, atau akan masuk peti es? Kita lihat saja... Yang jelas sampai sekarang meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka itu belum pernah diperiksa, apalagi ditahan. Maka apakah mungkin akan sampai ke pengadilan, karena diperiksa saja tidak pernah? atau kita menunggu akhir zaman saja dengan digelarnya pengadilan terakhir? _____________________________________________________ Sun, 6/24/12, E Wahono <e...@yahoo.com> wrote: Melihat 2 berita dibawah ini, jangan2 nanti kepala kejaksaan negeri Jember, Jawa Timur, malah dipindah-tugaskan. Karena berani memeriksa kasus korupsi yang dilakukan mafia besar yang konon di-beking oleh pejabat tinggi di lingkungan aparat hukum.. kita lihat saja salam - E Wahono ______________________________________________________ http://koran.tempo.co/konten/2012/06/13/277094/KILASKasus-Korupsi-Pembelian-Laptop-Belum-Tuntas Kilas- Korupsi Pembelian Laptop Belum Tuntas JEMBER -- Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember masih harus memeriksa 600 kepala sekolah untuk menuntaskan penyidikan kasus korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk membeli ribuan laptop, yang merugikan keuangan negara Rp 9 miliar. "Baru 300 kepala sekolah yang kami periksa," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jember Wilhelmus Lingitubun kemarin. Wilhelmus menjelaskan, proses pemeriksaan terhambat pelaksanaan ujian nasional dan penerimaan murid baru. Namun Kepala Seksi Pidana Khusus Kliwon Sugiyanta mengatakan pekan depan akan dilakukan gelar perkara. "Untuk evaluasi dan penguatan alat bukti," ujarnya. Hingga kini, baru Liauw Inggarwati dan David Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya pemilik perusahaan yang digandeng Dinas Pendidikan Jember dalam pengadaan laptop pada 2009. Kejaksaan menemukan penggelembungan harga pada setiap unit laptop merek ACER Extensa 4630Z 14 inci, yakni Rp 10,5 juta. Padahal harga di pasar Rp 5,5-6 juta. _____________________________________________________ http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:mafia-proyek-dak-pendidikan-sebut-marwan-effendy-sebagai-beking&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114 Mafia Proyek Sebut Marwan Effendy Sebagai Beking suaramandiri.com (Surabaya) - DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan di beberapa kota di Jawa Timur terindikasi kuat menjadi ajang bancaan korupsi berjamaah antara birokrat dan rekanan dengan bantuan mafia pengadaan atau mafia proyek. Tidak tanggung-tanggung, mafia proyek yang menurut beberapa LSM teridentifikasi bernama Inggarwati dan Rudy Budiman menggunakan nama pejabat negara sekelas Marwan Effendy yang sekarang menjabat Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan) Kejagung yang diklaim sebagai beking. Siaran pers yang dikeluarkan Panggung (Paguyuban LSM Tulungagung) menguatkan info bila sepak terjang mafia proyek itu cukup ampuh dalam memuluskan rekanan yang digandeng untuk dapat menjadi pemenang tender pengadaan DAK Pendidikan. Tanggal 17 Agusutus 2011 lalu, Panggung menangkap basah adanya pertemuan Kepala Dinas Pendidikan (Bambang) dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Tulungagung (Fauzi) dengan Inggarwati dan Rudy Budiman di Hotel Elmi Surabaya. Karena merasa ketahuan sedang dibuntuti beberapa LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan itu pindah di Hotel Majapahit Surabaya. Hasil pertemuan di hotel Majapahit itu disepakati pekerjaan peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudy Budiman, dan rekanan yang yang mewakili kepentingan DPRD Kabupaten Tulungagung. Setelah disepakati, maka pekerjaan akan mulai diatur agar orang atau rekanan lain tidak bisa mengikuti pelelangan. Inggarwati menjamin, meski nanti mekanismenya menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan LSM. Karena dirinya diback-up pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Sehingga nanti bila ada laporan dari LSM ke kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini, sembari menyebut nama Marwan (Jamwas, red). Dibeberapa daerah peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK pendidikan yang dikerjakan Inggarwati, meski ada mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari Kementrian Pendidikan, terbukti aman – aman saja. "Inggarwati menyebut Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur dirinya pernah mendapat jatah DAK Pendidikan. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan Inggarwati atau orang - orangnya. Karena selain punya backing dan menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan tadi untuk mencarikan dana operasional, juga aparat hukum di jawa Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi jabatan ataupun juga mendapat setoran rutin darinya," ungkap aktivis LSM mengutip perbincangan Inggarwati dengan pejabat Pemkab Tulungagung di Hotel Majapahit. Note: Konfirmasi dilakukan pada mereka yang disebut sebagai mafia proyek: Rudy Budiman HP: 0811371218 Liauw Inggarwati HP: 081333300888 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar