Selasa, 11 November 2014

[GELORA45] GMNI: Pemerintah Pusat Jangan Diskriminasi

 


 VIVA  PATTIMURA  PAHLAWAN NASIONAL 

 ** DALAM RANGKA HARI PAHLAWAN 1O NOVEMBER 2014  kali ini secara 
Khusus kita tundukkan Kepala kita ke bumi Ibu Pertiwi untuk mengenang Putra MALUKU - Putra  INDONESIA dan PAHLAWAN NASIONAL
                     In memoriam 
  PATTIMURA - PAHLAWAN NASIONAL 
Semoga seluruh Pemuda-Pemudi Indonesia dari Generasi kini dan mendatang diseluruh Nusantara Indonesia akan tetap  Kembali mempelajari Sejarah Bangsanya dan Mengenang Para Pahlawan Kemerdekaan Bangsanya dan para Pejuang lainnya yang berjuang dan mengorbankan Jiwanya untuk yang satu - KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA atas segala jenis Penjajahan dan cengkraman dari segala bentuk Kolonialisme dan Neo- Kolonialisme di bumi Ibu Pertiwi Indonesia ini.

Bahwa KEMERDEKAAN SUATU BANGSA adalah SUATU PRODUKT NYATA dari 
PERJUANGAN BANGSA atas KOLONIALISME YANG REAL dan NYATA PERNAH ADA DAN TETAP HADIR dalam bentuk yang baru Yang Kita sebut NEO-KOLONIALISME atau IMPERIALISME  sebagai suatu bentuk dan Kreteria dari PENJAJAHAN atas KEDAULATAN  EKONOMI , POLITIK dan KEDAULATAN TERRITORIAL  LANGSUNG ataupun TIDAK LANGSUNG  dari Suatu KEKUASAAN ASING terhadap  Bangsa lainya .


Kami adalah Budak Hukum agar menjadi Manusia Yang Merdeka dan Berdaulat
---------------------------------------------------------------

2014-11-11 11:31 GMT+01:00 'Sunny' ambon@tele2.se [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>:

 
Tuesday, 11 November 2014ru
GMNI: Pemerintah Pusat Jangan Diskriminasi
Ambon - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon melakukan aksi demontrasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (10/11).
Aksi demonstrasi yang dilakukan belasan pemuda dan mahasiswa itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2014.
Mereka meminta pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tidak mendiskriminasikan Provinsi Maluku.
Pantauan Siwalima, para pendemo tiba di Kantor Gubernur Maluku pukul 10.35 WIT dan melakukan orasinya disamping Kantor Gubernur tepatnya di Jalan Sultan Hairun.
Setelah melakukan orasi kurang lebih 15 menit, para pendemo ditemui Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, Ali Sella dan setelah dilaku­kan kordinasi para pendemo pun diizinkan untuk masuk menyampaikan aspirasinya di halaman depan kantor Gu­bernur.
Ketua DPC GMNI Cabang Ambon, Remon Amtu dalam orasinya mengatakan, momentum hari pahlawan terus terpatri dalam hati sanubari generasi bangsa dan kisah memilukan yang dirasakan para pejuang hingga mene­teskan darah dan air mata terus dijadikan inspirasi dan motivasi dalam membangun bangsa dan negara namun ternyata Provinsi Maluku yang juga memiliki andil yang besar untuk mendirikan ne­gara ini namun ternyata didiskriminasikan oleh peme­rintah pusat.
“Tercatat sejak masa peme­rintahan orde baru hingga de­ngan saat ini belum menam­pakan rasa memiliki dan meng­hargai jasa pahlawan asal Maluku, kondisi kekinian yang dipotretkan oleh peme­rintah pusat dan daerah membuat masyarakat seakan terbayang hidup di zaman penjajahan,” teriaknya.
Kendati negara ini telah merdeka, kata dia, namun dalam berbagai prospek pem­ba­ngunan belum dilaksana­kan secara merata di semua pelosok tanah air termasuk Maluku.
“Jika kita menatap kejayaan Indonesia di waktu menda­tang dengan melandaskan pada visi besar Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ini menujukan keduanya sa­dar bahwa Indonesia dengan karunia yang dimilikinya  harus menjadi negara maritime yang kuat dan mense­jahterakan rakyat,” katanya.   
Setelah melakukan orasinya di depan Kepala Kesbangpol Ali Sella, para pendemopun lang­sung membacakan per­nyataan sikapnya yaitu Per­tama, Meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk menghargai dan tidak mendiskriminasikan Maluku; Kedua, mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk memberikan otonomi khusus terkait UU Provinsi Kepulauan;
Ketiga,Jokowi-JK segera merealisasikan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan migas Blok Ma­sela; Keempat, Meminta Jo­kowi-JK untuk mengeva­luasi kembali rencana kebi­ja­kan tes CPNS lima tahun sekali;
Kelima,menolak rencana kenaikan BBM serta Keenam, Mendesak Kejati Maluku untuk segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang menyeret sejumlah tokoh di daerah. 
Usai membacakan pernya­taan sikapnya, para pendemo langsung menyerahkan per­nyataan sikap tersebut ke Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, Ali Sella.
Sella mengatakan, pernya­taan sikap ini akan disam­paikan kepada gubernur untuk kemu­dian ditindak­lanjuti. “Apa yang terungkap dalam pernyataan sikap ini merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat Ma­luku sehingga aspirasi ini akan disampaikan kepada pimpinan untuk kemudian ditindak­lanjuti,” katanya.  (S-16)


__._,_.___

Posted by: "Marco45665 ." <comoprima45@gmail.com>

Reply via web post Reply to sender Reply to group Start a New Topic Messages in this topic (1)





.


__,_._,___

Tidak ada komentar:

Posting Komentar