Warta Jawa Timur: [GELORA45] GMNI: Pemerintah Pusat Jangan Diskriminasi

Selasa, 11 November 2014

[GELORA45] GMNI: Pemerintah Pusat Jangan Diskriminasi

VIVA PATTIMURA PAHLAWAN NASIONAL

** DALAM RANGKA HARI PAHLAWAN 1O NOVEMBER 2014 kali ini secara

Khusus kita tundukkan Kepala kita ke bumi Ibu Pertiwi untuk mengenang Putra MALUKU - Putra INDONESIA dan PAHLAWAN NASIONAL

In memoriam

PATTIMURA - PAHLAWAN NASIONAL

Semoga seluruh Pemuda-Pemudi Indonesia dari Generasi kini dan mendatang diseluruh Nusantara Indonesia akan tetap Kembali mempelajari Sejarah Bangsanya dan Mengenang Para Pahlawan Kemerdekaan Bangsanya dan para Pejuang lainnya yang berjuang dan mengorbankan Jiwanya untuk yang satu - KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA atas segala jenis Penjajahan dan cengkraman dari segala bentuk Kolonialisme dan Neo- Kolonialisme di bumi Ibu Pertiwi Indonesia ini.

Bahwa KEMERDEKAAN SUATU BANGSA adalah SUATU PRODUKT NYATA dari

PERJUANGAN BANGSA atas KOLONIALISME YANG REAL dan NYATA PERNAH ADA DAN TETAP HADIR dalam bentuk yang baru Yang Kita sebut NEO-KOLONIALISME atau IMPERIALISME sebagai suatu bentuk dan Kreteria dari PENJAJAHAN atas KEDAULATAN EKONOMI , POLITIK dan KEDAULATAN TERRITORIAL LANGSUNG ataupun TIDAK LANGSUNG dari Suatu KEKUASAAN ASING terhadap Bangsa lainya .

Kami adalah Budak Hukum agar menjadi Manusia Yang Merdeka dan Berdaulat

---------------------------------------------------------------

2014-11-11 11:31 GMT+01:00 'Sunny' ambon@tele2.se [GELORA45] <GELORA45@yahoogroups.com>:

http://www.siwalimanews.com/post/gmni_pemerintah_pusat_jangan_diskriminasi

Tuesday, 11 November 2014ru

GMNI: Pemerintah Pusat Jangan Diskriminasi

Ambon - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ambon melakukan aksi demontrasi di Kantor Gubernur Maluku, Senin (10/11).

Aksi demonstrasi yang dilakukan belasan pemuda dan mahasiswa itu bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan Nasional tahun 2014.

Mereka meminta pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla tidak mendiskriminasikan Provinsi Maluku.

Pantauan Siwalima, para pendemo tiba di Kantor Gubernur Maluku pukul 10.35 WIT dan melakukan orasinya disamping Kantor Gubernur tepatnya di Jalan Sultan Hairun.

Setelah melakukan orasi kurang lebih 15 menit, para pendemo ditemui Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, Ali Sella dan setelah dilakukan kordinasi para pendemo pun diizinkan untuk masuk menyampaikan aspirasinya di halaman depan kantor Gubernur.

Ketua DPC GMNI Cabang Ambon, Remon Amtu dalam orasinya mengatakan, momentum hari pahlawan terus terpatri dalam hati sanubari generasi bangsa dan kisah memilukan yang dirasakan para pejuang hingga meneteskan darah dan air mata terus dijadikan inspirasi dan motivasi dalam membangun bangsa dan negara namun ternyata Provinsi Maluku yang juga memiliki andil yang besar untuk mendirikan negara ini namun ternyata didiskriminasikan oleh pemerintah pusat.

“Tercatat sejak masa pemerintahan orde baru hingga dengan saat ini belum menampakan rasa memiliki dan menghargai jasa pahlawan asal Maluku, kondisi kekinian yang dipotretkan oleh pemerintah pusat dan daerah membuat masyarakat seakan terbayang hidup di zaman penjajahan,” teriaknya.

Kendati negara ini telah merdeka, kata dia, namun dalam berbagai prospek pembangunan belum dilaksanakan secara merata di semua pelosok tanah air termasuk Maluku.

“Jika kita menatap kejayaan Indonesia di waktu mendatang dengan melandaskan pada visi besar Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kala adalah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, ini menujukan keduanya sadar bahwa Indonesia dengan karunia yang dimilikinya harus menjadi negara maritime yang kuat dan mensejahterakan rakyat,” katanya.

Setelah melakukan orasinya di depan Kepala Kesbangpol Ali Sella, para pendemopun langsung membacakan pernyataan sikapnya yaitu Pertama, Meminta pemerintahan Jokowi-JK untuk menghargai dan tidak mendiskriminasikan Maluku; Kedua, mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk memberikan otonomi khusus terkait UU Provinsi Kepulauan;

Ketiga,Jokowi-JK segera merealisasikan Lumbung Ikan Nasional (LIN) dan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan migas Blok Masela; Keempat, Meminta Jokowi-JK untuk mengevaluasi kembali rencana kebijakan tes CPNS lima tahun sekali;

Kelima,menolak rencana kenaikan BBM serta Keenam, Mendesak Kejati Maluku untuk segera menuntaskan sejumlah kasus korupsi yang menyeret sejumlah tokoh di daerah.

Usai membacakan pernyataan sikapnya, para pendemo langsung menyerahkan pernyataan sikap tersebut ke Kepala Kesbangpol Provinsi Maluku, Ali Sella.

Sella mengatakan, pernyataan sikap ini akan disampaikan kepada gubernur untuk kemudian ditindaklanjuti. “Apa yang terungkap dalam pernyataan sikap ini merupakan bentuk aspirasi dari masyarakat Maluku sehingga aspirasi ini akan disampaikan kepada pimpinan untuk kemudian ditindaklanjuti,” katanya. (S-16)

- See more at: http://www.siwalimanews.com/post/gmni_pemerintah_pusat_jangan_diskriminasi#sthash.424i8Hks.dpuf