OPINI
NOTE >\
SANGAT BANYAK PARA PEJABAT TINGGI INDONESIA DAN PARA " POLITICUS " INDONESIA YANG SELALU
MENEMPATKAN DAN SALAH MEMAHAMI SUATU ISTILAH ....... makanya TIDAK HERAN JIKA PARA PLITISI DAN PEJABAT TINGGI INDONESIA DISELURUH LEMBAGA KENAGARAAN DAN KEPARTAIAN yang tetap Keliru MENEMPATKAN ISTILAH2 seperti Misalnya ISTILAH
> KONSTITUSI ( UNDANG2 ) DAN HUKUM
> DOKTRIN POLITIK dianggapnya SAMA dan atau disamakan dng FILOSOFI NEGARA
( Negara tidak pernah punya Filosofi dan Tidak menciptakan Filosofi )
> TOLERANSI dan HAK HUKUM dng TUNTUTAN SEPIHAK
> SYSTEM EKONOMI tidak Dibedakan atau disamakan dng MODEL EKONOMI
> DEMOKRASI dipahaminya sebagai SUARA TERBANYAK - TITIK !! dan SEMAU GUE !
> PROFESIONALISME diihatnya cukup jika punya Gelar...
> GELAR ILMIAH / CURRICULUM ACADEMICUS ...( DIMASUKKAN KEDALAM SATU KARUNG... dengan
Gelar Haji, Kyai, Mufti , Imam ,Habib ...... dll.
> Demikian pula dng PANGKAT PROFESSIONAL KEMILITERAN ( MILITARY RANK) ... yang namanya Gelar
HAJI dimasukkan kedalam Struktur Pangkat Kemilteran Mislanya : HAJI JENDRAL SOEHARTO , yang juga
tak kepalang diikuti oleh Para Jendral lainya ...dan menjadi Suatu Budaya yang disebut " Kult Kehajian"
(Mungkin jika Soeharto masih Hidup , maka Gelarnya akan tambah lagi menjadi, Kyai Haji JendralSoeharto,DrHc.)
> WENANG JABATAN DISMAKAN DAN DIPELINTIR MENAJDI WEWENANG PRIBADI
> Atau " KOMPTENSI DAN FUNGSI dan TUGAS JABATAN " dipahamnya sbg " KEKUASAAN PRIBADI "
> TETAPI SEBALIKNYA > TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB JABATAN dianggapnya sbgTUGAS dan
TANGGUNG - jawab orang lain atau negara ......
> Kekuasaan /Wewenang atau Kompetensi JABATAN dipahaminya sbg KEKUASAAN
MILIK PRIBADINYA demikian pula dengan PERUSHAAN NEGARA dan KEKAYAAN MILIK NEGARA malah
langsung bahkan Automatis diangapnya sbg PERUSAHAAN DAN MILIK PRIBADINYA dan KELUARGANYA.....
( Makanya KORUPsi merajalela dikalangan ATAS , demikian pula dengan MAFIA
MIGAS, MAFIA KEHUTANAN, MAFIA PERTANIAN dan MAFIA PERKEBUNAN ,
MAFIA AGAMA , MAFIA TKI /TWI , MAFIA PERDAGANGAN, dan banyak lagi jenis
KARTEL MAFIA LAINNYA....
> HUKUM YANG ADA ATOMATIS diangapnya sebagai MILIK MEREKA untuk SE-ENAKNYA DIMANILPULASI
MEREKA SENDIRI.....DAN LEMBAG2 PEMERINTAH pu adalah Lembaga2 MEREKA PRIBADI ....dan semuanya
itu terjadi sejak dimualinya Kekuasan Keluarga Haji Jendral SOEHARTO, yang
menegndlikan dan mengusai Perekonomian dan Kehidupan Politik Bangsa
dan Negeri ini dengan tidak lain... SECARA " KELKELUARGAAN"...( nya ...)
Dan buaanyak lagi ......
** Nampaknya terpaksa mencari Sekertaris muda untuk menyusun Daftar ISTILAH...yang Salah diartikan dan dipahami, Itu baru soal ISTILAH .... belum lagi Jika harus bicara tentang Hal yang Struktur dan Oragnissai Sytem yang juah lebih luas dan jauh lebih mendalam, diantaranya misalanya tentang MANAGEMENT SYSTEM sebagai suatu ALAT MECHANISME DARI suatu PROCES INTEGARSI dan INTERAKTIVE , SYSTEM ADMINISTRASI KENEGARAAN ,
KETATANEGARAAN , SYSYTEM HUKUM dan KEMASYARAKATAN .....dll,dll ...Weelh2 lebih baik saya hentikan sampai disini dulu , agar tidak menimbulkan kesan bhw saya ingin MENGAJARI BANGSA ..... KENDATPUN JELAS
TIDAK DEMIKIAN ...., tetpai justru sebaliknya SAYA TELAH BANYAK BELAJAR DI BANGSA .. dan saya Harus berterima kasih kepda Bangsa ini , karena JUSTRU membantu MEMBUKA MATA dan BENAK SAYA ....
ISTILAH YANG MESTILAH.... Jika Tidak...,maka namanya bukan lagi ISTILAH ...tapi MINGGIRLAH ..begittuuu
SELAMAT SORE
IN VINO VERITAS,
mrc.
2014-11-11 13:55 GMT+01:00 Yoseph T Taher ariyanto@bigpond.com [temu_eropa] <temu_eropa@yahoogroups.com>:
"Ahok, kata Sutiyoso, harus bisa menjaga toleransi saat menjadi pemimpin". Wah, apakah pesan Sutiyoso itu tidak keliru? Apakah pak Sutiyoso sendiri bisa toleransi kepada orang atau golongan yang merendahkan, menghujat, mencaci-maki dan mengancam keselamatan, kebebasan serta agamanya pak Sutiyoso? Ah, yang benar aja pak jenderal.......!!!
Pesan Sutiyoso untuk Ahok dan FPI
Dheri Agriesta - 11 November 2014 17:04 wib
Mantan Gubernur Jakarta, Sutiyoso--Antara/Andika Wahyu
Metrotvnews.com, Jakarta: Front Pembela Islam (FPI) menggunakan berbagai cara untuk menjegal Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) duduk sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan FPI mengancam akan membuat Gubernur tandingan.
Mantan Gubernur Jakarta, Sutiyoso tidak mempermasalahkan soal langkah yang diambil oleh FPI. Asal langkah tersebut sesuai dengan konstitusi. "Apapun yang dilakukan tidak boleh keluar dari konstitusi?," kata Sutiyoso di Kantor DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2014).
Sutiyoso mengingatkan, sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, jika Gubernur berhalangan maka Wagub akan secara otomatis mengisi posisi itu. Ahok, kata Sutiyoso, harus bisa menjaga toleransi saat menjadi pemimpin. "Kalau tidak, dia bukan pemimpin lagi," tambahnya.
Aspirasi apapun yang hendak disampaikan menurut Sutiyoso sah-sah saja. Namun penyampaian aspirasi haruslah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPRD). "Nanti DPRD yang mengolah layak atau tidak," tambah Ketum PKPI itu.
Terkait surat rekomendasi pembubaran FPI. Sutiyoso menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok. "Kalau semua memenuhi silakan saja, kalau tidak kan percuma jadinya," tutupnya.
YDH
__._,_.___
Posted by: "Marco45665 ." <comoprima45@gmail.com>
Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar