Warta Jawa Timur: [Media_Nusantara] Nikmatnya Pemerintah Kota Malang Pelesir ke Pulau Lombok Pakai Uang Dinas

Nikmatnya Pemerintah Kota Malang Pelesir ke Pulau Lombok Pakai Uang Dinas

Malang Corruption Watch (MCW) menuding para pejabat Pemerintah Kota Malang pelesir ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat memakai biaya dinas. Para pejabat itu juga mengajak istri dan asisten pribadi. Pelesiran itu dikemas dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur negara, mulai 10-12 September 2014.

Dari daftar peserta, tercatat nama Endang Kristina, istri Sekretaris Daerah Kota Malang Muhammad Sofwan, dan sekretaris pribadinya. "Untuk apa istri dan asisten pribadi diajak," kata Wakil Koordinator Badan Pekerja MCW Hayyik Ali Muntaha Mansur, Kamis, 11 September 2014.

Pejabat yang ikut pelesir antara lain para pimpinan satuan kerja pemerintah daerah, staf ahli, asisten sekretaris daerah, kepala bagian dan para camat. Total sebanyak 47 pejabat berangkat ke Lombok.

Berdasarkan surat edaran, kegiatan pelatihan itu hanya berlangsung selama dua jam. Selebihnya, kata Hayyik, pelesir ke tempat wisata Gili Trawangan, Pantai Kuta, Pura Narmada dan Lingsar. Mereka juga mengunjungi Desa Wade, Mataram serta outbond. Untuk kegiatan ini anggaran yang digunakan ialah untuk membeli tiket Rp 110 juta, konsumsi Rp 128 juta, sewa penginapan Rp 132 juta dan biaya jasa pemateri Rp 178 juta.

"Terus jasa pemateri segala itu untuk apa, wong tidak banyak kegiatan yang membutuhkan materi," katanya. Hayyik menilai, pengeluaran anggaran yang tergolong besar tersebut janggal.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang Sugiharto menampik bila kegiatan tersebut hanya dianggap berwisata dan outbond. Pelatihan ke Lombok, kata dia, diperlukan setelah Wali Kota Malang Mochammad Anton menilai kerjasama antarsatuan kerja pemerintah daerah lemah.

Mataram, ujar dia, dipilih sebagai lokasi pelatihan karena dianggap efektif untuk menerapkan program pariwisata. "Kami butuh pelatihan untuk meningkatkan kerjasama tim," kata dia.

Pada 2015, katanya, seluruh satuan kerja harus sudah bisa bersinergi sehingga mampu menjabarkan program yang sesuai dengan visi dan misi wali kota. Selama ini satuan kerja dinilai bekerja secara parsial dan lemah dalam koordinasi. "Kegiatan ke Mataram itu jelas, bukan hanya outbond dan berwisata," katanya.

Istri Pejabat Pemkot Malang Juga Ikut Pelatihan Nglencer ke Lombok

Pelatihan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Malang ke Pulau Lombok, Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak hanya diikuti oleh pejabat eselon II saja.

Tetapi, istri pejabat dan sekretaris pribadi Asisten juga ikut dalam kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas pegawai itu.

Berdasarkan daftar pemberangkatan pesawat untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan sinergi aparatur Pemkot Malang ada 47 nama yang ikut pelatihan ke Lombok.

Namun, dari 47 nama tidak semua pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Malang. Ada beberapa nama yang tidak termasuk pejabat struktural di lingkungan Pemkot Malang.

Misalnya, di daftar itu tertulis nama Endang Kristina yang tak lain istri Sekretaris Daerah Kota Malang, Shofwan.

Endang Kristina merupaka ketua Dharma Wanita Kesatuan Kota Malang. Selain itu, sekretaris pribadi Asisten juga ikut dalam kegiatan itu.

"Apa keperluan Asisten mengajak sekretaris pribadi dalam kegiatan itu," kata seorang sumber di lingkungan Pemkot Malang.

Belum diketahui apakah nama-nama selain pejabat eselon II yang ikut dalam kegiatan pelatihan di Lombok itu memakai biaya sendiri apa dibiayai negara.

Namun, nama-nama yang bukan termasuk pejabat itu masuk dalam daftar pemberangkatan pesawat. Kepala BKD Kota Malang, Sugiharto belum bisa dikonfirmasi. Sugiharto yang juga ikut pelatihan tidak menjawab saat dihubungi melalui ponselnya.

Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji enggan berkomentar banyak terkait masalah tersebut. Ia mengaku tidak tahu secara detail rincian kegiatan pelatihan tersebut.

"Saya tidak tahu, kegiatan itu menjadi tanggung jawab BKD selaku pelaksana kegiatan," katanya, Rabu (10/9/2014).

Namun, Sutiaji menegaskan, sekarang kegiatan pelatihan pejabat tersebut sudah menjadi ranah publik. Untuk itu, para pejabat yang mengikuti pelatihan harus bisa mempertanggungjawabkan kepada publik.

Ia berharap, setelah mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas, kinerja SKPD di lingkungan Pemkot Malang harus lebih maksimal.

"Kegiatan ini sudah menjadi ranah publik. Untuk itu pejabat harus bertanggungjawab ke publik dengan memaksimalkan kinerjanya," ujarnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Malang, yang juga mantan anggota komisi A, Subur Triono menambahkan, penggunaan anggaran tersebut sudah menjadi tanggung jawab BKD.

Menurutnya, komisi A sempat mempermasalahkan usulan anggaran itu dalam pembahasan peruabahan anggaran keuangan (PAK) APBD 2014.

"Kami sempat menanyakan usulan anggaran tersebut. Awalnya usulan anggaran itu untuk kegiatan outbound. Kami tanya ke Pemkot kok ada usulan anggaran untuk outbound pejabat sebesar itu. Lalu Pemkot merevisi bahwa anggaran itu untuk pelatihan peningkatan kapasitas pegawai. Dengan beberapa penjelasan dari Pemkot, akhirnya kami menyetujui," ujarnya.

Namun, dikatakannya, dewan tidak mengetahui secara rinci penggunaan anggaran tersebut. Setelah disetujui, penggunaan anggaran itu menjadi tanggung jawab dari BKD.

"Kami memang menyetujui penggunaan anggaran itu. Ketika diusulan kami hanya tahu anggaran itu untuk pelatihan peningkatan kapasitas pegawai. Kami tidak tahu secara detail kegiatan pelatihan itu seperti apa," katanya.

Perlu diketahui, para pejabat eselon II di lingkungan Pemkot Malang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pegawai di Pulau Lombok.

Para pejabat berangkat ke Lombok, Selasa (9/9/2014) dan akan kembali pulang ke Malang, Jumat (12/9/2014).

Anggaran yang digunakan untuk kegiatan pelatihan pejabat ke Lombok mencapai Rp 597.869.500. Anggaran tersebut disetujui dalam perubahan anggaran keuangan APBD Kota Malang 2014.

Penggunaan anggaran tersebut paling banyak untuk tiket pesawat Rp 110.400.000, konsumsi Rp 128.960.000, sewa hotel Rp 132.800.000, dan membayar pemateri Rp 178.860.000.

Padahal, dalam susunan acara, kegiatan pelatihan dalam ruangan yang melibatkan pemateri hanya selama tiga jam. Selebihnya, para pejabat mengikuti kegiatan jalan-jalan ke tempat wisata dan melakukan outbound