Warta Jawa Timur: [Media_Nusantara] Re: #sastra-pembebasan# Jokowi Diragukan Bisa Tuntaskan Mafia Migas

CARA SATU2 NYA membrantas MAFIA MIGAS dan SEJENISNYA ialah ;

1/ " MEMBRANTASNYA dengan tegas dan nyata - tanpa basa-basi sampai KE-AKAR2NYA " dengan mengerahkan Bantuan Lembaga HUKUM DAN POLRI ( jika diperluakan bisa diperkuat dengan Unit MOBRIG dan atau DENSUS 88 )

2/ KASUS2 Kriminal seperti (Khusunya Mafia Migas ) harus dibongkar dan ditreanjangi di seluruh Media (Cetak dan TV ) sebanyak

mungkin , agar Masyarakt Umum bisa banyak mengetahui dan dalam hal2 tertentu Membantu Aparat2 Hukum .

3/ KPK dan Pemerintah harus mendapat SUPPORT dari Media dan Masayarakat ( dibuat semcam Pagar Betis0 / agar mereka -Para

PEJABATdan POLITIK Kriminal bisa terisolir dan Tanpa diberi ampun ....setelah diproces Hukum > Langsung dihukum Penjara ...

JALAN LAIN TIDAK ADA ! ( Mafioso bukan Gang teenagers yg sok jago ... tapi Gerombolan Manusia2 berbagai Profesi / terutama justru dari Kalangan Pejabat Tinngi - Manusia2 Krminal yang tidak jarang menyandang Gelar Universitas, Para Pengusaha ( Pedagang bermasalah ) dan Direktur2 Perushaan serta Para POLI-TIKUS terjun kedunia Poitik - untuk bisa menduduki jabatan Penting agar bisa Aktive melakukan Tugas2 NON POLTIK ..diantaranya menjadi Koruptor Kakap dan Tukang tunggu Sogokan.Merska terorgnisir Rapih dan dibelakang Jabatannya sbg Direktur atau bahkan Menteri yang bangga dihormati Publik dan Bawahannya ( dng mem-bungkuk2 hormat ssrta Ketawa jege-gegesan tak beralasan...) , Manusia2 seperti itu yang tetapi yang yang terorganisir rapih dimuka Publik dan Media akan menampakkan dirinya sbg VIP DUNIA dan berusaha - bicara dan menampilkan dirinya dimuka umum dan dan diantara "The Honorable Circle" sebgai Sosok yang saleh , patuh sembahyang... , Ramah , dll (Pokoknya > BERSANDIWARA ) dan akan merasa bhw dirinya - TAK AKAN MUNGKIN DISINGGUNG HUKUM dan Tak terjamah HUKUM ( Untouchable ) ...........

Oleh karena Masyarkat , Media dan KPK , Pemerintah dan Lembaga2 Hukum dan POLRI harus sanggup bertindak Tegas -Tanpa BASA-BASI

untuk menggulung mereka serentak dan sekaligus. (Seperti d Italy )

KONKLUSI :

* Tidakkah Semua Mereka itu ( Gang Mafioso tsb) sebenarya adalah Tidak lebih dari hanya KUMPULAN GANGSTER DAN PERAMPOK2 BERDASI dan yang mempunyai Jabatan dan Karrir yang baik .....?

Jika demikian mengapa Lembaga Hukum , POLRI dan KPK serta Masyarakat dan Media Harus tetap begitu Menghormati Mereka ...?

* Partai POLITIK ...? Partai Politik yang serious, berwibawa dan Partai yang Baik ...seharusnya TIDAK AKAN MEMLIHARA dan MELINDUNGI SOSOK KADER PARTAINYA yang demikian Busuk ...bukankah demikian..? Ataukah sementara Partai POLITIK memang dibentuk untuk menjadi dan dijadikan '' SARANG PARA PERAMPOK NEGARA " .....?

*Jika demikian ada Baiknya jika KEJAKSAAN AGUNG membubarkan saja Partai Politik yang demikian / agar DPR RI dan DPR D

yang nyatanya sudah dipenuhi oleh Badut2 Politik tidak semkain dibanjiri Tikus2 Mafia berkedok PNS ... dan yangbahkan menduduki Jabatan yang sangat Menentukan pula .......

2014-09-15 5:21 GMT+02:00 'Chan CT' SADAR@netvigator.com [sastra-pembebasan] <sastra-pembebasan@yahoogroups.com>:

Jokowi Diragukan Bisa Tuntaskan Mafia Migas

Senin, 15 September 2014 | 07:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik energi Hendrajit meragukan presiden terpilih Joko Widodo mampu menuntaskan masalah mafia minyak dan gas bumi (migas). Menurut Hendrajit, Joko Widodo, yang akrab disebut dengan Jokowi ini, sudah "ditunggangi" kepentingan banyak pihak.

"Jadi, awalnya kemarin kan dibilang Jokowi ini kan kuda ada jokinya. Tidak terlalu persoalan kalau jokinya satu. Persoalannya ini kuda, jokinya minimal tiga. Ada Luhut Panjaitan, ada Hendropriyono, ada Ibu Suri Mba Mega. Belum lagi ada Jusuf Kalla, malah mungkin empat," ujar Hendrajit di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Hendrajit mengungkit masalah pertemuan antara Jokowi dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, ketidakadaan hasil dari pertemuan tersebut merupakan kesalahan Jokowi.

"Cerminnya bukan pada diri SBY. Kepemimpian Jokowi tergambar secara faktual dari ketidakkonklusifnya serangkaian event, termasuk pertemuan dengan SBY yang katanya dengan dasar untuk transisi," ujar Hendrajit.

Hendrajit mengatakan, dirinya belum melihat kepribadian Jokowi siap mengawal usaha pengentasan mafia migas. Pasalnya, penanganan hal tersebut tidak hanya bergantung pada menteri, namun pribadi presiden.

Sementara itu, Hendrajit juga curiga bahwa kemungkinan besar, nama-nama yang akan masuk dalam kementerian hanya "lepas sabuk". Dia menekankan, perlunya mengawasi jika ada kader-kader dari perusahaan multinasional yang tidak membawa kepentingan rakyat, namun membawa kepentingan perusahaan.
"Agen-agen itu, kaderisasi itu, company-companyjuga harus dilihat. Saya lihat kawan-kawan pers kebanyakan kalau membicarakan siapa calon menteri selalu yang ditunggu itu di Rumah Transisi. Padahal, saya lihat itu hanya cangkang dari telur saja. Kita tidak lihat perundingan-perundingan di Hotel Kempinsky, di Hotel Atlet Century, di situ termasuk manuver dari petinggi Shell, petinggi British Petroleum, petinggi ConocoPhillips yang punya pos mau kader orang-orang itu," katanya.
Namun, Hendrajit juga berharap kekhawatirannya tidak menjadi kenyataan. "Mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu dan ada langkah lebih baik," sebutnya.

Ini Modus Mafia Migas

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/09/15/090000326/Ini.Modus.Mafia.Migas?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Senin, 15 September 2014 | 09:00 WIB

SHUTTERSTOCK Ilustrasi

Terkait

Ini Modus Mafia Migas
Jokowi Diragukan Bisa Tuntaskan Mafia Migas
SKK Migas Disarankan Jadi BUMN
Pengamat: Berantas Mafia Migas Tak Cukup dengan Revolusi Mental

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Deputi SKK Migas Bidang Ekonomi, sekaligus akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Akhmad Syakhroza mengatakan, satuan tugas (satgas) atau tim khusus pemberantasan mafia minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia diperlukan. Satgas tersebut dibutuhkan untuk membenahi sistem, bukan sekadar memberangus oknumnya.

"Satgas itu tadi, kalau saya, satgas itu butuh kalau membenahi sistem," ujar Akhmad di Jakarta, Minggu (14/9/2014).

Menurut Akhmad, penampilan mafia migas dan mafia-mafia di sektor lain jangan dipahami sebagai orang jahat yang melawan hukum. Secara teknis, mereka malah mengikuti hukum yang berlaku. Masalahnya, hukum tersebut tidak berpihak pada kepentingan masyarakat umum.

Ironisnya, ketika ada orang yang ingin mengedepankan kepentingan negara dan masyarakat, dia malah akan terbentur hukum. Akibatnya, orang inilah yang menjadi "penjahat" di muka hukum.

"Modus mafia itu kan, ya, waktu mulainya saat buat peraturan. Sehingga, mafia itu kadang-kadang dia legal. Bahwa ada payung hukumnya, kok. Kan kita tidak bisa ngapa-ngapain," ujar Akhmad.

"Nah, begitu kita melanggar satu yang tidak lazim, misalnya peraturannya mengatakan kita harus begini. Tapi, ini tidak bagus untuk kepentingan negara, kita lakukan yang "b", maka kita melanggar undang-undang. Bisa dipanggil jaksa, polisi, pusing kita."

Karena itu, Akhmad berharap pemerintahan yang baru siap mengubah sistem dan membuatnya lebih berpihak pada masyarakat, serta tidak merugikan negara. Hal ini pun tidak bisa berhenti di satgas atau tim khusus tersebut. Menurut Akhmad, yang memiliki kemampuan untuk mengubah sistem adalah "pimpinan".

"Presiden toh tidak mungkin mengubah itu, kan ada menterinya. Ada DPR, kan kalau di undang-undang ada revisi undang-undang, ada MK, kita judicial review, ada PP, turunannya, supaya dibenahi jalannya," ujarnya.

Akhmad mengingatkan, Indonesia masih butuh investor dan pengusaha. Lagipula, sebut Akhmad, mereka ini mau mengikuti jalan yang menguntungkan negara dan masyarakat umum.

Hanya saja, ketika di tengah jalan mereka diberikan jalur yang lebih menguntungkan tanpa melanggar hukum, tentu akan mereka ambil. Sebagai pengusaha, mereka terikat pada kebutuhan mencari keuntungan sebesar-besarnya.
baca juga: Ini Kata JK soal Migas dan Mafianya