Tiap Tahun, 30% APBN Dikorup
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami kebocoran lantaran dikorup para pejabat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 30 persen. Jika APBN minimal Rp1.400 triliun, sekitar Rp400 miliar dana APBN yang menguap setiap tahun.
"Bukan sesuatu yang mustahil jika dana APBN kita memang kerap menguap dan bocor hingga mencapai sepertiganya. Dana yang menguap itu kerap masuk kantong pejabat dari kalangan birokrat dan politisi," kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi kepada Harian Terbit, Sabtu (8/9).
Dia menilai, setiap APBN yang diusulkan pemerintah memang rawan kebocoran. Misalnya saja soal APBN 2013 yang rancangannya telah disampaikan Presiden SBY pada 16 Agustus lalu yang juga rawan kebocoran, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. "Akan banyak pihak yang berlomba-lomba mengeruk dana APBN untuk dijadikan modal politik menjelang pemilu 2014," kata Ucok .
Dia menegaskan, kebocoran APBN di sana-sini hampir dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya.. Sebab, semua sektor rawan dikorupsi. Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Uchok menambahkan, mengacu pada sejumlah kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. Selain itu, kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar. "Jadi, kejahatan anggaran yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak," imbuh Uchok.
Selain itu, peluang kebocoran terlihat jika mengamati postur RAPBN 2013. Penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dihitung sangat rendah. "Ini juga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini," ujarnya.
Menurut dia, sebenarnya ada kesempatan untuk setidaknya memperkecil kemungkinan kebocoran APBN. Caranya, DPR harus melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat. Pelibatan dimulai dari perencanaan hingga penganggaran berbagai program kementerian dan lembaga negara.
Publik, kata dia, harus diberi kesempatan mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran sebelum rapat kerja dimulai antara DPR dan mitra kerja. "Tetapi, DPR kan berisi orang-orang parpol yang tentu berkepentingan langsung dengan anggaran," jelasnya.
Keraguan atas komitmen DPR menyelamatkan APBN itu, ungkap dia, setidaknya juga telah tergambar dari segera didapatnya kendaraan dinas baru untuk wakil menteri pertanian. Jika tidak ada aral melintang, 30 Agustus nanti, Kantor Kementerian Pertanian akan menandatangani kontrak dengan pemenang tender. Saat ini masih merupakan masa sanggah lelang. "Beginilah kondisi Indonesia, anggaran negara banyak diperebutkan pejabat publik sendiri," tegasnya.
Dia menambahkan, meski anggaran pengadaan kendaraan roda empat untuk Wamen pertanian sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran pejabat, yaitu Rp520 juta, pemberian mobdin tersebut tetap dianggap kurang etis. Sebab, wamen yang baru diangkat pada akhir 2011 itu belum menunjukkan kinerja signifikan. "Seharusnya, mereka (DPR, Red) bisa melarang eksekutif mendapat fasilitas mobil mewah dulu," ungkapnya.
Sementara mantan menteri keuangan, Fuad Bawazier menilai sepertiga dari total APBN selalu bocor. Mislanya saja dalam APBN 2011 lalu yang tingkat kebocorannya sangat tinggi. Kemungkinan besar pada APBN 2012 tingkat kebocorannya juga akan sama.
Menurut Fuad, nilai dana transfer daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) APBN 2011 mencapai Rp334,322 triliun. Perinciannya, dana bagi hasil (DBH) Rp 83,558 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp225,532 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp25,232 triliun. "Angka ini hampir separuh dikorupsi, belum lagi dana untuk pemerintah pusat. Jadi, saya nilai sepertiga yang dikorupsi," jelas Ketua DPP Partai Hanura tersebut.
Fuad menjelaskan, sangat mudah menilai tolok ukur anggaran itu dikorupsi atau tidak. Ia memberi contoh, di negara maju anggaran banyak dibelanjakan untuk bidang pertahanan dan intelijen. Hasilnya, peralatan dan persenjataan militer sangat mutakhir. Adapun kemampuan intelijen berjalan baik sebab anggaran digunakan secara semestinya.
Anggota Komisi II DPR, Agus Purnomo, tidak memungkiri hal itu. Diterangkan Agus, biasanya ada anggota DPR yang tidak bertanggung jawab bertemu dengan oknum tertentu untuk memainkan anggaran. Pertemuannya tidak dilakukan di gedung DPR, melainkan di hotel atau tempat tertentu.
Karena itu, ia menyarankan jika KPK ingin menyadap sambungan telepon di DPR, tindakan itu kurang tepat. "Sebab, semua kompromi dilakukan di luar," ungkap politikus PKS tersebut.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kerap mengalami kebocoran lantaran dikorup para pejabat. Jumlahnya pun tak tanggung-tanggung hingga mencapai 30 persen. Jika APBN minimal Rp1.400 triliun, sekitar Rp400 miliar dana APBN yang menguap setiap tahun.
"Bukan sesuatu yang mustahil jika dana APBN kita memang kerap menguap dan bocor hingga mencapai sepertiganya. Dana yang menguap itu kerap masuk kantong pejabat dari kalangan birokrat dan politisi," kata Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Ucok Sky Khadafi kepada Harian Terbit, Sabtu (8/9).
Dia menilai, setiap APBN yang diusulkan pemerintah memang rawan kebocoran. Misalnya saja soal APBN 2013 yang rancangannya telah disampaikan Presiden SBY pada 16 Agustus lalu yang juga rawan kebocoran, apalagi menjelang pelaksanaan Pemilu 2014. "Akan banyak pihak yang berlomba-lomba mengeruk dana APBN untuk dijadikan modal politik menjelang pemilu 2014," kata Ucok .
Dia menegaskan, kebocoran APBN di sana-sini hampir dipastikan semakin besar ketimbang tahun-tahun sebelumnya.. Sebab, semua sektor rawan dikorupsi. Hanya, peluang beberapa pos anggaran lebih terbuka. Di antaranya, pos penganggaran untuk bantuan sosial dan belanja modal seperti untuk pembangunan infrastruktur," katanya.
Uchok menambahkan, mengacu pada sejumlah kasus korupsi yang bisa dibongkar, jika ditotal, kerugian negara memang cukup besar. Sebut saja kasus Nazaruddin di wisma atlet yang merugikan negara sekitar Rp25 miliar. Selain itu, kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang merugikan keuangan negara Rp25 miliar. "Jadi, kejahatan anggaran yang belum terungkap itu sebenarnya masih sangat banyak," imbuh Uchok.
Selain itu, peluang kebocoran terlihat jika mengamati postur RAPBN 2013. Penerimaan negara, baik yang bersumber dari pajak maupun PNBP (penerimaan negara bukan pajak), dihitung sangat rendah. "Ini juga membuka peluang terjadinya korupsi penerimaan negara seperti yang terus berulang selama ini," ujarnya.
Menurut dia, sebenarnya ada kesempatan untuk setidaknya memperkecil kemungkinan kebocoran APBN. Caranya, DPR harus melibatkan seluas-luasnya peran masyarakat. Pelibatan dimulai dari perencanaan hingga penganggaran berbagai program kementerian dan lembaga negara.
Publik, kata dia, harus diberi kesempatan mengakses dokumen perencanaan dan penganggaran sebelum rapat kerja dimulai antara DPR dan mitra kerja. "Tetapi, DPR kan berisi orang-orang parpol yang tentu berkepentingan langsung dengan anggaran," jelasnya.
Keraguan atas komitmen DPR menyelamatkan APBN itu, ungkap dia, setidaknya juga telah tergambar dari segera didapatnya kendaraan dinas baru untuk wakil menteri pertanian. Jika tidak ada aral melintang, 30 Agustus nanti, Kantor Kementerian Pertanian akan menandatangani kontrak dengan pemenang tender. Saat ini masih merupakan masa sanggah lelang. "Beginilah kondisi Indonesia, anggaran negara banyak diperebutkan pejabat publik sendiri," tegasnya.
Dia menambahkan, meski anggaran pengadaan kendaraan roda empat untuk Wamen pertanian sebenarnya tidak terlalu besar untuk ukuran pejabat, yaitu Rp520 juta, pemberian mobdin tersebut tetap dianggap kurang etis. Sebab, wamen yang baru diangkat pada akhir 2011 itu belum menunjukkan kinerja signifikan. "Seharusnya, mereka (DPR, Red) bisa melarang eksekutif mendapat fasilitas mobil mewah dulu," ungkapnya.
Sementara mantan menteri keuangan, Fuad Bawazier menilai sepertiga dari total APBN selalu bocor. Mislanya saja dalam APBN 2011 lalu yang tingkat kebocorannya sangat tinggi. Kemungkinan besar pada APBN 2012 tingkat kebocorannya juga akan sama.
Menurut Fuad, nilai dana transfer daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) APBN 2011 mencapai Rp334,322 triliun. Perinciannya, dana bagi hasil (DBH) Rp 83,558 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp225,532 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) Rp25,232 triliun. "Angka ini hampir separuh dikorupsi, belum lagi dana untuk pemerintah pusat. Jadi, saya nilai sepertiga yang dikorupsi," jelas Ketua DPP Partai Hanura tersebut.
Fuad menjelaskan, sangat mudah menilai tolok ukur anggaran itu dikorupsi atau tidak. Ia memberi contoh, di negara maju anggaran banyak dibelanjakan untuk bidang pertahanan dan intelijen. Hasilnya, peralatan dan persenjataan militer sangat mutakhir. Adapun kemampuan intelijen berjalan baik sebab anggaran digunakan secara semestinya.
Anggota Komisi II DPR, Agus Purnomo, tidak memungkiri hal itu. Diterangkan Agus, biasanya ada anggota DPR yang tidak bertanggung jawab bertemu dengan oknum tertentu untuk memainkan anggaran. Pertemuannya tidak dilakukan di gedung DPR, melainkan di hotel atau tempat tertentu.
Karena itu, ia menyarankan jika KPK ingin menyadap sambungan telepon di DPR, tindakan itu kurang tepat. "Sebab, semua kompromi dilakukan di luar," ungkap politikus PKS tersebut.
__._,_.___
| Reply via web post | Reply to sender | Reply to group | Start a New Topic | Messages in this topic (1) |
.
__,_._,___
Tidak ada komentar:
Posting Komentar