Mafia Pendidikan Kebal Hukum: Kasus Korupsi laptop Rp.9M di Jember

Sudah lebih dari 3 tahun kasus ini tidak juga ada perkembangan. Dimana pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi belum pernah diperiksa. Bahkan setiap pejabat aparat hukum di daerah yang berani & akan memeriksa kasus ini langsung dimutasi/dipindah (bahasa halus dari: dibuang). Note: Kajari Jember & Kasi Pidsus kejaksaan negeri Jember yang akan melakukan pemeriksaan & gelar perkara, seperti yang diberitakan koran dibawah ini, saat ini telah dipindah-tugaskan Yang Mulia Ratu Mafia Pendidikan, Liauw Inggarwati (bersama putranya, pangeran mafia pendidikan Bastian Wijaya) memang benar2 sakti & kebal hukum http://koran.tempo.co/konten/2012/06/13/277094/KILASKasus-Korupsi-Pembelian-Laptop-Belum-Tuntas Kilas- Korupsi Pembelian Laptop Belum Tuntas JEMBER -- Tim penyidik Kejaksaan Negeri Jember masih harus memeriksa 600 kepala sekolah untuk menuntaskan penyidikan kasus korupsi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk membeli ribuan laptop, yang merugikan keuangan negara Rp 9 miliar. "Baru 300 kepala sekolah yang kami periksa," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jember Wilhelmus Lingitubun kemarin. Wilhelmus menjelaskan, proses pemeriksaan terhambat pelaksanaan ujian nasional dan penerimaan murid baru. Namun Kepala Seksi Pidana Khusus Kliwon Sugiyanta mengatakan pekan depan akan dilakukan gelar perkara. "Untuk evaluasi dan penguatan alat bukti," ujarnya. Hingga kini, baru Liauw Inggarwati dan David Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya pemilik perusahaan yang digandeng Dinas Pendidikan Jember dalam pengadaan laptop pada 2009. Kejaksaan menemukan penggelembungan harga pada setiap unit laptop merek ACER Extensa 4630Z 14 inci, yakni Rp 10,5 juta. Padahal harga di pasar Rp 5,5-6 juta. Pembelian laptop untuk 1.282 sekolah penerima dana BOS juga harus dilakukan di CV Tri Putra Witjaksana milik David Gunawan, yang bekerja sama dengan Liauw Inggarwati, pengusaha elektronik dari Surabaya. ----------------------------------------------------------- http://www.suaramandiri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1088:mafia-proyek-dak-pendidikan-sebut-marwan-effendy-sebagai-beking&catid=156:hukum-a-investigasi&Itemid=114 Mafia Proyek Sebut Marwan Effendy Sebagai Beking suaramandiri.com (Surabaya) -  DAK (Dana Alokasi Khusus) pendidikan di beberapa kota di Jawa Timur terindikasi kuat menjadi ajang bancaan korupsi berjamaah antara birokrat dan rekanan dengan bantuan mafia pengadaan atau mafia proyek. Tidak tanggung-tanggung, mafia proyek yang menurut beberapa LSM teridentifikasi bernama Inggarwati dan Rudy Budiman menggunakan nama pejabat negara sekelas Marwan Effendy yang sekarang menjabat Jamwas (Jaksa Agung Muda bidang Pengawasan) Kejagung yang diklaim sebagai beking. Siaran pers yang dikeluarkan Panggung (Paguyuban LSM Tulungagung) menguatkan info bila sepak terjang mafia proyek itu cukup ampuh dalam memuluskan rekanan yang digandeng untuk dapat menjadi pemenang tender pengadaan DAK Pendidikan. Tanggal 17 Agusutus 2011 lalu, Panggung menangkap basah adanya pertemuan Kepala Dinas Pendidikan (Bambang) dan Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Tulungagung  (Fauzi) dengan Inggarwati dan Rudy Budiman di Hotel Elmi Surabaya. Karena merasa ketahuan sedang dibuntuti beberapa LSM dari Tulungagung, akhirnya pertemuan itu pindah di Hotel Majapahit Surabaya. Hasil pertemuan di hotel Majapahit itu disepakati pekerjaan peningkatan mutu pendidikan akan diberikan kepada Inggarwati, Rudy Budiman, dan rekanan yang yang mewakili kepentingan DPRD Kabupaten Tulungagung. Setelah disepakati, maka pekerjaan akan mulai diatur agar orang atau rekanan lain tidak bisa mengikuti pelelangan. Inggarwati menjamin, meski nanti mekanismenya menyimpang, tidak perlu kuatir jika dilaporkan  LSM. Karena dirinya diback-up pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Sehingga nanti bila ada laporan dari LSM ke kejaksaan negeri ataupun kejaksaan tinggi, pasti aparat kejaksaan di Jawa Timur tidak akan berani memeriksa pekerjaan ini, sembari menyebut nama Marwan (Jamwas, red). Dibeberapa daerah  peningkatan mutu pendidikan yang dibiayai dana DAK pendidikan yang dikerjakan Inggarwati, meski ada mekanisme yang tidak terlalu sesuai dengan aturan dan tidak sesuai dokumen pelelangan RKS serta barang yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi dari Kementrian Pendidikan, terbukti aman – aman  saja. "Inggarwati menyebut Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Mojokerto, Ngawi dan beberapa tempat lagi diluar Jawa Timur dirinya pernah mendapat jatah DAK Pendidikan. Yang penting bagaimana panitia mau memenangkan Inggarwati atau orang - orangnya. Karena selain punya backing dan menjalankan perintah dari oknum di kejaksaan agung yang bernama Marwan tadi untuk mencarikan dana operasional, juga aparat hukum di jawa Timur dan beberapa tempat lain telah menerima jasa baiknya, baik promosi jabatan ataupun juga mendapat setoran  rutin darinya," ungkap aktivis LSM mengutip perbincangan Inggarwati dengan pejabat Pemkab Tulungagung di Hotel Majapahit. Hal ini ditambahi Rudy Budiman yang mengaku suruhan Kadin Jawa Timur mencontohkan dirinya sebagai penyedia kain dan seragam untuk  pegawai negeri di hampir seluruh kabupaten di Jawa Timur. Sebab seperti pengadaan kain dan seragam pegawai negeri tersebut, meski bahan kain tidak sesuai spesifikasi dan mutu yang ditentukan, tapi terbukti aman – aman saja. Karena selain dibacking Ketua Kadin Jawa Timur, juga rutin memberi setoran memelihara aparat hukum. Tidak hanya itu, kedua mafia proyek ini selalu mengiming – imingi pejabat yang berwenang dengan komisi senilai 25 – 30 % dari nilai proyek. Sampai berita ini dirilis, Inggarwati dan Rudy Budiman kompak melakukan aksi tutup mulut ketika dikonfirmasi terkait keterlibatan dalam mafia proyek DAK Pendidikan beberapa daerah di Provinsi Jawa Timur. Note: Konfirmasi dilakukan pada mereka yang disebut sebagai mafia proyek: Rudy Budiman      HP: 0811371218 Liauw Inggarwati    HP: 081333300888