Nono Sampono Sambangi Masyarakat Buano Utara Dan Selatan
Berita Maluku, Ambon – Kunjungan kerja dimana reses yang dimanfaatkan oleh wakil ketua DPD RI Nono Smapono ke kabupaten Seram bagian Barat, kali ini menyinggahi Desa Buano Utara dan Buano Selatan tepatnya di kecamatan Waisalah.
Dalam pertemuan Nono Sampono yang dilakukan bersama masyarakat desa Buano Utara dan Buano Selatan dihadiri langsung dua kepala desa, delapan kepala dusun para tokoh agama tokoh pemuda tokoh masyarakat serta ratusan masyarakat dari kedua desa tersebut.
Nono Sampono dihadapan masyarakat menyampikan beberapa pokok pikiran tentang berbagai hal yang menyangkut pembangunan infrastruktur, mulai dari Pendidikan, Kesehatan hingga kesejatraan rakyat.
Dijelaskan Nono Sampono berbagai ketertinggalan yang ada di Maluku saat ini, tidak semuanya bisa langsung diselesaiakan oleh pemerintah daerah, hal ini dikarenakan anggaran yang ada saat ini dinilai masih sangat kecil.
Oleh karena itu dikatakan Nono Sampono dirinya memastikan jika nanti disahkannya UU provinsi Kepulauan oleh pemerintah, maka berbagai persoalan yang ada di beberapa daerah yang sampai saat ini masih tertinggal, terutama dalam dunia pendidikan bisa terselesaikan.
Hal ini kata Nono Sampono dikarenakan anggaran yang nantinya diterima oleh daerah yang dijadikan sebagai provinsi Kepulauan, maka ada penambahan anggaran untuk daerah provinsi kepulauan.
Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan secara formal dari pemerintah pusat sampai saat ini, masih terus menjadi konsen utama yang dilakukan oleh dirinya selaku wakil ketua DPD RI, dimana sat ini rencana tersebut telah masuk dalam prolegnas selanjutnya akan dibahas oleh DPR RI bersama pemerintah untuk ditetapkan sebagai UU provinsi Kepulauan.DMS
Awal pesan yang diteruskan:
Dari: "Tria Setyorini triasetyorini@yahoo.com [Media_Nusantara]" <Media_Nusantara@yahoogroups.com>
Tanggal: 2 Januari 2019 22.44.55 WITA
Kepada: berita bumi <beritabumi@yahoogroups.com>, nasional-list group <nasional-list@yahoogroups.com>, pers_indonesia group <pers_indonesia@yahoogroups.com>, elshintagroup group <elshintagroup@yahoogroups.com>
Subjek: [Media_Nusantara] Kenapa Sandiaga Uno Membohongi Masyarakat ?
Balas-Ke: Media_Nusantara@yahoogroups.com
Kenapa Sandiaga Uno Membohongi Masyarakat ?https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4367278/sandi-saya-bangun-cikopo-palimanan-116-km-tanpa-utangSandiaga Uno mengklaim bangun tol Cikopo - Palimanan sepanjang 116 Km tanpa hutang.https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2037674/proyek-tol-cikampek-palimanan-diguyur-rp-88-triliun-oleh-22-bankTapi berita beberapa tahun lalu saat awal pembangunan, disebut bahwa proyek tol Cikopo - Palimanan diguyur hutang Rp. 8,8 trilyun oleh 22 Bank di Indonesia.https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4367474/benarkah-sandi-bangun-tol-cikopo-palimanan-tanpa-utangMenurut Sandiaga seperti tol Cikopo - Palimanan yang dibangunnya itu tak perlu hutang, karena yang hutang adalah perusahaan investor yang akan digandeng diajak kerjasama (diantaranya perusahaan malaysia yg kuasai 55% saham) yg diberi hutang (dibiayai) oleh 22 Bank dr Indonesiahttps://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4368298/pemerintah-bangun-tol-tanpa-utang-begini-caranyaSedangkan info lain menyebutkan bahwa pemerintah membangun tol Cikopo - Palimanan (dll) itu tanpa hutang pemerintah. Yang mendapat pinjaman investasi dari bank adalah badan usaha milik negara. Jadi negara tidak dibebani hutang. Hanya dengan pola baru tertentu ini jalan tol bisa dibangun lebih cepat dan lebih banyak ruas, dibandingkan dg pola pada waktu2 sebelumnyaSebaiknya memang kita bisa membedakan istilah mana hutang, mana investasi yg sebagian pembiayaannya berasal dari pinjaman bank.Seperti misalnya invstasi jalan tol yang jelas akan menghasilkan keuntungan yang berupa pemasukan dari para penggunanya yang membayar jasa tol. Demikian juga investasi yang lain, seperti pembangunan KA cepat, pembangunan KA di sulawesi, kalimantan dll .Jika investasi oleh swasta murni, keuntungan akan masuk ke swasta, sedangkan investasi oleh badan usaha milik negara, nantinya bisa masuk ke kas negara untuk menambah APBN.yang bukan investasi adalah membangun jalan yang bukan tol, serta infrastruktur2 lain yang tidak berbayar. Seperti misalnya jalan trans papua, jalan lintas sumatra yg bukan tol, jembatan dll yg dibiayai oleh APBN atau APBD (tergantung apakah itu ruas kewenangan pusat atau propinsi atau kabupaten/kota)Kita sebenarnya tak perlu meributkan, karena apakah kita akan membiarkan berbagai daerah yg kaya hasil bumi dll yg sebelumnya tanpa infrastruktur yg berakibat hasil bumi dll itu tidak bisa terjual, dan atau daerah itu tidak bisa membangun apa2 karena antar wilayah tidak ada jalan atau infrastruktur yang menghubungkan?Mungkin ada masukan yang lebih pas dari teman2 yang bergelut di hal2 seperti ini? misalnya teman2 yang bekerja d Pekerjaan Umum dll bidang yang terkait?
Posted by: Erick DMS Group Ambon <emahaly@yahoo.com>
| Reply via web post | • | Reply to sender | • | Reply to group | • | Start a New Topic | • | Messages in this topic (1) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar